Advertisement
Granat Singgung Ketegasan Parpol Tak Pilih Mantan Pengguna Narkoba dalam Pilkada
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Partai politik diingatkan agar tidak mengusung mantan pengguna narkoba pada pemilihan kepala daerah. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Gerakan Nasional Anti Narkoba (Granat) Henry Yosodiningrat.
"Kuncinya bukan dipilih atau tidak dipilih oleh rakyat, tapi [mantan pengguna narkoba] dicalonkan atau tidak oleh partai. Jadi, kuncinya ada di partai. Kalau partai tidak mau, kan tidak ada calon itu, kecuali kalau mereka maju independen," ujar Henry kepada wartawan di Jakarta, Jumat (3/7/2020) malam.
Advertisement
Sebab, katanya, seseorang yang pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba berpotensi untuk kambuh kembali.
Menurut Henry, parpol harus memperketat seleksi bakal calon kepala daerah yang akan diusung pada Pilkada 9 Desember mendatang, termasuk melihat rekam jejaknya.
Jangan sampai, kata Henry, partai politik tidak melihat rekam jejak calon yang bakal diusung pada hajatan pesta demokrasi daerah lima tahunan tersebut.
"Yang pasti, orang yang pernah menjadi pecandu (narkoba) tingkat kemungkinan akan kambuh lagi itu sangat besar. Artinya, selagi masih ada calon lain kenapa mesti orang yang pernah menjadi pecandu? Lagi pula kalau dia pernah menjadi pengguna musiman kemungkinan juga akan kambuh lagi itu sangat besar. Artinya kita ini kan memilih calon kepala daerah. Calon kepala daerah ini sebisa mungkin orang yang secara akhlaknya baik dan perilakunya baik," katanya.
Selain itu, Henry mengatakan partai tidak boleh langsung percaya pada hasil tes urine yang disodorkan calon kepala daerah, sebab bisa jadi tes urine yang disodorkan bakal calon kepala daerah tersebut adalah hasil tes urine sehari sebelum dia mendaftar ke parpol.
"Jadi, saya menghimbau kepada partai agar kita seleksi bukan hanya bebas narkoba hasil tes urine. Karena tes urine hari ini negatif, bisa saja minggu lalu, dan bulan lalu dia positif. Kalau hari ini tidak positif, bisa jadi bulan depan dia make (narkoba). Jadi tidak cukup hasil tes urine, tetapi harus dengan jejak rekamnya yang seperti apa, gitu," tegas Henry.
Henry yang juga politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu juga menambahkan partainya tidak akan mengusung calon kepala daerah mantan pecandu narkoba dan akan selektif memilih atau mengusung calon kepala daerah.
"Ya, sudah pasti kalau PDIP akan sangat selektif melihat rekam jejak seseorang. Sebisa mungkin calon-calon PDIP itu adalah orang dengan rekam jejak yang baik," katanya.
"Sebagai Ketum Granat, saya berharap masyarakat agar tidak memilih calon kepala daerah yang punya rekam jejak (penyalahgunaan narkoba) seperti itu karena kemungkinan dia kambuh lagi juga ada. Kalau pemakai musiman, suatu saat dia make lagi bisa juga," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
- Garuda Selangkah Lagi Menuju Paris, Ini Fakta tentang Olimpiade Melbourne 1956
- Satu Kemenangan Lagi menuju Olimpiade Paris, STY: Percayai Saya, Ikuti Saya!
- Koalisi Berkah Pecah, Hari Wuryanto Bakal Maju sebagai Calon Bupati Madiun 2024
- Garuda Muda Wajib Waspada, 3 Pemain Uzbekistan Bermain di Prancis dan Rusia
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
Jadwal Kereta Bandara YIA Xpress Sabtu 27 April 2024, Tiket Rp50 Ribu
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement