Advertisement
Cuti Haid Lenyap di Omnibus Law, Ini Penjelasannya
Massa menolak UU Cipta Kerja di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (6-10-2020). - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja memicu kontroversi karena aturan mengenai cuti haid lenyap. Publik pun menafsirkan tidak ada hak cuti haid sebagaimana tercantum pada Undang-Undang (UU) 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan bahwa yang tidak ada di Omnibus Law bukan berarti dihapus.
Advertisement
“Dihapus atau tidak, harus dinyatakan di UU Cipta Kerja. Pengaturan tidak boleh otomatis, harus dinormakan dengan jelas,” katanya saat dihubungi melalui ponsel, Rabu (7/10/2020).
Berdasarkan pasal 93 UU 13/2003, ayat 1 tertulis upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan. Akan tetapi ada pengecualian. Ini tertulis pada ayat berikutnya.
Di situ, ketentuan pada ayat 1 tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila. Pada poin b tertera pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan.
Akan tetapi, pada Omnibus Law tidak ada pembahasan mengenai pasal tersebut. Berdasarkan pantauan JIBI, di antara pasal 92 dan pasal 93, disisipkan hanya 1 pasal, yakni pasal 92A.
Di situ, pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Dengan regulasi yang ada, artinya cuti haid masih menjadi hak bagi perempuan.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan UU Cipta Kerja tidak menghilangkan cuti haid dan hamil. Dia menegaskan hal aturan tersebut tetap mengacu Undang-undang Ketenagakerjaan.
"Undang-undang Cipta Kerja ini tidak menghilangkan hak cuti haid, cuti hamil yang telah diatur di dalam Undang-undang Ketenagakerjaan," kata Airlangga di sidang paripurna DPR, Senin (5/10/2020).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
AI Dinilai Tingkatkan Efisiensi dan Produktivitas Sektor Manufaktur
Ki Anom Suroto Wafat, Maestro Dalang yang Jadi Panutan Generasi Muda
Ammar Zoni Didakwa Edarkan Narkotika di Ruta Salemba
Bareskrim Akan Periksa Lisa Mariana Jumat 24 Oktober 2025
Advertisement
BGN Wajibkan SPPG Masak MBG Pakai Air Galon
BGN Akan Tutup Paksa SPPG Masak Sebelum Jam 12 Malam
KPK Periksa Dirjen PSP Kementan Terkait Korupsi Pengadaan Barang
Kapal Terbakar di Selat Riau, Ini Kondisinya
KPK Kembali Panggil Saksi Kasus Korupsi Bank BJB
Advertisement
Kemenkes Gaza Terima 30 Jenazah Warga Palestina dari Israel
Purbaya Hapus Tunggakan BPJS Kesehatan Rp20 Triliun, Ini Kata Pengamat
BPKN Akan Panggil Produsen Air Minum Kemasan, Ambil dari Sumur Bor
Pemerintah Perluas Akses Kontrasepsi untuk Kendalikan Kelahiran
Purbaya: Penempatan Rp200 Triliun di Himbara Bikin Kredit Tumbuh
Advertisement
Aturan Jual Beli Minyakita Akan Diubah, Ini Penjelasan Kemendag
Berita Pilihan
Advertisement
Belum Ada Petunjuk, DD di Sleman Belum Digunakan untuk Permodalan KDMP
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- TNI AL Uji Tembak Kapal Selam Tanpa Awak Pertama Pekan Depan
- Satpol PP Bantul Tertibkan Reklame Ilegal di Kasihan dan Sewon
- Media Vietnam Sebut Peluang Park Hang-seo Latih Timnas Indonesia Kecil
- Penjualan iPhone 17 Series Tumbuh 14 Persen di AS dan China
- Harga Tiket Citilink Turun 17 Persen Periode Natal-Tahun Baru 2025
- Jamu PSM Makassar, Persik Kediri Target 3 Poin
- Jadwal Lengkap KRL Solo Jogja Hari Ini, Kamis 23 Oktober 2025
Advertisement
Advertisement
