Advertisement
Kemenhub Mulai Bahas Larangan Mudik
Foto terminal bus Kampung Rambutan yang sepi di Jakarta, Selasa (14/4/2020). - JIBI/Bisnis.com/Himawan L Nugraha
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan mempersiapkan larangan mudik pada Lebaran 2020 dengan menyusun skenario pergerakan sarana transportasi bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi.
Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengaku hingga saat ini masih menunggu dikeluarkannya larangan tersebut. Namun, sejauh ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investas Luhut B. Pandjaitan telah meminta agar masing-masing ditjen untuk menyiapkan skenario pergerakan kendaraan umum jika nantinya kebijakan tidak mudik diluncurkan.
Advertisement
“Ada kemungkinan larangan mudik dilakukan pemerintah. Apalagi saat ini libur nasional diakomodir pada akhir 2020, saat pergantian tahun,” jelasnya, Jumat (17/4/2020).
Budi menuturkan kebijakan melarang mudik ini akan diambil oleh pemerintah dengan mempertimbangkan seluruh aspek, termasuk jumlah terkini pasien yang sudah terjangkit virus Covid-19.
Dalam kesempatan yang sama, Luhut mengatakan jika menjelang Idulfitri kondisi akibat pandemi corona tidak kunjung membaik, maka pemerintah akan mengambil langkah tegas.
"Kami memang tidak mau orang pergi dari Jakarta karena kami ingin semua tinggal di tempat. Bukan tidak mungkin pemerintah katakan tidak ada ada mudik," kata Luhut.
Dia menambahkan pemerintah tidak ingin episentrum corona dari Jakarta berpindah ke wilayah lain. Pemerintah akan terus berusaha menemukan skema yang tepat untuk menangani pandemi corona.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Polisi Tetapkan 42 Tersangka Demo Rusuh di Bandung
Korban Meninggal Kasus Kecelakaan Bus RS Bina Sehat di Bromo Bertambah
Pembunuhan Kacab Bank, Dua Oknum TNI AD Dijanjikan Imbalan Rp100 Juta
Ojol Gelar Demo 17 September 2025, Ini 7 Tuntutan yang Diangkat
Advertisement
Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC Indra Utoyo Dipanggil KPK
Mahfud MD Dikabarkan Masuk Kabinet Merah Putih, Begini Respons Bappisus
Polri Minta Interpol Terbitkan Red Notice Riza Chalid
Menkop Nyatakan Satu Kopdes Merah Putih Bisa Gerakkan 15 Orang
KPU Cabut Aturan Rahasiakan Dokumen Ijazah Capres-Cawapres
Advertisement
Ini Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan agar Dapat Diskon Iuran 50 Persen
Alasan Pasukan TNI Terus Jaga Gedung Parlemen
Besok! Ojol Geruduk Kemenhub dan DPR, Ini Tuntutan Mereka
Kabel di Jalur Kereta Cepat Whoosh Dicuri, Pelaku Telah Diamankan
Cak Imin Ingin Rp200 Triliun Bisa Dinikmati UMKM
Advertisement
Aturan dan Petunjuk Teknis Pelantikan PPPK Paruh Waktu
Berita Pilihan
- Polisi Tetapkan 42 Tersangka Demo Rusuh di Bandung
- Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC Indra Utoyo Dipanggil KPK
- Menkop Nyatakan Satu Kopdes Merah Putih Bisa Gerakkan 15 Orang
- Ini Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan agar Dapat Diskon Iuran 50 Persen
- Cak Imin Ingin Rp200 Triliun Bisa Dinikmati UMKM
Advertisement
Dinkes Gunungkidul Selidiki Dugaan Keracunan Menu MBG di Semin
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Kemenag dan Kemenkes Perkuat Program Pesantren Sehat
- Malaysia Serukan Negara Dunia Akhiri Hubungan dengan Israel
- 100 Ribu WNI di AS Belum Lapor ke Kedutaan
- Mahmoud Abbas Desak Internasional Bertanggungjawab Atas Kejahatan Israel
- Merespons Ancaman Tarif Trump, China: Ini Pemaksaan Ekonomi
- BNPB Ingatkan Banjir Bali Bisa Terulang
- DPR RI Desak Mendagri Tito Hentikan Efisiensi Dana Transfer ke Daerah
Advertisement
Advertisement
