Advertisement
Ini Provinsi dengan Penyerapan Rumah Bersubsidi Terbanyak

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau rumah subsidi rata-rata setiap tahunnya paling banyak diserap oleh Provinsi Jawa Barat.
Sepanjang 3 bulan pertama ini, Provinsi Jawa Barat juga mencetak pemanfatan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lain. Berdasarkan data Bank Indonesia, Jabar merealisasikan 8.971 unit rumah dengan nilai Rp936 miliar.
Advertisement
Adapun, posisi selanjutnya setelah Jabar adalah Jawa Timur dengan 2.050 unit sebesar Rp194 miliar, Banten 1.956 unit sebesar Rp199 miliar dan Kalimantan Selatan 1.437 rumah dengan nilai Rp147 miliar.
Sementara itu, Provinsi Maluku berada di urutan paling paling buncit dengan realisasi hanya 11 unit sebesar Rp1,2 miliar. Sepanjang tahun lalu, realisasi FLPP di Maluku juga hanya 24 unit rumah dengan nilai Rp2,5 miliar.
Ketua DPD Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia Jabar Joko Suranto memaparkan alasan realisasi Jabar kerap selalu tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Setidaknya ada empat alasan yang melatarbelakanginya.
Pertama, lantaran jumlah penduduk Jabar paling tinggi secara nasional. Kedua, pertumbuhan ekonominya pun tinggi. Ketiga, didukung oleh aktivitas manufaktur paling banyak. Keempat, kurva permintaan juga cukup besar sehingga pasokannya pun terdongkrak.
"Namun, sebetulnya angka 8.000-an unit itu masih kecil. Jabar itu per tahun bisa 35.000 sampai 45.000 unit. Angka 8.000-an itu masih minus secara year-on-year," katanya kepada Jaringan Informasi Bisnis Indonesia, Jumat (15/5/2020).
Selain itu, Joko juga mengatakan bahwa angka kekurang pasokan perumahan di wilayah itu juga paling besar mencapai sekitar 4 juta sampai 5 juta. Permintaan rumah paling tinggi berada di daerah Bogor, Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan Bandung.
Joko mengemuakan bahwa pihaknya meragukan realisasi target pemenuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar 37.000 unit tahun ini akan tercapai. Masalahnya, daya beli masyarakat tengah menurun akibat virus corona baru (Covid-19).
"Sampai akhir tahun pasti rendah karena adanya cakupan pembatasan [penerima KPR dari bank]. Bank semakin ketat juga, itu yang kami sayangkan selain daya beli yang menurun," katanya.
Untuk itu, dia berharap agar ada kebijakan yang tepat untuk mengakselerasi realisasi KPR di lapangan. Apalagi, kondisi pengembang MBR saat ini terimpit akibat penjualan yang menurun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement