Advertisement
Presiden Jokowi Minta Pemda Jangan Berlebihan Menyaring Pemudik
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers saat meninjau Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Senin (23/3/2020). - ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Advertisement
Harianjogja.com, BOGOR - Dalam mencegah penyebaran virus Corona penyebab Covid-19, Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah melakukan pengawasan namun tidak berlebihan dalam menjalankan langkah penyaringan terhadap warga yang sudah terlanjur mudik selama masa penularan Covid-19.
"Jangan sampai menimbulkan juga langkah-langkah penyaringan atau screening yang berlebihan bagi pemudik yang terlanjur pulang kampung," katanya saat menyampaikan pengantar dalam Rapat Terbatas Antisipasi Mudik Lebaran melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (30/3/2020).
Advertisement
Presiden mengatakan bahwa menurut laporan dari Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur DIY, pergerakan arus mudik tahun ini lebih awal dari biasanya.
Sejak penetapan tanggap darurat Covid-19 di DKI Jakarta, sebagian pekerja informal di wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) sudah mulai bergerak menuju Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur.
Dalam delapan hari terakhir, ada 876 bus antarprovinsi yang membawa kurang lebih 14.000 penumpang dari Jabodetabek ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY.
"Ini belum dihitung arus mudik yang menggunakan transportasi massal lain misal kereta api, kapal, dan angkutan udara, serta menggunakan mobil pribadi," Presiden menjelaskan.
Kepala Negara meminta gubernur, bupati, dan wali kota meningkatkan pengawasan di wilayah masing-masing serta memastikan penerapan protokol kesehatan terkait pencegahan Covid-19 di lingkungan masyarakatnya.
Ia mencontohkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan DIY memastikan penerapan protokol kesehatan ketat bagi pemudik di desa maupun kelurahan.
"Ini inisiatif yang bagus, saya juga memperingatkan agar dilakukan secara terukur," kata Presiden.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Bidik LHKPN 2 Pejabat Pemilik Kripto Miliaran Rupiah
Yusril Serahkan Berkas Putusan Asli MK ke Prabowo Subianto
KPK Periksa Empat Saksi Biaya Angkut APD Kemenkes pada 2020
Program Desa Bersih Narkoba Bisa Menggunakan Dana Desa
Advertisement
Kemendagri Sebut Dana Desa Bisa Digunakan untuk Pemberantasan Narkoba
Meski Disita Kejagung, Kelima Smelter Masih Bisa Dikelola Masyarakat
Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
Advertisement
Menguat Sinyal Megawati Mau Bertemu Prabowo Setelah Rakernas PDIP
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Presiden: Ini Penting bagi Pemerintah
Dataran Tinggi Dieng Diajukan sebagai Geopark Nasional
Advertisement
PDIP Gabung Pemerintah atau Oposisi Akan Ditentukan di Rakernas
Berita Pilihan
- Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
- Tiga Hakim MK Ajukan Pendapat Berbeda dan Minta Pemungutan Ulang di Empat Daerah
- PBNU: Kami Ucapkan Selamat Kepada Pasangan Prabowo-Gibran Atas Kemenangannya
- Tudingan Jokowi Cawe-cawe Pilpres Lewat Penjabat Daerah Tak Terbukti, Berikut Dalil Putusan MK
- Lima Polisi di Cimanggis Ditangkap karena Penyalahgunaan Narkoba
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Mensos Risma Janjikan Pemasangan Alarm Bahaya Bencana di Kawasan Semeru
- Kemenlu RI Pastikan Tak Ada WNI Terdampak Gempa Magnitudo 5,5 Taiwan
- PDIP Gabung Pemerintah atau Oposisi Akan Ditentukan di Rakernas
- Dataran Tinggi Dieng Diajukan sebagai Geopark Nasional
- Jokowi dan Gibran Bukan Bagian dari PDIP, Komarudin Watubun: Orang Sudah di Sebelah Sana
- Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Presiden: Ini Penting bagi Pemerintah
- Lima Polisi Terlibat Kasus Narkoba, Kompolnas: Atasan Langsung Juga Harus Diperiksa
Advertisement
Advertisement
