Advertisement
KSPI Tolak Rencana Tunda Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan, Ini Alasannya
Pekerja pabrik pulang seusai bekerja di salah satu pabrik makanan di Jakarta, Sabtu (11/4/2020). Bisnis - Abdurachman
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana pemerintah menggulirkan stimulus berupa pembebasan atau penundaan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan.
Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, pemberian stimulus untuk mengurangi dampak persebaran virus corona (Covid-19) terhadap perekonomian dengan menyetop iuran BPJS Ketenagakerjaan dinilai tidak tepat.
Advertisement
Saat ini, lanjutnya, untuk iuran jaminan kecelakaan kerja jumlahnya sebesar 0,54 persen dan jaminan kematian iurannya sebesar 0,3 persen dari upah pekerja yang ditanggung atau dibayar sepenuhnya oleh pemberi kerja atau pengusaha.
Selain itu, iuran jaminan hari tua dibayarkan oleh pemberi kerja sebesar 3,7 persen dan dari pekerja 2 persen. Sementara untuk jaminan pensiun, 2 persen dibayarkan pemberi kerja dan 1 persen dari gaji pekerja.
“Jadi setiap bulan pengusaha wajib membayar jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan sebesar 6,54 persen dari upah pekerja,” kata Said dalam siaran pers yang diterima Bisnis.com-jaringan Harianjogja.com, Minggu (23/8/2020).
Berdasasarkan UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), manfaat yang didapat dari program jaminan sosial sebagaimana tersebut di atas, sepenuhnya dikembalikan kepada buruh. Kalau iuran dihentikan, maka buruh akan dirugikan karena hal itu akan mengurangi akumulasi dari jaminan hari tua dan jaminan pensiun yang mereka dapatkan.
“Dengan disetopnya iuran BPJS Ketenagakerjaan, maka yang akan diuntungkan adalah pengusaha. Karena mareka tidak membayar iuran. Semantara itu buruh dirugikan, karena nilai jaminan hari tua dan jaminan pensiun tidak bertambah selama iuran dihentikan,” lanjutnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Inilah Negara Paling Awal dan Paling Akhir Rayakan Tahun Baru 2026
Brankas Bank di Jerman Dibobol, Kerugian Capai Rp588 Miliar
Kritik Banjir Aceh, Rumah Konten Kreator Dilempar Molotov
Tanpa Kembang Api, Hong Kong Rayakan Tahun Baru dengan Cahaya Duka
Advertisement
Dukun Peru Ramalkan 2026: Trump Sakit, Maduro Kabur
Atalia Bantah Isu Perempuan Lain dalam Gugatan Cerai RK
Jaringan Narkoba di Jateng Gunakan Kripto, Aset Rp3,1 M Disita
Seoul Longgarkan Sensor Media Korea Utara, Rodong Dibuka
Atalia Tegaskan Gugatan Cerai Tak Libatkan Perempuan Lain
Advertisement
Angka Pernikahan Nasional 2025 Naik, Tren Penurunan Terhenti
Pengumuman Swasembada Beras-Jagung Diundur karena Bencana
Malam Tahun Baru, Sejumlah KA Berhenti di Stasiun Jatinegara
Jakarta Rayakan Tahun Baru 2026 dengan Doa dan Donasi
Korupsi PJUTS ESDM 2020, Mantan Irjen Jadi Tersangka
Advertisement
Kejagung Copot Jabatan Jaksa yang Kena Sanksi Berat
Berita Pilihan
- Trump Pertimbangkan Jual Jet Tempur F-35 ke Turki, Israel Waspada
- Trump Klaim 95 Persen Rencana Damai Rusia-Ukraina Telah Disepakati
- 46.207 Penumpang Tinggalkan Jakarta dengan Kereta Api Hari Ini
- Ratusan Warga Terdampak Banjir Bandang Kalimantan Selatan
- Kunjungan ke IKN Tembus 36.700 Orang saat Libur Natal 2025
Advertisement
Advertisement
Musim Liburan, Wisata Jip Merapi Diserbu hingga 20 Ribu Orang
Advertisement
Berita Populer
- Libur Nataru 2025, Simpang Tempel Jadi Pintu Masuk Tersibuk ke DIY
- Pantai Glagah Ramai saat Nataru, Pelaku Usaha Kuliner Nikmati Kenaikan
- Libur Tahun Baru 2026, Petugas TPR Wisata Bantul Ditambah 3 Kali Lipat
- Pidana Kerja Sosial, Pemkab Gunungkidul Masih Tunggu Juknis
- Libur Natal 2025, Omzet Wisata Kuliner Mbak Pesta Naik 20 Persen
- Malam Tahun Baru, Ini Skenario Rekayasa Lalu Lintas Polda DIY
- Daya Beli Melemah, Hotel di Kota Jogja Andalkan Last Minute Booking
Advertisement
Advertisement
