Advertisement
Laporan Donald Trump soal Kecurangan Pilpres AS Tak Terbukti
Calon Presiden AS Donald Trump (kiri) dan Joe Biden (kanan). - Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Laporan Donald Trump bahwa ada kecurangan dalam Pilpres Amerika Serikat 2020 tidak terbukti.
Anggota Komisi Pemilihan Federal Amerika Serikat (AS) menyatakan tidak ada bukti kecurangan pemilih atau rekayasa surat suara dalam pemilihan presiden AS seperti yang dilaporkan Trump.
Advertisement
"Tidak ada bukti kecurangan pemilih. Tidak ada bukti pemberian surat suara secara ilegal," kata Komisaris Komisi Pemilihan Ellen Weintraub, seperti dikutip dari Bloomberg dari Bisnis.com--jaringan Harianjogja.com, Sabtu (7/11/2020).
Donald Trump terus mengklaim tanpa bukti bahwa suara dihitung secara ilegal di Pennsylvania dan bahwa saksi pipres tidak diizinkan untuk mengawasi penghitungan suara.
"Hal-hal buruk terjadi selama jam-jam, TRANSPARANSI HUKUM dilarang dengan kejam & kasar," klaim Trump dalam serangkaian tweet pada Sabtu. Twitter kemudian membatasi kicauan tersebut karena berpotensi menyesatkan.
Komisaris Philadelphia yang seorang anggota Partai Republik, Al Schmidt, telah membantah klaim bahwa para saksi dilarang menghadiri proses perhitungan suara. “Saksi partai Republik berada di sana sepanjang waktu," katanya.
Trump telah melayangkan gugatan di Pennsylvania, Georgia, dan negara bagian penting lainnya yang masih dalam proses perhitungan suara untuk mendiskualifikasi beberapa surat suara yang menurutnya tidak boleh dihitung. Tetapi sejumlah gugatan telah dibatalkan dan yang lainnya tidak akan mengubah keadaan menjadi menguntungkannya.
"Gugatan tersebut tampaknya sebagian besar terjadi setelah beberapa surat suara dihitung. Mengingat selisih suara yang ada, sepertinya tidak ada yang bisa memengaruhi hasilnya,” kata Weintraub.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bloomberg, Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Badai Salju Jepang Tewaskan 30 Orang
Iran Ancam Ubah Wilayah Jadi Kuburan Massal bagi Tentara AS
Skandal Suap Elite Hukum Tiongkok, Eks Menteri Dihukum Seumur Hidup
KPK Tegaskan Direksi BUMN WNA Wajib Lapor LHKPN 2025
Advertisement
PHK Teknologi AS 2025 Tak Murni Dipicu AI, Ini Faktanya
Laporan Dugaan Kejahatan Keuangan ke PPATK Naik 22,5 Persen di 2025
Mulai Februari 2026 Girik Tak Berlaku, Ini Cara Urus Sertifikat Tanah
Mentan Larang RPH Naikkan Harga Daging Sapi di Ramadan-Idulfitri
Prabowo Bahas Keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza Bersama Ormas Islam
Advertisement
Kemenhub Perkuat Pengawasan Laut demi Keselamatan Pelayaran
AS Siapkan Cadangan Mineral Strategis Rp201 T, Kurangi Dominasi China
Menkeu Tegaskan Ketua OJK Dipilih Pansel, Tanpa Arahan Presiden
Tangis Guru Honorer Bekasi Menggema di DPR, Terancam Dirumahkan
Arab Saudi Suspensi 1.800 Agen Umrah Asing, Ini Dampaknya
Advertisement
Gempa M 4,1 Guncang Bener Meriah, Dipicu Sesar Aktif
Berita Pilihan
Advertisement
Gaji PPPK Paruh Waktu di Bantul Belum Cair, Ini Kata Bank dan Dinas
Advertisement
Wisata ke Meksiko Dilarang Bawa Vape, Turis Terancam Penjara 8 Tahun
Advertisement
Berita Populer
- Daop 1 Jakarta Catat 178.897 Tiket Mudik Terjual
- DIY Resmi Jadi Embarkasi Haji, 26 Kloter dari YIA
- Truk Masuk Jurang di Lendah Kulonprogo, Kernet Terjepit
- THE 1O1 Hotel Hadirkan Imlek dan Ramadan 2026
- Saksi Tegaskan Hibah Sleman Tak untuk Kampanye Kustini-Danang
- Psikolog: Anak 3 Tahun Sudah Perlu Edukasi Seks
- KPK Telusuri Setoran Calon Perangkat Desa Pati
Advertisement
Advertisement
