Tak Hanya APD, Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan Alat Kontrasepsi Selama Pandemi Corona

Nyoman Ary Wahyudi

Selasa, 21 April 2020 - 13:27 WIB

Nina Atmasari

Tak Hanya APD, Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan Alat Kontrasepsi Selama Pandemi Corona

Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Alifuddin meminta pemerintah memastikan ketersediaan alat kontrasepsi. Hal itu disampaikan Alifudin terkait pemberlakuan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar, PSBB, atau imbauan tinggal di rumah karena pandemi Covid-19. - Ilustrasi

Harianjogja.com, JAKARTA - Pandemi Corona membuat warga diminta membatasi aktivitas di luar rumah. Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Alifuddin meminta pemerintah memastikan ketersediaan alat kontrasepsi.

Hal itu disampaikan Alifudin terkait pemberlakuan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar, PSBB, atau imbauan tinggal di rumah karena pandemi Covid-19.

“Saat ini warga diminta untuk tinggal di rumah, tentu jika tidak ada alat kontrasepsi yang memadai, tidak akan dapat menunjang program Keluarga Berencana (KB) yang dicanangkan pemerintah,” kata Alifudin.

Alifudin menyampaikan permintaan itu dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) serta Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI secara virtual.

RDP membahas Penjelasan Kepala BKKBN tentang imbas Pandemi Covid-19 terhadap Program Keluarga Berencana dan Pendataan Keluarga.

Alifudin mencontohkan ada meme yang beredar di tengah masyarakat terkait dampak imbauan tinggal di rumah terhadap pelaksanaan program KB secara tidak langsung. “Meme itu berbunyi demikian, 14 hari di rumah bisa bikin negatif Corona, akan tetapi istri positif hamil,” kata Alifudin.

Dia juga menyoroti ihwal kegagalan program KB yang disebabkan minimnya tenaga kesehatan di daerah yang sulit. Selain itu, menurut dia, faktor ekonomi juga turut membuat program pemerintah itu terhambat.

“Apalagi saat ini ada wabah Covid-19 ditambah ribuan PHK di tengah masyarakat,”ujarnya.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mencatat jumlah orang dalam pengawasan (ODP) Covid-19 hingga Senin siang (20/4/2020) mencapai 181.770 orang. Pasien dalam pengawasan (PDP) berjumlah 16.343 orang.

"Jumlah ini akan kami segera lakukan konfirmasi dengan real time PCR," ujar Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Acmad Yurianto dalam konferensi pers, Senin (20/4/2020).

Selain itu, dia menyebutkan bahwa 36 laboratorium sudah bekerja aktif dan telah diterima 20.000 tes kit Covid-19. Yuri menjelaskan bahwa spesimen yang diperiksa sampai saat ini jumlahnya mencapai 49.767, berasal dari 43.749 orang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com