Advertisement
Pengamat: PHK Akibat Covid-19 Pilihan Sulit, Tak Bisa Dihindari

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Gelombang pemutusan hubungan kerja di sejumlah perusahaan diperkirakan bakal kian kerap terjadi. Kondisi ini dinilai merupakan pilihan realistis karena tekanan pandemi Covid-19 terhadap perekonomian semakin berat.
Pengamat Kebijakan Publik dan Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Harriyadin Mahardika mengatakan, rasionalisasi SDM yang terjadi di berbagai perusahaan adalah hal lumrah terjadi lantaran banyak sektor yang mengalami penurunan permintaan akibat meluasnya pandemi Covid-19.
Advertisement
“PHK jadi pilihan sulit yang tidak bisa dihindari lagi. Tentunya perusahaan akan fokus pada keberlangsungan bisnis jangka panjang dan efisiensi SDM ini pilihan paling logis," kata Mahardika di Jakarta, Minggu (21/6/2020).
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memprediksi bahwa ekonomi di kuartal II 2020 bakal terkontraksi hingga minus 3,8 persen. "Kuartal 2 kita akan menghadapi tekanan yang tidak mudah. Kemungkinan kita akan dalam kondisi pertumbuhan ekonomi negatif. Estimasi BKF 3,8 persen minus," ucapnya, Jumat (19/6/2020).
Adapun sejumlah perusahaan diketahui telah merumahkan karyawannya seperti Ramayana Departement Store, Indosat, Bukalapak dan juga Grab.
Harryadin menyarakan agar Pemerintah tanggap terhadap situasi yang memburuk ini. “Paket stimulus yang tengah digodok pemerintah harus tepat sasaran, terutama diarahkan ke sektor yang menyerap banyak tenaga kerja agar kondisi pelaku bisnis cepat pulih dan kembali dapat menyerap tenaga kerja,” jelasnya.
Ia menambahkan, dalam situasi krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 seperti saat ini, perusahaan cenderung fokus untuk memperkuat bisnis intinya. Dampaknya, bisnis atau layanan lain akan ditutup, sehingga keberlangsung bisnis secara jangka panjang lebih aman.
"Dalam situasi krisis, tidak mungkin perusahaan akan menaikkan harga, karena daya beli juga menurun. Efisiensi dengan memangkas layanan adalah opsi yang wajar dilakukan agar perusahaan bisa terus mempertahankan bisnisnya," tambahnya.
Ekonom Indef Bhima Yudhistira memperkirakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih akan berlangsung sebagai dampak dari kebijakan berbagai perusahaan untuk menutup sejumlah layanan mereka dan memperkuat bisnis inti.
“Sebagai dampak dari penerapan strategi kembali ke bisnis inti itu, gelombang PHK tidak akan berhenti di tahun ini. Angka pengangguran maupun tingkat kemiskinan akan meningkat,” jelasnya saat dihubungi belum lama ini.
Dia menilai kondisi yang terjadi di berbagai perusahaan ini harusnya segera ditanggapi pemerintah dengan memperbesar stimulus mengingat realisasi stimulus bagi dunia usaha masih rendah. Menurut dia, saat ini yang krusial adalah bagaimana mendorong daya beli masyarakat sehingga pada akhirnya, menopang keberlangsungan dunia usaha.
“UMKM kita belum semua berhasil mendapat relaksasi kredit. Di Malaysia, UMKM itu bahkan dapat memperoleh hibah [pemerintah],” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement