Advertisement
Mahfud MD Minta KPK Aktif Awasi Proses Pilkada Serentak 9 Desember

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pilkada serentak direncanakan berlangsung pada 9 Desember tahun ini. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta KPK ikut aktif mengawasi jalannya Pilkada serentak tersebut.
Mahfud mengatakan Pilkada tidak mungkin lagi ditunda, meskipun masa pandemi Covid-19 masih berlangsung.
Advertisement
Penundaan Pilkada, ujar Mahfud, dapat mengorbankan ekonomi lebih banyak. Sementara itu kepala daerah yang menjabat pun tidak memiliki kewenangan secara definitif.
BACA JUGA : Mahfud MD: Pilkada Tetap 9 Desember
“Pertama kita menghindari adanya kepala daerah yang di Plt-kan terus, karena Plt tidak memiliki kewenangan definitif," ujar Mahfud MD melalui keterangan resmi, Kamis (25/6/2020).
Itu sebabnya, lanjut Mahfud, pemerintah bersama DPR dan KPU memutuskan untuk tidak mundur lagi dari tanggal 9 Desember 2020.
Mahfud mengakui sebagian pihak khawatir langkah itu bakal memerlukan banyak anggaran sehingga meminta ditunda. Namun, kata Mahfud, jika ditunda maka yang dikorbankan secara ekonomi jauh lebih banyak.
Pemerintah bersama KPU, DPR dan Pemerintah Daerah telah berdialog untuk mencari solusi bersama.
BACA JUGA : Berkunjung ke Kepatihan, Mahfud MD Beri Alasan Pemerintah Tak Menunda Pilkada
“Kita bicara juga dengan KPK, bagaimana Pilkada diawasi agar tidak terjadi korupsi,” terang Mahfud..
Selain itu, Mahfud MD meminta semua pihak dapat memberi masukan atas potensi korupsi yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan Pilkada serentak tersebut.
Adanya masukan tersebut diharapkan Pilkada akan tetap memiliki kualitas, serta tidak ada celah untuk korupsi.
Mahfud mengingatkan bahwa pelaksanaan pesta demokrasi tersebut tetap harus menerapkan protokol kesehatan.
“Jadi secara ilmiah nanti silakan beri masukan, bagaimana agar tidak terjadi korupsi. Juga, bagaimana agar kualitas Pilkada di masa pandemi Covid-19 itu tidak turun," ujar Mahfud.
Mahfud juga mempersilakan jika ada masukan agar partisipasi publik meningkat.
"Bagaimana teknologinya, bagaimana caranya, dan lebih dari itu karena kita dalam suasana pandemik. Jangan hanya bahas dari segi korupsi, bicara kualitas, tapi juga harus menjaga kesehatan,” terang Mahfud.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Hasil Pemeriksaan Kecelakaan Pesawat Udara Air India, Kedua Mesin Mati di Udara Setelah Lepas Landas
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement

10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
- Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
- Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Advertisement