Komodo Berhadapan dengan Truk di Tengah Proyek Geopark Pulau Rinca, Ini Penampakannya

Komodo tampak berpapasan dengan sebuah kendaraan pengangkut material proyek Geopark di Pulau Rinca, Manggarai, Nusa Tenggara Timur, yang merupakan bagian dari Taman Nasional Komodo atau TNK - Twitter/@KawanBaikKomodo
24 Oktober 2020 18:07 WIB Oktaviano DB Hana News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA -  Proyek pembangunan geopark dimulai di Pulau Rinca, salah satu pulau yang merupakan bagian dari Taman Nasional Komodo (TNK). Komodo pun terlihat berhadapan dengan truk di lokasi proyek.

Foto aktivitas pembangunan di taman nasional yang ditetapkan sejak 1980 dan untuk melindungi satwa Komodi atau Varanus Komodoensis itu pertama kali diunggah akun @KawanBaikKomodo, Jumat (23/10/2020) malam.

Dari foto itu, aktivitas pengembangan proyek geopark itu pun tidak cukup berjarak dengan satwa yang dilindungi tersebut. Bahkan dalam sebuah foto tampak kadal terbesar di dunia itu berada hanya jarak dalam beberapa meter dari bagian depan sebuah truk yang membawa meterial proyek.

"Sedih! Komodo berhadap2an dengan truk proyek bangunan Wisata Jurassic di Pulau Rinca. U pertama kalinya Komodo2 ini mendengar deru mesin2 mobil dan menghirup bau asapnya. Akan spt apa dampak proyek2 ini ke depannya? Masih adakah yg peduli dg konservasi?" demikian tulis akun @KawanBaikKomodo.

Hingga berita ini ditayangkan, postingan tersebut telah disukai oleh 864 pengguna Twitter dan dibagikan oleh 1.000 akun. Salah satunya oleh aktivis Dandhy Dwi Laksono.

Melalui akun Twitter, @Dandhy_Laksono menyoroti proyek tersebut yang dikaitkan dengan program 10 destinasi Bali Baru yang digalakan pemerintah.

"Orang datang dari berbagai penjuru dunia untuk melihat Komodo di habitat aslinya. Jokowi dkk datang dengan gagasan "10 Bali Baru, "wisata premium" dan membangun "Jurassic Park" (baca: kebun binatang)," tulisnya melalui akun tersebut.

Berdasarkan catatan JIBI, proyek pembangunan geopark di Pulau Rinca Loh Buaya disebut sebagai bagian dari Pariwisata Super Prioritas untuk Kabupaten Manggarai Barat.

Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula mengatakan hal tersebut guna menanggapi sejumlah pelaku pariwisata di Labuan Bajo yang menolak pembangunan sarana prasarana, termasuk rencana pembangunan geopark di Pulau Rinca TNK yang dinilai melanggar UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

"Pembangunan sarana prasarana di Pulau Rinca Loh Buaya bukan mimpi di siang hari bolong, melainkan lahir dari sebuah perencanaan besar dengan fokusnya sebagai bagian dari Pariwisata Super Prioritas," katanya dalam siaran pers, Jumat (7/8/2020).

BACA JUGA: Malioboro Akan Bebas Kendaraan 2 Pekan, Komunitas Ingatkan Masalah Tempat Parkir

Dia menambahkan pemerintah pusat terus melakukan pembangunan infrastruktur Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo Manggarai Barat NTT dalam mendorong peningkatan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Dukungan infrastruktur salah satunya dilakukan dengan membangun sarana dan prasarana wisata alam di Pulau Rinca Loh Buaya, kawasan TNK, Labuan Bajo.

Pihaknya menuturkan banyak daerah kabupaten yang merasa tidak mendapat perhatian seperti Manggarai Barat (Mabar) khususnya untuk infrastruktur.

“Pembangunan sarana prasarana di Mabar untuk mensinergikan antara pariwisata super prioritas dan kondisi existing infrastruktur dan fasilitas lainnya untuk mendukung Pariwisata yang mendunia Labuan Bajo,” ujarnya.

BACA JUGA: Pesawat Citilink Tersangkut Layang-Layang Besar di Janti Saat Mendarat di Adisutjipto

Menurutnya, pariwisata Labuan Bajo terpilih dari sekian ribu Pariwisata di Indonesia termasuk 5 Destinasi Super Prioritas. Konsekuensinya, negara harus bertanggung jawab mengelola pariwisatanya agar mendatangkan kesejahteraan, termasuk bagi masyarakat setempat.

Sekedar catatan, pengembangan Pulau Rinca di Labuan Bajo sebagai destinasi wisata premium berkelas dunia dapat dilaksanakan secara terpadu dengan mengedepankan perlindungan dan penggunaan warisan geologi dengan cara yang berkelanjutan.

Dua kementerian saling berkolaborasi mendukung pengembangan infrastruktur di Pulau Rinca, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia