Advertisement
Anggota DPR Minta Ada Tayangan Ulang untuk Belajar dari Rumah TVRI
Advertisement
Harianjogja.com, SAMARINDA - TVRI diminta untuk menayangkan ulang ulang program belajar dari rumah (BDR) untuk pelajar yang disiarkan pagi hari, karena tidak semuanya memiliki waktu pagi.
"Kondisi keluarga secara nasional mulai Sabang sampai Merauke sangat beragam sehingga bisa jadi ada yang tidak memiliki waktu pada pagi hari, maka saya mengusulkan ada program siaran tunda supaya bisa merangkul semuanya," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI dapil Provinsi Kalimantan Timur, Hetifah Sjaifudian dihubungi dari Samarinda, Kamis (30/4/2020).
Advertisement
Program BDR oleh TVRI yang sudah ditayangkan sejak Senin (13/4/2002) lalu hanya disiarkan pada pagi, sedangkan kesediaan waktu orang tua dan kepemilikan televisi setiap keluarga sangat beragam.
Menurutnya, ada orang tua yang dapat mendampingi anaknya sore hari, kemudian ada juga keluarga yang hanya punya satu televisi, sebaiknya ada program tayang ulang sehingga pelajar dapat didampingi oleh orang tua saat BDR dan tidak perlu berebut untuk menonton saat pagi.
Sebelumnya, saat rapat dengar pendapat antara Komisi X DPR RI dengan Direktur Utama TVRI dalam agenda Evaluasi Program BDR, ia juga mengungkapkan hal yang sama, sekaligus mempertanyakan kebocoran soal dan kunci jawaban dari tayangan tersebut.
"Sebelum program itu disiarkan, soal dan kunci jawabannya sudah tersebar di channel youtube. Hal ini tentu menjadikan anak tidak mau menonton mata pelajaran di TVRI, namun memilih menyontek jawaban dari youtube. TVRI harus dapat menghindari kebocoran ini agar tujuan utama pendidikan anak dapat efektif," tuturnya.
Di sisi lain ia juga mengapresiasi program ini karena BDR merupakan sebuah upaya untuk memudahkan akses pembelajaran bagi pelajar di seluruh pelosok tanah air, sehingga bermanfaat dalam pola pendidikan di tengah pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
"Program BDR oleh TVRI ini sangat bermanfaat, terutama bagi siswa di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang kebanyakan masih kesulitan sinyal internet," tutur politisi Partai Golkar ini.
Ia juga menyarankan TVRI melakukan pendataan mengenai jumlah penonton per daerah di seluruh pelosok tanah air, karena paparan yang diberikan oleh TVRI menunjukkan bahwa jumlah penonton masih terpusat di Pulau Jawa.
"Dari paparan TVRI, jumlah penontonnya belum tersebar merata ke pulau lainnya di Indonesia. Bahkan untuk Kalimantan, baru diwakili oleh Banjarmasin, Kalimantan Selatan," ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut dia, akan lebih baik jika TVRI dapat memberikan keterangan mengenai berapa banyak penonton yang mengakses program BDR dari berbagai daerah di luar Jawa.
"Jika TVRI menyajikan data akurat mengenai jumlah penonton di tanah air, tentu dapat menjadi indikator bahwa pelajar di daerah 3T juga menikmati tayangan pendidikan seperti pelajar di daerah lain, data ini sekaligus menjadi pemetaan untuk membuat kebijakan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
Pilkada Kulonprogo: Pendaftaran Panwascam Dibuka, Kebutuhan Formasi Menunggu Hasil Tes
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement