Advertisement
Pengamat: Bandara Internasional Perlu Dikurangi karena Banyak yang Cuma Gaya-gayaan
Pesawat Citilink bersiap lepas landas dari Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat, Selasa (5/9). - JIBI/Bisnis.com/Rachman
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pengurangan jumlah bandara berstatus internasional dinilai dapat meningkatkan efisiensi dan memaksimalkan kunjungan wisatawan internasional di bandara penghubung.
Pengamat penerbangan dari Arista Indonesia Aviation Center (AIAC) Arista Atmajati mengatakan banyak bandara yang belum layak berstatus internasional tetapi sudah memegang status tersebut. Pasalnya, lalu lintas penerbangan langsung dari luar negerinya saja belum rutin.
Advertisement
"Kalau bandara-bandara itu disebut bandara internasional belum pantas, karena lalu lintas trafik ke internasional itu bukan direct flight harus transit dahulu dari Jakarta, Medan, penerbangan Lampung-Singapura langsung juga tidak ada, disebut bandara internasional lucu," ujarnya, Kamis (3/9/2020).
Lebih lanjut, dia mengomentari delapan bandara internasional yang tertuang dalam surat Dirjen Udara kepada Menteri Perhubungan yang diusulkan agar statusnya dikembalikan menjadi bandara domestik.
Menurutnya, kedelapan bandara tersebut memang belum pantas menyandang status internasional karena penerbangan direct flight dari luar negerinya pun minim.
Kedelapan bandara tersebut yakni Bandara Maimun Saleh, Sabang; RH. Fisabilillah, Tanjung Pinang; Radin Inten II, Lampung; Pattimura, Ambon; Frans Kaisiepo, Biak; Banyuwangi; Husein Sastranegara, Bandung; dan Mopah, Merauke.
Di sisi lain, dia menilai pengurangan jumlah bandara internasional dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan baik oleh pemerintah maupun pengelola bandara. Pasalnya, terdapat persyaratan bandara internasional yang harus dipenuhi, seperti karantina, imigrasi, dan bea cukai.
"Standar internasional harus ada semua, sementara penerbangan internasionalnya tidak ada. Memang tidak usaha pakai internasional, gaya-gayaan saja. Ini bisa mengurangi cost, SDM bisa mengerjakan yang lain," ungkapnya.
Menurutnya, hal ini menjadi pelajaran bagi pemerintah, karena di awal periode Presiden Joko Widodo cukup jor-joran membuat bandara berstatus internasional. Padahal dari sisi biaya terus keluar, tetapi trafiknya minim.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Trump Ingin Konflik Iran Cepat Usai, Tekanan Justru Meningkat
- Pelecehan Berlangsung 8 Tahun, DPR Kejar Keadilan Korban Syekh AM
- Sebelum ke Beijing, Trump Kejar Gencatan Senjata dengan Iran
- Deadline LHKPN 31 Maret: 96.000 Pejabat Belum Lapor Harta Kekayaan
- Panic Buying di Jepang, Tisu Toilet Ludes Dipicu Konflik Timur Tengah
Advertisement
Ratusan Ribu Pemudik Belum Pulang, GT Purwomartani Siap-siap Ramai Lag
Advertisement
Bioskop Nyaman Rp5 Ribu di Museum Sonobudoyo Masih Sepi Peminat
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal SIM Keliling Jogja Hari Ini Kamis 26 Maret 2026 Terbaru
- Arus Balik Lebaran 2026: 62.527 Kendaraan Padati Tol Cikampek Utama
- TKP Eks Menara Kopi Jogja Diserbu Bus Wisata Selama Libur Lebaran
- Cristiano Ronaldo Jr Latihan di Real Madrid, Susul Jejak Sang Ayah
- Tol Jogja-Solo GT Purwomartani Buka Hingga 22.00 WIB, Urai Arus Balik
- Jadwal SIM Keliling Gunungkidul Hari Ini Kamis 26 Maret 2026 Terbaru
- Lonjakan Arus Balik, InJourney Airports Siapkan Ribuan Extra Flight
Advertisement
Advertisement







