Advertisement
Kritik Pemerintah, Mantan Mendag Nilai Realisasi Stimulus Pemulihan Ekonomi Terganjal Birokrasi
Mantan Menteri Perdagangan Enggartiasto. - Harian Jogja/Desi Suryanto
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menilai persoalan birokrasi masih menghambat pelaksanaan program penanganan kesehatan maupun stimulus pemulihan ekonomi yang dicanangkan pemerintah.
Enggar mengatakan proses lamanya birokrasi itu membuat bantuan pemerintah tidak mampu dirasakan secara cepat oleh masyarakat yang membutuhkan. "Upaya yang dilakukan pemerintah sudah sangat baik. Tetapi yang menjadi soal adalah tahapan pelaksanaannya yang tampak masih belum sesuai," katanya dalam diskusi daring, Kamis (13/8/20200.
Advertisement
Ia menjelaskan langkah pemerintah untuk memprioritaskan masalah kesehatan dengan tidak mengorbankan sektor perekonomian sudah sangat tepat dilakukan. "Langkah yang diambil oleh Presiden bahwa perlu ada keseimbangan gas dan rem sangat tepat, karena tidak mungkin hanya dilakukan pengetatan semata," katanya.
BACA JUGA : Andika Perkasa Sambangi Ganjar Pranowo untuk Minta
Namun pelaksanaan stimulus maupun bantuan tersebut membutuhkan pengawasan yang ketat dan menyeluruh agar kegiatan ekonomi dapat kembali bergerak. Salah satu kebijakan yang memerlukan pengawasan khusus dari pemerintah, BI, dan OJK, adalah pemberian dana pemerintah Rp30 triliun kepada Bank Himbara untuk menggerakkan sektor riil.
Politisi senior Partai Nasdem ini juga mengingatkan pentingnya insentif perpajakan untuk mengundang investasi masuk usai pandemi berakhir. Terkait perdagangan, ia menyarankan adanya skema barter dengan negara lain untuk produk tertentu secara bilateral maupun multilateral untuk memperkuat daya tahan perekonomian.
Enggar ikut mengharapkan kepada masyarakat kelas menengah ke atas untuk lebih menggenjot konsumsi dan mencegah terjadinya resesi. Masyarakat menengah atas menjadi tumpuan karena masyarakat kurang mampu cenderung takut untuk keluar rumah, dan sengaja membatasi belanja untuk menjaga cadangan keuangan.
BACA JUGA : Begini Rincian Rp695 Triliun Anggaran Pemulihan Ekonomi
"Mereka juga menjaga cadangan keuangannya. Ini tercermin dari peningkatan Dana Pihak Ketiga [DPK] yang tumbuh positif di perbankan," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Banjir Terjang Mataram, Ratusan Rumah Terendam
Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
Advertisement
Tim SAR Gabungan Temukan 1 Jenazah KMP Tunu Pratama Jaya
KPK Bidik 2 Eks Anggota Komisi 11 DPR di Kasus Korupsi CSR Bank Indonesia
28 Penumpang KMP Tunu Belum Ditemukan, SAR Terjunkan Tim Penyelam
Advertisement
Hubungan dengan Trump Retak, Elon Musk Bentuk Partai Amerika Tolak RUU Pajak
Bansos Beras Mulai Didistribusikan untuk 18.2 Juta Penerima
KPK Akan Segera Umumkan Penetapan Tersangka Korupsi CSR Bank Indonesia
Presiden Prabowo Suarakan Sikap dan Posisi Indonesia di KTT BRICS
Advertisement
Berita Pilihan
- Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
Advertisement
Jadwal KRL Solo Jogja Hari Ini, Senin (7/7/2025), Naik dari Stasiun Palur, Jebres, Purwosari dan Solo Balapan
Advertisement
Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Nurmala Kartini Sjahrir, Adik Luhut yang Diunggulkan jadi Dubes Indonesia di Jepang, Berikut Profilnya
- Sekolah Rakyat Dibangun Mulai September 2025, Dilengkapi Dapur dan Asrama
- 29 Penumpang Belum Ditemukan, Manajemen KMP Tunu Pratama Jaya Minta Maaf
- DPR RI Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
- Kemensos: Anak Jalanan Jadi Target Utama Ikuti Sekolah Rakyat
- Banjir di DKI Jakarta Rendam 51 RT
- Kementerian PKP Siapkan Rp43,6 Trilun untuk Merenovasi 2 Juta Rumah Tak Layak Huni
Advertisement
Advertisement
