Kritik Pemerintah, Mantan Mendag Nilai Realisasi Stimulus Pemulihan Ekonomi Terganjal Birokrasi

Mantan Menteri Perdagangan Enggartiasto. - Harian Jogja/Desi Suryanto
14 Agustus 2020 04:17 WIB Newswire News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA--Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menilai persoalan birokrasi masih menghambat pelaksanaan program penanganan kesehatan maupun stimulus pemulihan ekonomi yang dicanangkan pemerintah.

Enggar mengatakan proses lamanya birokrasi itu membuat bantuan pemerintah tidak mampu dirasakan secara cepat oleh masyarakat yang membutuhkan. "Upaya yang dilakukan pemerintah sudah sangat baik. Tetapi yang menjadi soal adalah tahapan pelaksanaannya yang tampak masih belum sesuai," katanya dalam diskusi daring, Kamis (13/8/20200.

Ia menjelaskan langkah pemerintah untuk memprioritaskan masalah kesehatan dengan tidak mengorbankan sektor perekonomian sudah sangat tepat dilakukan. "Langkah yang diambil oleh Presiden bahwa perlu ada keseimbangan gas dan rem sangat tepat, karena tidak mungkin hanya dilakukan pengetatan semata," katanya.

BACA JUGA : Andika Perkasa Sambangi Ganjar Pranowo untuk Minta

Namun pelaksanaan stimulus maupun bantuan tersebut membutuhkan pengawasan yang ketat dan menyeluruh agar kegiatan ekonomi dapat kembali bergerak. Salah satu kebijakan yang memerlukan pengawasan khusus dari pemerintah, BI, dan OJK, adalah pemberian dana pemerintah Rp30 triliun kepada Bank Himbara untuk menggerakkan sektor riil.

Politisi senior Partai Nasdem ini juga mengingatkan pentingnya insentif perpajakan untuk mengundang investasi masuk usai pandemi berakhir. Terkait perdagangan, ia menyarankan adanya skema barter dengan negara lain untuk produk tertentu secara bilateral maupun multilateral untuk memperkuat daya tahan perekonomian.

Enggar ikut mengharapkan kepada masyarakat kelas menengah ke atas untuk lebih menggenjot konsumsi dan mencegah terjadinya resesi. Masyarakat menengah atas menjadi tumpuan karena masyarakat kurang mampu cenderung takut untuk keluar rumah, dan sengaja membatasi belanja untuk menjaga cadangan keuangan.

BACA JUGA : Begini Rincian Rp695 Triliun Anggaran Pemulihan Ekonomi 

"Mereka juga menjaga cadangan keuangannya. Ini tercermin dari peningkatan Dana Pihak Ketiga [DPK] yang tumbuh positif di perbankan," ujarnya.

Sumber : Antara