Advertisement
Ganjar Bantah Tudingan Naikan UMP Jateng demi Pencitraan & Pilpres 2024

Advertisement
Harianjogja.com, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, menampik tudingan melakukan pencitraan di balik keputusan menaikan Upah Minumum Provinsi (UMP) Jateng 2021 sebesar 3,27%.
Ganjar menyatakan dasar penetapan UMP Jateng 2021 adalah PP No.78/2015 tentang Pengupahan. Dalam PP 78/2015 disebutkan penetapan upah minimum didasarkan pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
Advertisement
Sementara itu, berdasarkan data yang diterima JIBI dari Pemprov Jateng, inflasi year on year (yoy) untuk September di Jateng mencapai 1,42%. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi tercatat 1,85%.
BACA JUGA: Kariernya di Arsenal Ambyar & Makan Gaji Buta, Ozil Jadi Penasihat Perusahaan Keuangan
Selain PP 78/2015, pertimbangan lain penetapan UMP 2021 Jateng juga didasari atas hasil rapat tripartit dan dewan pengupahan.
Keputusan Ganjar ini pun berbeda dengan anjuran dari Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Ida Fauziyah, yang disampaikan melalui surat edaran ke gubernur se-Indonesia. Dalam surat edaran itu, Menaker meminta para gubernur agar menetapkan UMP 2021 sama dengan UMP tahun ini, alias tidak ada kenaikan.
Meski demikian, keputusan Ganjar menaikan UMP 2021 itu mendapat respons negatif dari sejumlah kalangan. Bahkan, ada yang menuding keputusan Ganjar itu sebagai pencitraan maupun berbau politis menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Meski demikian, Ganjar tak mau ambil pusing dengan tudingan itu. Ia menilai tudingan itu hanya sebatas ketidakpuasan atas keputusannya.
“Selalu saja ada yang tidak puas,” ujar Ganjar.
BACA JUGA: LIPI Bikin Masker Elektrik Pembunuh Virus
Sementara itu, disinggung tentang pemberitaan sejumlah media nasional terkait pernyataan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, yang menuding keputusan empat gubernur, termasuk Ganjar yang menaikan UMP berbau politis menjelang Pilpres 2024, Ganjar mengaku sudah mengetahui.
Ganjar bahkan sudah berkomunikasi langsung dengan Hariyadi Sukamdani terkait pemberitaan itu. Dari informasi yang diterimanya, ada dugaan pemberitaan itu sengaja dipelintir agar menimbulkan kehebohan.
“Tadi pak Hariyadi sudah meluruskan, katanya ada pertanyaan apakah [kenaikan UMP] terkait Pilkada. Dia jawab, ‘Bukannya Pilkada sudah selesai semua? Jadi tidak ada kaitannya, yang ada nanti 2024 adalah Pilpres. Jawabannya tidak mengaitkan dengan politik. Jadi kelihatan wartawannya memang ingin mengkaitkan dengan isu politik’. Itu tadi jawaban dari beliau [Hariyadi Sukamdani],” ujar Ganjar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Solopos
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
- Guru Ngaji di Jaksel Cabuli 10 Santri Perempuan, Begini Modusnya
- Satgas Pangan Panggil Produsen 212 Merek Beras Nakal Hari Ini
- Langgar Hukum Internasional, Indonesia Kecam Serangan ke Iran
Advertisement
Advertisement