Pengkritik Jokowi Jadi Korban Doxing, Istana Bantah Berada di Balik Buzzer

Presiden Joko Widodo (Jokowi). - Ist/ dok Biro Pers Setpres
28 Oktober 2020 08:57 WIB Newswire News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA--Pemerintah mengklaim tak terkait dengan buzzer yang melakukan doxing terhadap aktivis yang selama ini getol mengkritik pemerintah.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian membantah bahwa pihak Istana Kepresidenan berada di balik Buzzer atau pendengung yang menyerang Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Merah Johansyah.

"Buzzer dan Istana itu hal yang berbeda. Buzzer sekelompok orang yang kebetulan bersimpati terhadap pemerintah dan mereka bergerak secara spontan, independen, swadaya," kata Donny kepada Suara.com, Selasa (27/10/2020) malam.

Pernyataan Donny merespon kasus Merah Johansyah yang mengalami tindakan doxing dari buzzer pasca menuliskan perihal pengabadian jalan untuk Presiden Joko Widodo di Abu Dhabi atau Uni Emirat Arab (UEA) melalui media sosial Twitter. Doxing terhadap Merah oleh buzzer yang disinyalir dari pendukung Jokowi itu pun mendapat kecaman dari organisasi masyarakat sipil, seperti SAFEnet.

Donny berdalih, tindakan doxing yang dilakukan para buzzer tersebut merupakan tanggungjawab pribadi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Dia pun menyanggah, para buzzer tersebut diorganisir oleh pemerintah.

"Jadi apapun yang mereka lakukan itu tanggung jawab pribadi. Jadi negara tidak campur tangan atau pemerintah tidak campur tangan. Pemerintah tidak memobilisasi, mengorganisir buzzer-buzzer, mereka bergerak sendiri tanpa ada komando," kilahnya.

Menurut Donny, doxing dan kegiatan penyerangan yang dilakukan oleh para buzzer terhadap aktivis maupun pihak yang mengkritik rezim Jokowi tanpa sepengetahuan Istana.

"Kalau suara resmi pemerintah ya seperti dari saya, Pak Ngabalin, pak Fadjroel. Kalau bazzer-bazzer itu kan diluar sepengetahuan dan perintah dari pemerintah," tutur Donny.

Bantah Isu Barter Lahan

Donny pun membantah adanya isu pemberian nama jalan Jokowi di Uni Emirat Arab (UEA) hasil ditukar dengan lahan 256 ribu hektare di Kalimantan Timur.

"Ya kalau dari Istana saya kira menyangkal ya, tidak ada barter penghargaan, pemberian nama jalan di Uni Uni Emirat Arab di Abu Dhabi dengan tanah (Di Kalimantan Timur)," kata Donny.

Donny menuturkan tidak mungkin tanah negara diserahkan kepada pihak asing. Pihak asing, kata Donny, hanya mendapatkan konsesi.

"Jadi salah juga kemudian ditukar, kan nggak mungkin penghargaan ditukar tanah, tanah negara. Seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke milik negara, tidak mungkin diberikan kepada asing. Asing hanya bisa mengusahakan dalam bentuk konsesi," katanya.

Ia pun menyebut pernyataan yang disampaikan Merah soal pemberian nama Jalan Jokowi di UEA barter dengan tanah di kaltim tidak berdasarkan fakta.

"Nama pak Jokowi terlalu besar untuk kemudian dipergunakan untuk transaksi-transaksi seperti itu. Dan transaksi itu tidak ada, jadi saya kira yang disampaikan Jatam itu tidak berdasarkan data fakta yang akurat," kata Donny.

"Kalau kemudian ada investasi untuk mengusahakan suatu lahan. Sekali lagi itu tanah milik negara sampai kapan pun milik negara," sambungnya.

Lebih lanjut Donny menyebut tuduhan yang dialamatkan kepada Jokowi kebablasan. Ia pun meminta masyarakat menghargai pemberian nama jalan Jokowi, bukan merendahkan dengan isu yang dilontarkan ke publik.

Merah Johansyah sebelumnya menguak dugaan di balik pengabadian nama Presiden Jokowi di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

Ia menyebut nama jalan tersebut dan disertai adanya lahan 256 ribu hektar di Kalimantan Timur untuk dinasti UEA. Merah mengungkapkan hal tersebut melalui akun Instagramnya @Merah_Jatamsyah pada Kamis (22/10/2020).

"Satu ruas jalan dikawasan bisnis untuk plang nama Jokowi, sementara 256 ribu ha atau empat kali luas Jakarta untuk dinasti Uni Emirat Arab di Kalimantan Timur," ungkap Merah.

Merah menyebut lahan 256 ribu hektare atau setara empat kali luas Jakarta itu diberikan kepada UEA dalam rangka megaproyek ibu kota Indonesia yang baru.

Sumber : Suara.com