Advertisement
Biaya Rapid Test Pelaku Perjalanan Diusulkan Disubsidi
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. - Suara.com/Ria Rizki
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Biaya rapid test untuk pelaku perjalanan diusulkan disubsidi oleh negara.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyoroti persoalan tarif tes cepat atau rapid test untuk perjalanan angkutan umum. Bahkan, ia meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar biaya rapid test bisa disubsidi untuk penumpang yang melakukan perjalanan.
Advertisement
Pernyataan tersebut dilontarkan Budi Karya saat melakukan rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (1/7/2020).
"Kami sudah sampaikan hari ini, sudah mulai diberlakukan namun demikian kami sedang minta kementerian keuangan agar rapid test ini diberikan subsidi, pada mereka-mereka yang akan melakukan perjalanan," katanya.
Mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) juga sempat mempermalasahkan adanya persyaratan rapid test bagi penumpang angkutan umum. Namun, karena kebijakan dari Gugus Tugas, Budi pun juga menyaratkan rapid test
"Tentang mengapa udara, kereta api dan bis yang dikenakan itu memang kewenangan gugus tugas. Kami pernah mempermasalahkan kenapa seperti itu. Soal kerja sama kami dengan gugus tugas relatif mempunyai kinerja kerja sama yang baik jadi kita akan segera melakukan itu," jelas dia.
Kendati begitu, Budi pun meminta kepada operator untuk mencari mitra yang menyediakan rapid test sendiri dengan harga yang relatif terjangkau.
"Ditandai bahwa kemarin hari jumat kami mengirimkan surat kepada semua operator agar bisa menetapkan sendiri partner untuk membuat rapid test. Karena apa, dari kunjungan saya ke Solo dan Jogja rapid test itu Rp 300 ribu sedangkan ada pihak yang bisa menyediakan dengan Rp 100 ribu," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Bandara IKN Siap Layani Penerbangan Komersial Tahun Ini
BAKTI Pasang 30.017 Titik SATRIA-1 di Layanan Publik RI
Prabowo Temui Putin di Kremlin Bahas Hubungan RI-Rusia
KAI Cek Jalur Semarang-Grobogan Jelang Libur Nataru
Advertisement
Kronologi OTT KPK yang Jerat Bupati Lampung Tengah
BMKG Imbau Waspada Bibit Siklon 91S di Samudra Hindia
Bobby Bantah Isu Pemotongan Anggaran Bencana Sumut
Polda Lampung Sebut PT Minas Punya Izin Kayu Log dari Kemenhut
UEA hingga PBB Siap Bantu Penanganan Banjir Sumatra
Advertisement
Bupati Lampung Tengah Terjaring OTT KPK di Jakarta
Pelni Beri Diskon 20 Persen Tiket Nataru, Ini Syaratnya
BNPB Bantah Isu Penimbunan Bantuan di Aceh
Komnas HAM Dalami Penyebab Bencana Ekologis Sumatera
2.500 Desa Belum Terkoneksi Jadi Prioritas Digital 2026
Advertisement
100 Ribu Warga Kamboja Mengungsi Akibat Konflik Perbatasan
Berita Pilihan
- Bareskrim Temukan Bukti Unsur Pidana Ilegal Logging Garoga Sumut
- Gubernur Jabar Ingatkan Bandung Raya Rawan Tenggelam
- PBNU: Rapat Pleno Hotel Sultan Tak Sah dan Langgar AD/ART
- Gunung Anak Krakatau Waspada, Polda Banten Minta Warga Siaga
- Bulog Pastikan Pengalihan Beras untuk Bencana Tak Ganggu Stok Nataru
Advertisement
Jalur Wisata Breksi dan Kaliurang Dipantau Ketat Saat Nataru
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- BGN Alihkan Ratusan Dapur MBG untuk Pengungsi Sumatra
- Jadwal KRL Solo Jogja, Rabu 10 Desember 2025
- Rakor Akhir GTRA 2025 Digelar
- Menteri Nusron Salurkan Bantuan dan Dengar Jeritan Warga
- Jadwal SIM Keliling Polda DIY, Rabu 10 Desember 2025
- DPR Dorong Penguatan Sistem Pengawasan dan Transparansi Data
- Manfaat Antrian Online Sentuh Tanahku, Layanan Pertanahan Jadi Efisien
Advertisement
Advertisement
