Ganjar Bantah Tudingan Naikan UMP Jateng demi Pencitraan & Pilpres 2024

Harianjogja.com, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, menampik tudingan melakukan pencitraan di balik keputusan menaikan Upah Minumum Provinsi (UMP) Jateng 2021 sebesar 3,27%.

Ganjar menyatakan dasar penetapan UMP Jateng 2021 adalah PP No.78/2015 tentang Pengupahan. Dalam PP 78/2015 disebutkan penetapan upah minimum didasarkan pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Sementara itu, berdasarkan data yang diterima JIBI dari Pemprov Jateng, inflasi year on year (yoy) untuk September di Jateng mencapai 1,42%. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi tercatat 1,85%.

BACA JUGA: Kariernya di Arsenal Ambyar & Makan Gaji Buta, Ozil Jadi Penasihat Perusahaan Keuangan

Selain PP 78/2015, pertimbangan lain penetapan UMP 2021 Jateng juga didasari atas hasil rapat tripartit dan dewan pengupahan.

Keputusan Ganjar ini pun berbeda dengan anjuran dari Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Ida Fauziyah, yang disampaikan melalui surat edaran ke gubernur se-Indonesia. Dalam surat edaran itu, Menaker meminta para gubernur agar menetapkan UMP 2021 sama dengan UMP tahun ini, alias tidak ada kenaikan.

Meski demikian, keputusan Ganjar menaikan UMP 2021 itu mendapat respons negatif dari sejumlah kalangan. Bahkan, ada yang menuding keputusan Ganjar itu sebagai pencitraan maupun berbau politis menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Meski demikian, Ganjar tak mau ambil pusing dengan tudingan itu. Ia menilai tudingan itu hanya sebatas ketidakpuasan atas keputusannya.

“Selalu saja ada yang tidak puas,” ujar Ganjar.

BACA JUGA: LIPI Bikin Masker Elektrik Pembunuh Virus

Sementara itu, disinggung tentang pemberitaan sejumlah media nasional terkait pernyataan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, yang menuding keputusan empat gubernur, termasuk Ganjar yang menaikan UMP berbau politis menjelang Pilpres 2024, Ganjar mengaku sudah mengetahui.

Ganjar bahkan sudah berkomunikasi langsung dengan Hariyadi Sukamdani terkait pemberitaan itu. Dari informasi yang diterimanya, ada dugaan pemberitaan itu sengaja dipelintir agar menimbulkan kehebohan.

“Tadi pak Hariyadi sudah meluruskan, katanya ada pertanyaan apakah [kenaikan UMP] terkait Pilkada. Dia jawab, ‘Bukannya Pilkada sudah selesai semua? Jadi tidak ada kaitannya, yang ada nanti 2024 adalah Pilpres. Jawabannya tidak mengaitkan dengan politik. Jadi kelihatan wartawannya memang ingin mengkaitkan dengan isu politik’. Itu tadi jawaban dari beliau [Hariyadi Sukamdani],” ujar Ganjar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Solopos