Advertisement
WHO: Semua Negara Atur Prioritas Perjalanan ke Luar Negeri
Ilustrasi WHO
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - WHO mendesak seluruh negara untuk membatasi perjalanan ke luar negeri. Lembaga kesehatan dunia ini juga memprioritaskan perjalanan penting untuk keadaan darurat.
WHO merekomendasikan bahwa prioritas harus diberikan pada perjalanan penting untuk keadaan darurat, tindakan kemanusiaan, perjalanan personil penting, dan pemulangan ke negara masing-masing.
Advertisement
Desakan itu muncul akibat lonjakan infeksi baru di banyak negara. Karena itu, WHO mendesak setiap negara untuk melakukan analisis risiko-manfaatnya sendiri dan memutuskan prioritasnya, sebelum mengizinkan perjalanan internasional.
Dalam penasehat perjalanan terbarunya, WHO mengatakan negara-negara harus mempertimbangkan epidemiologi lokal dan pola penularan, kesehatan nasional dan tindakan sosial yang sudah ada. Jika negara memilih untuk mengkarantina semua penumpang pada saat kedatangan, mereka harus melakukannya setelah menilai risiko tersebut dan mempertimbangkan keadaan setempat, kata WHO.
"Tidak ada "risiko nol" ketika mempertimbangkan potensi impor atau ekspor kasus dalam perjalanan internasional," demikian pernyataan WHO dikutip dari channelnewsasia.com.
Awal pekan ini, WHO mengatakan bahwa larangan perjalanan internasional tidak dapat diterapkan tanpa batas waktu, dan negara-negara harus berbuat lebih banyak untuk mengurangi penyebaran virus corona baru di dalam perbatasan mereka.
Ia mengatakan bulan lalu bahwa ia akan memperbarui pedoman perjalanannya menjelang liburan musim panas di belahan bumi utara.
Sebelumnya pada bulan Juli, pihaknya mendesak para pelancong untuk mengenakan masker di pesawat dan tetap mendapatkan informasi saat kasus COVID-19 melonjak lagi di beberapa negara.
Panduan WHO sebelumnya untuk para pelancong telah memasukkan saran yang masuk akal yang berlaku untuk pengaturan lain seperti jarak sosial, mencuci tangan dan menghindari menyentuh mata, hidung atau mulut Anda.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
