Advertisement
Belum Putuskan Lockdown, Ini Kebijakan yang Diambil Presiden Jokowi
Presiden Joko Widodo. - Antara/Hafidz Mubarak A
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah memutuskan belum memberlakukan karantina wilayah atau lockdown. Presiden Joko Widodo mengatakan penerapan pembatasan sosial berkala besar untuk mengendalikan penularan Covid-19 perlu didampingi dengan kebijakan darurat sipil.
"Saya minta pembatasan sosial berskala besar, physical distancing, dilakukan lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif lagi, sehingga tadi juga sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil," katanya saat menyampaikan pengantar dalam rapat terbatas mengenai penanggulangan Covid-19 yang diselenggarakan melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (30/3/2020).
Advertisement
Presiden mengemukakan perlunya penyiapan peraturan yang lebih jelas sebagai panduan bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota guna mendukung penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar dalam upaya mengendalikan penularan Covid-19.
"Dan saya ingatkan kebijakan kekarantinaan kesehatan, termasuk karantina wilayah adalah kewenangan Pemerintah Pusat, bukan kewenangan pemerintah daerah," kata Presiden menegaskan.
Presiden berharap seluruh menteri dalam kabinetnya memastikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki visi yang sama dan mengambil kebijakan yang selaras dalam upaya mengendalikan penyebaran virus corona.
Seluruh kebijakan yang berkenaan dengan pencegahan dan penanggulangan Covid-19, Presiden mengatakan, mesti diambil dengan memperhitungkan dampaknya terhadap kesehatan, sosial, dan ekonomi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Israel Klaim Tewaskan Ali Larijani, Tapi Iran Masih Bungkam
China Kirim Bantuan ke Iran-Irak, Strategi Kemanusiaan?
Iran Naikkan Gaji 60 Persen Saat Perang, Strategi atau Tanda Krisis?
MK Buka Opsi Pensiun Pejabat Berubah Jadi Uang Kehormatan
Advertisement
Arus Lalu Lintas Meningkat, Jalur Cipali Disiapkan One Way
Di Balik Penahanan Yaqut, Gus Alex Ungkap Versi Berbeda
Serangan Iran Ganggu Pasokan Harga Minyak Melonjak Lagi
Listrik Padam Total Tekanan AS ke Kuba Makin Kencang
Gus Alex Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
Advertisement
Serangan ke Pasukan PBB di Lebanon Picu Kecaman Prancis
BPOM Cabut Izin Edar 8 Kosmetik, Promosi Berbau Asusila
Selat Hormuz Memanas Uni Eropa Masih Tahan Kirim Kapal
Trump Tegaskan AS Mampu Amankan Selat Hormuz Tanpa Bantuan Sekutu
Mendes Yandri Optimistis Makan Bergizi Gratis Jadi Motor Ekonomi Desa
Advertisement
Inggris Tolak Komando NATO untuk Misi Pengamanan Selat Hormuz
Berita Pilihan
- Iran Naikkan Gaji 60 Persen Saat Perang, Strategi atau Tanda Krisis?
- BPOM Cabut Izin Edar 8 Kosmetik, Promosi Berbau Asusila
- KPK Periksa Gus Alex Terkait Korupsi Kuota Haji Seusai Penahanan Yaqut
- Ledakan Keras di Masjid Jember Saat Tarawih, 1 Jemaah Dilarikan ke RS
- Chelsea Kena Sanksi Rp225 Miliar, Ini Sebabnya
Advertisement
THR Pantai Glagah 2026 Siap Dongkrak Wisata Kulonprogo
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Vonis Korupsi Lurah Bohol Dinilai Ringan, Jaksa Tempuh Banding
- Investor Asia Tarik Dana dari Dubai, Pindah ke Singapura
- Jaga Stabilitas, Bank Mandiri Semarang Siapkan Tunai Rp4,18 Triliun
- Jelang Lebaran, Bantul Bentuk Tim Cegah Penimbunan Sembako
- Penukar Uang Lebaran 2026 Tembus 1 Juta Orang
- Gus Muhaimin Tebar Ribuan Paket Sembako di Sejumlah Daerah
- Israel Akui Strategi Perang Iran Cuma 3 Pekan, Harga Minyak Melonjak
Advertisement
Advertisement
