Advertisement
Iuran BPJS Naik, Pemerintah Dinilai Tidak Taat Hukum dan Putusan MA

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Keputusan pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan dinilai merupakan bentuk ketidaktaatan terhadap hukum dan putusan Mahkamah Agung (MA). Direktur LBH Jakarta Arif Maulana mengatakan, langkah kenaikan iuran yang dilakukan Presiden Jokowi adalah bentuk pembangkangan hukum.
Pasalnya, MA dalam putusannya telah menetapkan ada kaidah hukum yang tidak didasarkan pada pertimbangan yang memadai dari segi yuridis, sosiologis, dan filosofis.
Advertisement
Ia melanjutkan, meskipun nominal kenaikan iuran dalam ketentuan terbaru ini lebih kecil, tetapi tindakan ini menunjukkan sikap tidak menghormati dan pembangkangan Presiden terhadap putusan MA.
"Mengeluarkan sebuah keputusan dengan dasar yang sama hanya menunjukan Presiden bermain-main dengan putusan MA dan tidak menghormati hukum," katanya pada Kamis (14/5/2020).
Arif melanjutkan, tindakan ini telah melanggar ketentuan Pasal 31 UU Mahkamah Agung serta asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam UU No. 12 Tahun 2011 dengan mereplikasi pengaturan yang telah dinyatakan tidak sah.
Selain itu, penerbitan peraturan baru ini juga menunjukkan ketidakpedulian pemerintah terhadap pemenuhan hak kesehatan masyarakat Indonesia. Apalagi, hak ini kian vital untuk dipenuhi mengingat pandemi virus corona yang tengah terjadi.
Menurutnya, kebijakan ini akan semakin memperberat beban rakyat di sektor kesehatan. Seharusnya, pemerintah memperbaiki dan meningkatkan keterjangkauan layanan BPJS bagi masyarakat yang membutuhkan.
"Kami meminta kebijakan yang kian memiskinkan masyarakat di tengah pandemi ini untuk dihentikan," pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah resmi menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) No.64/2020 yang mengatur mengenai penyesuaian besaran iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Pemerintah menetapkan bahwa besaran iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) senilai Rp42.000. Dalam Pasal 29 beleid tersebut, tertulis bahwa iuran peserta PBI dibayarkan oleh pemerintah pusat disertai kontribusi pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas fiskal daerahnya.
Perubahan cukup signifikan terjadi bagi peserta mandiri, yakni peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). Iuran yang sebelumnya hanya dibayarkan oleh peserta kini turut dibantu oleh pemerintah, baik melalui pemerintah pusat maupun daerah.
Pemerintah menentukan untuk Juli 2020, peserta mandiri Kelas III akan membayarkan iuran Rp25.500 bagi dirinya atau pihak lain atas nama peserta itu. Pemerintah pusat memberikan bantuan iuran senilai Rp16.500 untuk setiap peserta mandiri, sehingga total iurannya menjadi Rp42.000, sama seperti peserta PBI.
Adapun, peserta mandiri Kelas III yang sebelumnya iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari penduduk yang didaftarkan pemerintah itu, besaran iurannya sebesar Rp25.500.
Besaran iuran Kelas III yang dibayarkan peserta mandiri maupun yang dibayarkan oleh pemerintah daerah akan meningkat pada 2021 menjadi Rp35.000. Namun, besaran iuran yang dibayarkan pemerintah pusat menjadi Rp7.000, sehingga total iuran peserta mandiri per orang per bulannya tetap Rp42.000.
Pada 2021, iuran peserta mandiri Kelas II akan meningkat menjadi Rp100.000, dari saat ini sebesar Rp51.000. Lalu, iuran peserta mandiri Kelas I naik menjadi Rp150.000, dari saat ini Rp80.000.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Hasil Pemeriksaan Kecelakaan Pesawat Udara Air India, Kedua Mesin Mati di Udara Setelah Lepas Landas
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement

10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
- Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
- Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Advertisement