Advertisement
Satu Bulan Ditugasi Jokowi Tangani Covid-19, Luhut Sebut Ada Ketidaksesuaian Data
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Satu bulan setelah ditugaskan menjadi Wakil Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Luhut Binsar Pandjaitan menyebut masih ada ketidaksesuaian data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Persoalan mengenai ketidaksesuaian data itu ditemukan Luhut setelah satu bulan ditugaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membantu penanganan pandemi Covid-19 di beberapa provinsi.
Advertisement
"Saya melihat adanya fragmentasi sistem informasi manajemen data yang tidak saling terintegrasi sehingga menyebabkan ketidaksesuaian data antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah selama ini," kata Luhut melalui media sosial instagram @luhut.pandjaitan, Rabu (4/11/2020).
Baca juga: Seluruh Guru di Sekolah Diimbau Konsisten Terapkan 3M
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu pun langsung menggelar rapat untuk membahas mengenai persoalan tersebut dengan jajaran Kementerian Kesehatan, Tim Gugus Tugas Covid-19 dan Group Telkom.
Dalam rapat tersebut, Luhut meminta untuk mengintegrasikan sistem manajemen informasi penanganan pandemi.
"Saya meminta Group Telkom untuk bekerjasama dengan Kemenkes untuk mengecek beberapa perbaikan manajemen data termasuk di dalamnya perbaikan data New All Records (NAR) terkait pencatatan hasil laboratorium orang yang dites PCR," ujarnya.
Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan segera karena berhubungan erat dengan upaya surveilans dan vaksin yang akan segera dilakukan dalam waktu dekat ini.
Terlebih lagi, Luhut menyatakan Indonesia akan membangun sistem untuk perbaikan manajemen data pasien d Indonesia yang terintegrasi.
Baca juga: Lelang Proyek Infrastruktur di Kulonprogo Dipercepat
"Saya juga sampaikan keinginan saya agar "big data" informasi kesehatan ini bisa terintegrasi dengan BPJS Kesehatan secara baik yang akan dikelola infrastrukturnya secara penuh oleh Kemenkes," kata Luhut.
Luhut juga meminta agar integrasi manajemen kesehatan untuk penanganan Covid-19 ini bisa selesai selambat-lambatnya pada Desember 2020.
"Dengan begini kita sedang mulai mewujudkan reformasi sistem kesehatan di Indonesia, lewat integrasi manajemen data kesehatan berbasis teknologi informasi," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- 2 Oknum Pegawai Lion Air Jadi Sindikat Narkoba, Begini Modus Operasinya
- Indonesia Gunakan Pengaruh Agar Deeskalasi Terjadi di Timur Tengah
- Kasus Pengemudi Arogan Mengaku Adik Jenderal Kini Diusut Bareskrim
- Erupsi Gunung Ruang, Bandara Sam Ratulangi Ditutup Sementara
- Tol Jogja Solo Dilewati 109 Ribu Kendaraan Selama Libur Lebaran 2024
Advertisement
Libur Lebaran Usai, Berikut Jadwal dan Tarif Terbaru Bus Damri dari Jogja ke Bandara YIA
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- KPU Jogja Koordinasi dengan Disdukcapil untuk Susun Data Pemilih Pilkada 2024
- Tol Jogja Solo Dilewati 109 Ribu Kendaraan Selama Libur Lebaran 2024
- Firli Bahuri Disebut Minta Uang Rp50 Miliar ke SYL
- Daftar Harga BBM Pertamina, Shell, dan BP-AKR per Kamis 18 April 2024
- Tertidur 22 Tahun Gunung Ruang Erupsi, Gempa hingga 944 Kali dalam Satu Hari
- Warga Jepang Gugat Pemerintah Soal Efek Samping Vaksin Covid-19
- Erupsi Gunung Ruang, Bandara Sam Ratulangi Ditutup Sementara
Advertisement
Advertisement