Advertisement
CEK FAKTA: Benarkah Kominfo Akan Blokir Media Sosial sebagai Buntut Demo UU Ciptaker?
Ilustrasi - Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika membantah isu bahwa layanan Internet akan diblokir terkait gejolak protes terhadap Omnibus Law Cipta Kerja.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan pemeritah selalu menjaga agar ruang digital tetap bersih dari kabar bohong atau hoax.
Advertisement
"Tugas AIS menjaga ruang digital agar tetap bersih. Jika ada hoax ya tidak boleh dibiarkan karena melanggar hukum dan harus dibersihkan melalui platform digital," ujarnya di Jakarta, Kamis (8/10/2020).
Adapun, AIS adalah mesin crawling konten negatif di Internet yang diluncurkan sejak 2018. Mesin AIS menggunakan artificial intelligence (AI) untuk secara cepat menentukan konten negatif.
Sebelumnya, beredar di jejaring sosial Twitter bahwa pemerintah berencana melakukan pemblokiran media sosial. Pemblokiran dilakukan terkait gejolak politik yang terjadi akibat protes terhadap Omnibus Law.
Kabar di media sosial itu menyebutkan tim AIS tinggal menunggu perintah dari Menteri Kominfo. Namun, Johnny menepis kabar itu dan mengatakan pemerintah hanya memblokir hoax.
Johnny mengatakan kabar itu adalah kabar bohong (hoax). Menurutnya, hoax tidak bisa dibiarkan dan jika melanggar perlu dilakukan penegakan hukum.
"Jika langgar hukum maka penegakan hukum perlu dilakukan oleh aparat hukum," kata Johnny.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
