Gubernur 8 Provinsi Diminta Sediakan Pusat Karantina OTG

Harianjogja.com, JAKARTA - Menko Maritim dan Investasi Luhut B. Pandjaitan meminta para gubernur di 8 provinsi menyedikan pusat karantina bagi para OTG atau orang tanpa gejala.

Permintaan Menko Marves itu khusus ditujukan kepada para gubernur di 8 provinsi penyumbang angka terbesar kasus penderita Covid-19 di Indonesia.

"Saya ingin agar mereka [OTG dan pasien bergejala ringan] dapat dirawat di pusat karantina supaya tidak berpotensi menularkan kepada keluarga mereka," ujar Luhut saat memimpin Rakor Pengendalian Covid secara virtual, Kamis (17/9/2020) seperti disampaikan Jubir Menko Marves Jodi Mahardi secara tertulis.

BACA JUGA : 72% Pasien Corona DIY OTG, Daerah Diminta Segera

Jodi menambahkan, lokasi yang diusulkan menjadi pusat-pusat karantina adalah hotel bintang 2 atau 3. "Pak Menko minta para gubernur meniru langkah yang telah dilakukan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah" tambah Jodi.

Dalam rakot tersebut, Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan pemanfaatan hotel sebagai tempat karantina dapat menjadi solusi atas tingginya okupansi ruang ICU di rumah sakit. "Tentang kesiapan hotel saya sudah berkoordinasi dengan daerah, apabila anggaran daerah kurang kami bisa membantu untuk menyediakan dengan rekomendasi Puskesmas setempat," jelas Doni.

Menurut Jodi, kepala BNPB juga diminta Luhut untuk terus bekerja sama dengan daerah dalam melakukan penyemprotan disinfektan.

"Pak Menko minta Pak Doni untuk menyemprotkan disinfektan ke lokasi-lokasi keramaian setiap hari atau dua hari sekali," ujar Jodi.

Dalam Rakor Luhut juga meminta Kementerian Kesehatan memastikan obat dan terapi yang dibutuhkan untuk kesembuhan pasien-pasien Covid19, terutama yang kritis.

"Beliau ingin ada standar obat bagi pasien Covid-19 di semua daerah, misalnya berkolaborasi dengan RSPAD yang beliau tahu sudah bagus," tambah Jodi.

Menko Luhut meminta agar sampai akhir tahun pemerintah pusat dan daerah fokus menangani Covid-19.

"Menurut Menko mustahil untuk menurunkan total jumlah penderita Covid sebelum vaksin atau obat Covid ditemukan, tapi kalau kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, TNI dan Polri bisa dilakukan dengan sistematis maka laju penambahan kasus dapat ditekan, angka kesembuhan dapat dinaikkan dan angka kematian dapat diturunkan," tambah Jodi.

Khusus kepada aparat TNI dan Polri,Luhut meminta agar operasi yustisi benar-benar dilaksanakan secara konsekuen dan disiplin.

BACA JUGA : Bakal Jadi Penampungan OTG, Shelter Rusunawa Bener 

Luhut juga menerima banyak masukan dari para Gubernur. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta agar ada penyamaan data penderita Covid antara pusat dan daerah agar tidak terjadi kesimpangsiuran data yang beredar di masyarakat.

Dia juga meminta bantuan dari Gubernur DKI Jakarta untuk dapat mempelajari aplikasi pemantauan Covid yang telah digunakan di Ibu Kota.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta agar ada format baku dari Kemenkes tentang penghitungan angka kematian penderita Covid 19.

"Saya ingin Kemenkes memberikan acuan baku mengenai format penghitungan angka kematian apakah dihitung karena Covid atau kematian dengan Covid karena ini sangat berpengaruh dengan keberhasilan pengendalian kasus Covid," ujar Khofifah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia