Korupsi Unsoed Soroti Pengawasan Jalur Mandiri PTN
Kasus korupsi Unsoed mengungkap celah jalur mandiri PTN. KPK menetapkan enam tersangka dan pengawasan perguruan tinggi didorong diperkuat.
Ilustrasi. /Reuters
Harianjogja.com, JAKARTA - Partai politik diingatkan agar tidak mengusung mantan pengguna narkoba pada pemilihan kepala daerah. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Gerakan Nasional Anti Narkoba (Granat) Henry Yosodiningrat.
"Kuncinya bukan dipilih atau tidak dipilih oleh rakyat, tapi [mantan pengguna narkoba] dicalonkan atau tidak oleh partai. Jadi, kuncinya ada di partai. Kalau partai tidak mau, kan tidak ada calon itu, kecuali kalau mereka maju independen," ujar Henry kepada wartawan di Jakarta, Jumat (3/7/2020) malam.
Sebab, katanya, seseorang yang pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba berpotensi untuk kambuh kembali.
Menurut Henry, parpol harus memperketat seleksi bakal calon kepala daerah yang akan diusung pada Pilkada 9 Desember mendatang, termasuk melihat rekam jejaknya.
Jangan sampai, kata Henry, partai politik tidak melihat rekam jejak calon yang bakal diusung pada hajatan pesta demokrasi daerah lima tahunan tersebut.
"Yang pasti, orang yang pernah menjadi pecandu (narkoba) tingkat kemungkinan akan kambuh lagi itu sangat besar. Artinya, selagi masih ada calon lain kenapa mesti orang yang pernah menjadi pecandu? Lagi pula kalau dia pernah menjadi pengguna musiman kemungkinan juga akan kambuh lagi itu sangat besar. Artinya kita ini kan memilih calon kepala daerah. Calon kepala daerah ini sebisa mungkin orang yang secara akhlaknya baik dan perilakunya baik," katanya.
Selain itu, Henry mengatakan partai tidak boleh langsung percaya pada hasil tes urine yang disodorkan calon kepala daerah, sebab bisa jadi tes urine yang disodorkan bakal calon kepala daerah tersebut adalah hasil tes urine sehari sebelum dia mendaftar ke parpol.
"Jadi, saya menghimbau kepada partai agar kita seleksi bukan hanya bebas narkoba hasil tes urine. Karena tes urine hari ini negatif, bisa saja minggu lalu, dan bulan lalu dia positif. Kalau hari ini tidak positif, bisa jadi bulan depan dia make (narkoba). Jadi tidak cukup hasil tes urine, tetapi harus dengan jejak rekamnya yang seperti apa, gitu," tegas Henry.
Henry yang juga politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu juga menambahkan partainya tidak akan mengusung calon kepala daerah mantan pecandu narkoba dan akan selektif memilih atau mengusung calon kepala daerah.
"Ya, sudah pasti kalau PDIP akan sangat selektif melihat rekam jejak seseorang. Sebisa mungkin calon-calon PDIP itu adalah orang dengan rekam jejak yang baik," katanya.
"Sebagai Ketum Granat, saya berharap masyarakat agar tidak memilih calon kepala daerah yang punya rekam jejak (penyalahgunaan narkoba) seperti itu karena kemungkinan dia kambuh lagi juga ada. Kalau pemakai musiman, suatu saat dia make lagi bisa juga," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Kasus korupsi Unsoed mengungkap celah jalur mandiri PTN. KPK menetapkan enam tersangka dan pengawasan perguruan tinggi didorong diperkuat.
Kemenkes mengungkap kualitas udara sejumlah wilayah Indonesia masuk kategori berbahaya akibat karhutla. Palangka Raya mencatat ISPU 573.
Bank Mandiri meminta maaf soal pemblokiran rekening aktivis Pati Supriyono alias Botok. Rekening berisi Rp80,9 juta disepakati dibuka kembali.
7 bidang tanah calon pengganti kas Kalurahan Palihan, Kulonprogo, dicoret karena berada di bawah Sutet. Warga kecewa dan minta evaluasi.
Komisi B DPRD Kota Jogja mendorong pengembangan Rumah Sakit Hewan, integrated farming, bioflok, dan agrowisata untuk meningkatkan PAD.
Produksi minyak nasional Juli 2026 baru 578.156 bopd dari target 610.000 boepd. ESDM mengungkap sejumlah kendala dan strategi mengejarnya.