Advertisement
Pemerintah Akan Tingkatkan Produktivitas 10.000 Ha Lahan Budi Daya Udang
Ilustrasi - Aktivitas pembudidaya udang. ANTARA - HO/KKP
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Produksi Udang Nasional menargetkan bakal meningkatkan produktivitas 10.000 hektare lahan budi daya udang di lima provinsi Indonesia.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto mengatakan keberadaan Pokja merupakan bentuk keseriusan pemerintah untuk meningkatkan kontribusi udang terhadap perekonomian nasional. Adapun, dijadikannya udang sebagai prioritas nasional akan mampu mempercepat pencapaian target yang diharapkan Presiden Joko Widodo.
"Kita menargetkan sekitar 100.000 ha lahan yang akan kita upgrade produktivitasnya. Oleh karenanya, keberadaan Pokja ini sangat penting dalam memberikan effort yang dibutuhkan," kata Slamet dalam siaran pers, Sabtu (4/7/2020).
Dia menambahkan karena telah menjadi prioritas nasional, maka input sumber daya di masing masing sektoral bisa didorong untuk mendukung peningkatan produksi udang. Mulai dari akses kebutuhan pembiayaan, infrastruktur, fasilitas penunjang dan sarana prasarana lainnya, serta dukungan kemudahan regulasi terutama investasi dan perijinan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun ini telah menetapkan lima lokus yang akan dijadikan percontohan klaster budidaya udang berkelanjutan, termasuk Kabupaten Lampung Selatan. Adapun, daerah lainnya yakni Aceh Timur, Sukabumi, Sukamara, dan Kabupaten Buol.
Menurutnya, model klaster di lima kabupaten tersebut sangat efektif untuk menggenjot produktivitas, di samping lebih ramah lingkungan. Selanjutnya, akan diperluas dan memicu pelaku usaha untuk mengembangkan model ini.
Sebagaimana diketahui Kabupaten Lampung Selatan menjadi satu dari lima kabupaten/kota yang menjadi target pengembangan budidaya udang di tahun ini. Sejumlah dukungan program tengah disiapkan pemerintah untuk mempercepat realisasi target.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo secara khusus memasang target peningkatan nilai ekspor sebesar 250 persen dalam lima tahun mendatang atau pada 2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Aturan Anyar, PNS Meninggal Dunia Kini Dapat Manfaat Asuransi Rp8 Juta
Alasan Jokowi Larang Pejabat Buka Puasa Bersama: Pejabat Sedang Disorot
Tingkat Kesukaan Publik kepada Anies Menurun, Ini Penyebabnya
Di Terminal Ini, Tiket Bus Sudah Naik Harga hingga 2 Kali Lipat
Advertisement
Kabareskrim Polri Tak Lapor LHKPN sejak 2017, KPK: Nanti Kami Cek
Deretan Negara dengan Durasi Puasa Terpendek di Dunia: Ada Indonesia
Kemenperin Izinkan Perusahaan Pangkas Upah dan Jam Kerja, Ini Alasannya
Advertisement
Lukas Enembe Protes Fasilitas Rutan KPK, Tuding Diberi Makanan Ubi Busuk
PDIP Jatim Tolak Timnas Israel U-20 Main di Surabaya
Mayat Membusuk di Plafon Rumah Kosong Gemparkan Warga Semarang
Dinas Pertanian Kulonprogo Gelar Outbreak Investigation Penyakit LSD
Jokowi Larang ASN hingga TNI Gelar Buka Puasa Bersama, Ini Alasannya
Advertisement
Mendag Zulhas Sebut Harga Pangan Masih di Awal Ramadan
Berita Pilihan
- Kabareskrim Polri Tak Lapor LHKPN sejak 2017, KPK: Nanti Kami Cek
- Deretan Negara dengan Durasi Puasa Terpendek di Dunia: Ada Indonesia
- Mayat Membusuk di Plafon Rumah Kosong Gemparkan Warga Semarang
- Besaran Pesangon Karyawan PHK dan Pensiun Sesuai UU Cipta Kerja
- Bacaan Niat Puasa Ramadan Dalam Versi Arab dan Latin
Advertisement
Pemkab Bantul Bagikan Enam Bantuan Alat Pertanian Sepanjang 2023
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Gerhana Matahari Diperkirakan Terjadi pada Ramadan Tahun Ini
- Cek Jadwal KA Bandara Kamis 23 Maret 2023
- Ramadan Ini Diperkirakan Terjadi Gerhana Matahari
- Ini 10 Amalan Terbaik Wajib Diketahui Bagi yang Berpuasa Ramadan
- PPATK Pastikan Dokumen Diberikan ke Kemenkeu Terkait TPPU
- Saling Klaim! Ribuan Pasukan Rusia dan Ukraina Tewas dalam Sehari
- Catat! Ini Kerugian Buruh Jika UU Cipta Kerja Diberlakukan
Advertisement
Advertisement
