Indonesia Terancam Bencana Dampak La Nina, Menko Luhut: Tidak Boleh Saling Menyalahkan

Harianjogja.com, JAKARTA -Seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah diimbau untuk bersinergi dalam merespon informasi potensi bencana yang disampaikan oleh BMKG. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dalam dalam Rakornas Antisipasi Bencana Hidrometeorologi, Gempabumi dan Tsunami 2020/2021 untuk mewujudkan Zero Victims", Rabu (7/101/2020).

"Saya mendapatkan informasi dari Kepala BMKG bahwa peningkatan curah hujan akibat La Nina ini bisa sampai 40 persen. Jadi, tolong ini disikapi secara serius. Semua pimpinan kementerian/kembaga, gubernur, bupati wajib meningkatkan kewaspadaan, apalagi kita masih dalam kondisi pandemi Covid-19," tegas Luhut.

Baca juga: La Nina Membuat Curah Hujan Meningkat hingga 40%

Dikatakan, kemajuan teknologi yang dimilik oleh BMKG saat ini dapat memudahkan siapapun untuk mengakses informasi peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG.

Oleh karena itu, Luhut meminta para pimpinan kementerian/lembaga dan daerah menjadikan informasi BMKG sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan.

"Apa yang dilakukan oleh BMKG ini menurut saya sangat penting. Mulai saat ini kita harus memperhatikan apa saja informasi yang dikeluarkan oleh BMKG. Terlebih kita masih dalam situasi pandemi. Jika kita lengah kemudian terjadi bencana seperti banjir dan tsunami, itu bisa menimbulkan situasi chaos dan akan sangat berdampak buruk bagi masyarakat," ujarnya.

Baca juga: Begini Kondisi Gunung Merapi Pagi Ini

Terakhir, Luhut meminta semua pihak berkoordinasi dan berkolaborasi dalam menghadapi bencana. Sinergi antara pusat dan daerah, serta antar daerah dalam upaya peningkatan mitigasi perlu diperkuat implementasinya.

“Mohon bapak ibu pimpinan, para kepala daerah untuk betul-betul bersinergi. Ini masalah kita bersama, dan harus kita selesaikan bersama. Tidak boleh lagi saling menyalahkan dalam urusan bencana," pungkas Luhut.

Sebelumnya, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan bahwa beberapa sirine tsunami tidak berfungsi alias rusak. Sementara, untuk memperbaiki atau mengganti sudah tidak ada yang menyediakan suku cadangnya.

"Sebagai contoh, pada tanggal 6 Oktober kemarin kami baru saja melaksanakan gladi evakuasi tsunami IOWave20 yang diselenggarakan secara nasional dan internasional. Di situ teridentifikasi ternyata beberapa sirine tsunami tidak berfungsi. Ini adalah masalah teknis atau mikro, tapi dampaknya bisa besar sehingga perlu koordinasi yang lebih baik antara pusat dengan daerah, antara BNPB sebagai Koordinator dengan Kepala Daerah atau BPBD," tutur Dwikorita.

"Sehingga mari kita rumuskan bersama alternatif solusi dari permasalahan-permasalahan yang nanti akan teridentifikasi dan pada akhirnya akan kita rumuskan rencana aksi bersama untuk mewujudkan zero victims dalam menghadapi multi-bencana hidrometeorologi, gempa bumi, dan tsunami," tambahnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com