Staf Khusus Milenial Bantah Terlibat Penentuan Mitra Kartu Prakerja

Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi, Adamas Belva Syah Devara. - Antara
16 April 2020 11:37 WIB Nyoman Ary Wahyudi News Share :

Harianjogja.com,JAKARTA — Adamas Belva Syah Devara selaku staf khusus Milenial Presiden Joko Widodo,  menampik keterlibatan dirinya di dalam proses pengambilan keputusan terkait Program Kartu Prakerja di dalam pemilihan mitra ataupun anggaran dan mekanisme teknisnya.

Belva beralasan keputusan itu sepenuhnya dilakukan secara mandiri oleh Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko) dan Manajemen Pelaksana (PMO).

“Dapat diperiksa di semua daftar kehadiran rapat mengenai Program Katu Prakerja bersama Kemenko dan PMO, saya tidak pernah hadir,” kata Belva melalui pesan tertulis yang diterima Bisnis, Jakarta, pada Kamis (16/4/2020).

Penentuan mitra, ia menambahkan, dilakukan secara mandiri oleh Kemenko dan PMO tanpa intervensi pihak luar. Saat ini, menurutnya, mitra resmi ada delapan yang semuanya mengikuti proses seleksi dari akhir tahun 2019 yang dibukan untuk umum.

“Lalu para mitra [termasuk e-commerce] pun kemudian juga membuka platform-nya untuk mitra umum, sehingga total mitra yang berpartisipasi di program ini mencapai puluhan mitra. Setahu saya, mitra baru pun juga tinggal daftar saja ke e-commerce,” ujarnya.

Belva yang juga CEO Ruangguru salah satu mitra Program Kartu Prakerja mencontohkan proses itu mirip dengan kurasi KIP/KJP. Di mana, ia menjelaskan, banyak toko atau barang-barang yang menerima pembayaran dari KIP/KJP.

“Kami juga hanyalah satu toko dari sekian banyak toko yang menerima pembayaran via prakerja,” ujarnya.

Ia menampik tudingan kebijakan Program Kartu Prakerja seakan-akan hanya menguntungkan perusahaan yang ia kelola. Karena, menurutnya, prosesnya terbuka untuk umum. Di samping itu, ia melanjutkan, saat ini lebih dari 2.000 kelas dari sejumlah bidang tersedia.

“Perlu diluruskan bahwa kebijakan prakerja adalah bagian dari kampanye Presiden Jokowi dari pertengahan tahun 2019. Saya ditunjuk sebagai staf khusus di November 2019,” tegasnya.

Sebelumnya, Politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik menilai negatif langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk perusahaan milik staf khusus presiden menjadi salah satu mitra pelatihan online di dalam Program Kartu Prakerja.

Adapun program itu merupakan salah satu bantuan pemerintah terkait penanganan Covid-19 dengan nilai anggaran Rp5,6 triliun dari jumlah anggaran Rp20 triliun.

“Total ada delapan perusahaan aplikator yang ditunjuk pemerintah menjadi mitra, Jika dibagi, masing-masing perusaah berpotensi meraup duit dari program ini sebesar Rp700 miliar,” kata Rachlan melalui keterangan tertulis kepada Bisnis, Jakarta, pada Rabu (15/4/2020).

Sumber : Bisnis.com