Advertisement
Kritik Pemerintah, Mantan Mendag Nilai Realisasi Stimulus Pemulihan Ekonomi Terganjal Birokrasi
Mantan Menteri Perdagangan Enggartiasto. - Harian Jogja/Desi Suryanto
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menilai persoalan birokrasi masih menghambat pelaksanaan program penanganan kesehatan maupun stimulus pemulihan ekonomi yang dicanangkan pemerintah.
Enggar mengatakan proses lamanya birokrasi itu membuat bantuan pemerintah tidak mampu dirasakan secara cepat oleh masyarakat yang membutuhkan. "Upaya yang dilakukan pemerintah sudah sangat baik. Tetapi yang menjadi soal adalah tahapan pelaksanaannya yang tampak masih belum sesuai," katanya dalam diskusi daring, Kamis (13/8/20200.
Advertisement
Ia menjelaskan langkah pemerintah untuk memprioritaskan masalah kesehatan dengan tidak mengorbankan sektor perekonomian sudah sangat tepat dilakukan. "Langkah yang diambil oleh Presiden bahwa perlu ada keseimbangan gas dan rem sangat tepat, karena tidak mungkin hanya dilakukan pengetatan semata," katanya.
BACA JUGA : Andika Perkasa Sambangi Ganjar Pranowo untuk Minta
Namun pelaksanaan stimulus maupun bantuan tersebut membutuhkan pengawasan yang ketat dan menyeluruh agar kegiatan ekonomi dapat kembali bergerak. Salah satu kebijakan yang memerlukan pengawasan khusus dari pemerintah, BI, dan OJK, adalah pemberian dana pemerintah Rp30 triliun kepada Bank Himbara untuk menggerakkan sektor riil.
Politisi senior Partai Nasdem ini juga mengingatkan pentingnya insentif perpajakan untuk mengundang investasi masuk usai pandemi berakhir. Terkait perdagangan, ia menyarankan adanya skema barter dengan negara lain untuk produk tertentu secara bilateral maupun multilateral untuk memperkuat daya tahan perekonomian.
Enggar ikut mengharapkan kepada masyarakat kelas menengah ke atas untuk lebih menggenjot konsumsi dan mencegah terjadinya resesi. Masyarakat menengah atas menjadi tumpuan karena masyarakat kurang mampu cenderung takut untuk keluar rumah, dan sengaja membatasi belanja untuk menjaga cadangan keuangan.
BACA JUGA : Begini Rincian Rp695 Triliun Anggaran Pemulihan Ekonomi
"Mereka juga menjaga cadangan keuangannya. Ini tercermin dari peningkatan Dana Pihak Ketiga [DPK] yang tumbuh positif di perbankan," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Inilah 5 Aplikasi Trading Bitcoin dan Crypto Terbaik
Kerugian Negara Akibat Kasus yang Menjerat Tom Lembong Rp194 Miliar
Advertisement
Terbukti Korupsi Kasus Impor Gula Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Penjara
Advertisement
Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
Wapres Gibran Dijadwalkan Dampingi Presiden Prabowo di Kongres PSI
Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
Berita Pilihan
- 3 Orang Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut, Dedi Mulyadi Minta Maaf dan Janji Berikan Santunan Rp150 juta per Keluarga
- Rangkaian Kegiatan Pernikahan Anak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ricuh, 3 Orang Dilaporkan Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut
- Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
Advertisement
Nelayan KulonprogoButuh SPBU Khusus untuk Meringankan Ongkos Produksi
Advertisement
Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit Merah dan Bawang Merah Turun
- Cegah Praktik Pungli dan ODOL, Kemenhub Bangun Sistem Elektronik
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
- Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Puluhan Tersangka Sindikat Judi Online Jaringan China dan Kamboja Ditangkap Bareskrim Polri
- Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Advertisement
