Kemendag Minta Klarifikasi BYD soal Mobil Terbakar di Tol Cikampek
Kemendag meminta klarifikasi BYD terkait mobil Seal yang terbakar di Tol Cikampek. BYD telah memberikan kendaraan pengganti kepada konsumen.
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan diperiksa suhu tubuhnya sebelum rapat dengan Presiden Joko Widodo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2020)./Antara-Sigid Kurniawan
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan mengaku penunjukkan dirinya secara khusus menangani pandemi Covid-19 merupakan hal biasa terjadi dalam sebuah tim kerja.
Luhut ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk secara khusus bertanggung jawab menangani pandemi Covid-19 di sembilan provinsi.
"Saya kira biasa, dalam suatu operasi militer tiba-tiba ada special mission begitu, si komandan bisa aja menunjuk orang dalam untuk memimpin," ujar Luhut dalam acara Mata Najwa yang ditayangkan langsung di Trans7, Rabu (23/9/2020).
BACA JUGA : Fahri Hamzah Sorot Jokowi Terkait Perintah ke Luhut Tangani
Lebih lanjut, Luhut memastikan bahwa pelaporan informasi terkini terkait tugas khusus tersebut dilakukan bersama semua pihak terkait lainnya seperti Menko Perekonomian hingga Presiden Jokowi.
Soal penugasan khusus yang bukan diserahkan kepada Menteri Kesehatan Terawan, Luhut menilai penanganan pandemi di lapangan pasti melibatkan banyak pihak terkait, termasuk Kementerian Kesehatan.
Menurut Luhut penunjukan dirinya dalam kapasitas sebagai menteri koordinator oleh Presiden Jokowi memiliki tujuan khusus yakni mengkoordinasikan semua sumber daya yang ada dalam penanganan Covid di sembilan provinsi tersebut.
BACA JUGA : Gubernur 8 Provinsi Diminta Sediakan Pusat Karantina OTG
"Sekali lagi ini kerja tim. Kalau sukses adalah hasil kerja keras tim, kalau gagal itu salah saya," tegas Luhut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Bareskrim menetapkan lima tersangka kasus blackout Batam dan Bintan pada Oktober 2026, terdiri dari empat petugas PLN Batam dan satu kontraktor.
BP Tapera mendapat amanah mengelola pembiayaan hingga 350.000 unit rumah subsidi melalui skema KPR FLPP untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.
Dinpar Sleman menyiapkan pembayaran non tunai retribusi wisata mulai awal 2027. TPR Kaliurang menjadi lokasi penerapan tahap awal.
Ookla mencatat kecepatan unduh internet seluler Indonesia mencapai 52,01 Mbps pada kuartal III/2026, naik 43,4% secara tahunan.
Totok Daryanto mengukuhkan hampir 1.000 relawan di Kulonprogo untuk menyerap aspirasi warga dan mengawal persoalan masyarakat hingga DPR RI.