Ini Tanda Tangan 2 Tokoh Paling Penting Se-Indonesia di Masa Pandemi Covid-19

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) didampingi Ketua Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memberikan penjelasan mengenai hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), di Jakarta, Selasa (23/4/2019). - Bisnis/Dedi Gunawan
27 Juni 2020 21:27 WIB Feni Freycinetia Fitriani News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Agus Joko Pramono mengatakan ada dua sosok yang paling penting dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.

"Bu Menkeu [Sri Mulyani] dan Gubernur Bank Indonesia [Perry Warjiyo] ini orang yang tanda-tangannya paling penting di negeri ini agar kita bisa melewati pandemi Covid-19," katanya dalam acara webinar Business Talk Series yang dikelar Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor (SB-IPB), Sabtu (27/6/2020).

Dia mengatakan kedua pimpinan otoritas fiskal dan moneter tersebut memegang peranan yang sangat vital dalam periode saat ini.

Pasalnya, Covid-19 telah melahirkan krisis kesehatan dan ekonomi dalam waktu yang bersamaan. Hasilnya, pemerintah dan bank sentral harus berkejaran dengan waktu untuk mengambil kebijakan.

Karena kejadian luar biasa (extra ordinary) akibat virus Corona, Agus mengatakan telah terjadi banyak kewenangan pengelolaan negara yang menganulir aturan sebelumnya.

"Krisis kesehatan dan ekonomi collide [bersatu]. Kalau pemerintah gak ambil kebijakan sekarang, orang bukan cuma gak bisa makan tetapi nyawa juga terancam," jelasnya.

Meski demikian, dia mengapresiasi langkah pemerintah menerbitkan Perppu 2/2020 yang akhirnya disahkan menjadi UU 2/2020 tentang penanganan wabah Corona. Menurutnya, penerbitan dasar hukum di saat krisis merupakan langkah yang berani dan keharusan agar proses bisnis bernegara tetap berjalan.

Dia menegaskan BPK siap menerapkan strategi pemeriksaan yang disebut audit universe yang telah disesuaikan dengan situasi krisis saat ini.

"Kami siapkan risiko dan mitigasi, misalnya model operasional, integritas, keuangan, dan kepatuhan hukum, dalam kondisi force major," imbuhnya.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia