Pusat Studi Pancasila UGM Usulkan Sejarah G30S Ditulis Ulang, Ini Alasannya

Harianjogja.com, JOGJA—Sumber sejarah tentang Gerakan 30 September 1965 (G30S) yang diterima masyarakat saat ini diduga sarat akan kepentingan penguasa masa lalu. Agar peristiwa tersebut bisa dilihat lebih jernih, Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM mengusulkan penulisan ulang tragedi yang berujung pada pembunuhan besar-besaran di Indonesia itu.

Ketua PSP UGM, Agus Wahyudi, mengusulkan penulisan ulang sejarah G30S melalui riset mendalam dari kalangan akademisi dan sejarawan, dengan harapan mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. “Tentu ini berlaku bukan hanya dalam bidang sejarah, tetapi usaha pencarian kebenaran pada umumnya dalam tradisi ilmu pengetahuan,” ujarnya, Senin (5/10/2020).

Ia melihat satu-satunya cara yang paling mungkin untuk mengatasi, paling tidak mendekati, kebenaran dari kontroversi G30S adalah dengan pendekatan ilmiah dan kajian yang serius dan sesuai standar dengan mutu yang tinggi di masyarakat kampus dan lembaga riset yang menangani isunya.

BACA JUGA: Polisi Tak Akan Izinkan Demo Batalkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Gerakan 30 September, menurutnya, telah menjadi bagian dari perkembangan narasi dalam kehidupan publik dan politik. Kontroversi tentang sebuah isu tertentu akan bisa merangsang partisipasi dan keterlibatan publik yang lebih luas, dan mendorong kedewasaan pada akhirnya.

“Saya melihat asumsi ini mungkin benar, tetapi jika perkembangan narasi itu terjadi tidak dengan cara rekayasa, mobilisasi pendukung dengan menggunakan kekuatan uang atau kekuasaan, termasuk ancaman pemaksaan terhadap posisi atau pendapat yang berbeda,” ujarnya.

Ihwal Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober, ia mengatakan tidak ada hubungannya dengan Pancasila. Pemakaian Pancasila dalam peristiwa pembunuhan para jenderal dan merupakan titik hitam dalam sejarah justru menunjukkan bagaimana penguasa telah menyalahgunakan Pancasila demi kekuasaan.

BACA JUGA: Usut Tawuran yang Menyeret Nama PP & FJI, Polres Bantul Periksa Sejumlah Saksi

Pembunuhan para jenderal yang diikuti dengan hilangnya ribuan nyawa anak bangsa tanpa melalui prosedur hukum dan pengadilan sebagian besar jelas menunjukkan bagaimana sekelompok orang menggunakan Pancasila demi tujuan politiknya.

"Akhirnya hanya mewariskan dendam kesumat dan permusuhan yang berlarut-larut di kalangan generasi penerus. Kepentingan politik jelas. Mengawetkan memori termasuk ketakutan adalah dalam rangka menjaga hegemoni dan karena itu peluang untuk bisa mengontrol  perilaku,” kata dia.

BACA JUGA: Warganet Ramai-Ramai Tolak Omnibus Law Cipta Kerja

Sebab itu, sudah saatnya para akademisi untuk turun tangan menangani berbagai isu kontroversial ini berdasarkan hasil riset yang mendalam, meski riset tersebut menurutnya cukup berisiko bagi akademisi, sejarawan maupun pemerintah yang berkuasa.

“Itu tugas akademisi yang penting. Semua pekerjaan berisiko. Namun standar dan cara bekerja yang profesional dengan mutu yang tinggi harusnya selalu dipegang oleh setiap akademisi termasuk akademisi di bidang sejarah yang menangani isu-isu kontroversial seperti sejarah kelam di republik kita ini,” kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.