Advertisement
Satu Bulan Ditugasi Jokowi Tangani Covid-19, Luhut Sebut Ada Ketidaksesuaian Data

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Satu bulan setelah ditugaskan menjadi Wakil Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Luhut Binsar Pandjaitan menyebut masih ada ketidaksesuaian data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Persoalan mengenai ketidaksesuaian data itu ditemukan Luhut setelah satu bulan ditugaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membantu penanganan pandemi Covid-19 di beberapa provinsi.
Advertisement
"Saya melihat adanya fragmentasi sistem informasi manajemen data yang tidak saling terintegrasi sehingga menyebabkan ketidaksesuaian data antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah selama ini," kata Luhut melalui media sosial instagram @luhut.pandjaitan, Rabu (4/11/2020).
Baca juga: Seluruh Guru di Sekolah Diimbau Konsisten Terapkan 3M
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu pun langsung menggelar rapat untuk membahas mengenai persoalan tersebut dengan jajaran Kementerian Kesehatan, Tim Gugus Tugas Covid-19 dan Group Telkom.
Dalam rapat tersebut, Luhut meminta untuk mengintegrasikan sistem manajemen informasi penanganan pandemi.
"Saya meminta Group Telkom untuk bekerjasama dengan Kemenkes untuk mengecek beberapa perbaikan manajemen data termasuk di dalamnya perbaikan data New All Records (NAR) terkait pencatatan hasil laboratorium orang yang dites PCR," ujarnya.
Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan segera karena berhubungan erat dengan upaya surveilans dan vaksin yang akan segera dilakukan dalam waktu dekat ini.
Terlebih lagi, Luhut menyatakan Indonesia akan membangun sistem untuk perbaikan manajemen data pasien d Indonesia yang terintegrasi.
Baca juga: Lelang Proyek Infrastruktur di Kulonprogo Dipercepat
"Saya juga sampaikan keinginan saya agar "big data" informasi kesehatan ini bisa terintegrasi dengan BPJS Kesehatan secara baik yang akan dikelola infrastrukturnya secara penuh oleh Kemenkes," kata Luhut.
Luhut juga meminta agar integrasi manajemen kesehatan untuk penanganan Covid-19 ini bisa selesai selambat-lambatnya pada Desember 2020.
"Dengan begini kita sedang mulai mewujudkan reformasi sistem kesehatan di Indonesia, lewat integrasi manajemen data kesehatan berbasis teknologi informasi," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement

BPBD DIY Catat 62 Kecelakaan Laut, 107 Orang Jadi Korban
Advertisement

Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Ketum Garda Indonesia Sebut Prabowo Siapkan Perpres Perlindungan Ojol
- Daftar Lengkap Menteri dan Wamen Baru di Kabinet Merah Putih Prabowo
- KPK Segera Umumkan Tersangka Dugaan Kasus Korupsi Kouta Haji
- Tugas ke Luar Kota, Wapres Gibran Tak Hadiri Acara Pelantikan Menteri Baru
- Pengamat Kritisi Kasus Pagar Laut Bekasi yang Hanya Berhenti di Tersangka
- Kuasa Hukum Ungkap Banyak Kejanggalan Terkait Kasus Pembunuhan Kacab Bank
- Putus Jaringan Komunikasi, Militer Israel Semakin Brutal Serang Gaza
Advertisement
Advertisement