Advertisement
Pemerintah Pusat Siapkan Pemulihan Ekonomi dengan Skema Syariah
Wakil Presiden, Ma'ruf Amin. - Dokumentasi KIP/Setwapres
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah sedang menyiapkan skema kebijakan untuk pemulihan ekonomi dan keuangan syariah yang terdampak pandemik Covid-19, sebagai bagian dari pemulihan ekonomi negara secara menyeluruh.
"Kita sedang menyiapkan agar pemulihan ekonomi dan keuangan juga harus menyentuh ekonomi dan keuangan syariah. Sebab ini juga berdampak pada bank syariah, BMT (Baitul Maal wa Tamwil) terdampak, BPRS [bank pembiayaan rakyat syariah] juga terdampak," kata Wapres Ma'ruf dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (9/6/2020).
Advertisement
Saat ini, pemerintah sedang berupaya meningkatkan kembali perekonomian negara dengan memberikan stimulus untuk pemulihan ekonomi yang terdampak pandemik COVID-19. Ma'ruf mengatakan stimulus yang diberikan pemerintah tersebut harus melibatkan sektor ekonomi dan keuangan syariah.
"Oleh karena itu, KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) sedang menyiapkan rancangannya dalam rangka melakukan upaya pemulihan ekonomi maupun keuangan syariah yang juga terdampak oleh Covid-19," jelasnya.
Upaya pemulihan ekonomi tersebut juga menjadi salah satu alasan bagi pemerintah untuk menghentikan masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan memulai masa transisi menuju era tatanan baru atau new normal.
"Pemerintah sedang membuat aturan, kebijakan tentang stimulus dalam rangka pemulihan ekonomi secara menyeluruh. Ini yang menjadi pendorong kenapa kita harus masuk new normal dalam rangka melakukan pemulihan ekonomi," ujar Wapres.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
Advertisement
Berita Pilihan
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Top Ten News Harianjogja.com, Jumat 11 Juli 2025: Dari Polda Jateng Grebek Pabrik Pupuk Palsu sampai Penemuan Mayat Pegawai Kemendagri
Advertisement
Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
