Kasus Chromebook, Hukuman Ibrahim Arief Diperberat, Wajib Bayar Rp5 Miliar
Vonis Ibrahim Arief dalam kasus korupsi Chromebook diperberat menjadi 5 tahun penjara. Ia juga dijatuhi uang pengganti Rp5 miliar.
Wakil Presiden, Ma'ruf Amin./Antara-Wahyu Putro A
Harianjogja.com, JAKARTA- Pandemi virus corona Covid-19 di Tanah Air semakin meluas. Korban terus berjatuhan sehingga membuat Indonesia dilanda situasi darurat. Hal ini tak luput menjadi perhatian Politikus Partai Demokrat Jansen Sitindaon.
Mengenai kondisi tersebut, Jansen menyoroti sikap pemimpin negara Indonesia yang berbanding terbalik dengan Amerika Serikat, di mana di negara tersebut peran presiden dan wakil presiden seimbang.
Kritik Jansen itu disampaikan melalui cuitan di akun Twitter pribadinya. Ia menyertakan bidikan layar anggota satuan tugas penanggulangan virus corona di AS.
"Di Amerika, Wapres @Mike_Pence jadi Chair of Coronavirus Task Force. Nyata di situasi darurat ini peran dan tugasnya," cuit Jansen, seperti dikutip, Jumat (27/3/2020).
Ia lantas membandingkan kontribusi Wapres AS Mike Pence dengan Maruf Amin. Jansen menilai, peran Maruf belum hingga kekinian belum terlihat penanggulangan virus corona. Bahkan Presiden Joko Widodo terlihat bekerja sendiri dalam situasi ini.
"Kita di sini saya belum melihat @Kiyai_MarufAmin memegang ugas spesifik dalam penanganan corona ini. Terlihat Presiden kerja sendiri seakan-akan kita tak punya Wapres," kata Jansen.
Tak ayal, kritik Jansen tersebut menuai perhatian warganet. Tak sedikit dari mereka yang memberikan dukungan.
"Kiyai dikhususkan kerja yang ringan-ringan aja bang contoh bikin sertifikat-sertifikat gitu," kata @Indahsuari31.
Namun, adapula yang memberikan bantahan atas penilaian Jansen.
"Ikuti akun resminya, ente pikir cuma rebahan. Coba Anda ambil alih aja dah," balas @PanduDe64379448.
Wapres Maruf Amin Minta Pemda Jemput Bola Ambil Rapid Test Virus Corona
Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan 150 ribu kit alat uji cepat atau rapid test virus corona (Covid-19) yang dimiliki pemerintah didistribusikan ke sejumah provinsi untuk kemudian diserahkan ke masing-masing kabupaten/kota. Namun daripada menunggu, alangkah baiknya menurut ia kabupaten/kota bisa menjemput bola ke tingkat provinsi agar segera bisa digunakan.
Maruf Amin menjelaskan bahwa proaktif yang dilakukan pihak kabupaten/kota bisa memangkas waktu pengiriman rapid test. Karena ia menilai bisa saja ada kabupaten/kota yang jaraknya jauh ke provinsi.
"Supaya distribusinya tidak terlambat, oleh karena itu perlu menunggu, kalau perlu mendatangi kemudian membawa sendiri supaya distiribusinya lebih cepat sampai sasaran," kata Ma\'ruf melalui sambungan video, Kamis (26/3/2020).
Kemudian kata Maruf Amin, cara melaksanakan rapid test pun bisa dilakukan secara beragam semisal petugas kesehatan mendatangi rumah-rumah masyarakat atau mengumpulkannya di suatu tempat dengan jumlah orang yang sangat terbatas.
Menurut dia, penting untuk diperhatikan penyelenggaraan rapid test tersebut juga harus menggunakan metode physical distancing sehingga tidak ada penyebaran Covid-19 yang meluas.
"Sehingga dilakukan pengetesan itu di tempat-tempat tertentu, dengan jumlah tertentu yang tidak melanggar physical distancing lah atau social distancing, sehingga kerawanannya bisa dihindari," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Vonis Ibrahim Arief dalam kasus korupsi Chromebook diperberat menjadi 5 tahun penjara. Ia juga dijatuhi uang pengganti Rp5 miliar.
Israel mengeluarkan perintah penyitaan 37,5 dunam tanah Palestina di Tepi Barat untuk memperluas situs militer yang sudah ada.
Gus Kikin terpilih menjadi Ketum PBNU 2026-2031. Simak profil, silsilah, pendidikan, perjalanan bisnis, hingga kiprahnya di NU.
BNI menghadirkan beragam penawaran bagi nasabah yang ingin menyaksikan konser Andrea Bocelli Romanza – 30th Anniversary World Tour di Indonesia
Opsen BBNKB Bantul mencapai Rp21,99 miliar atau 57,54% dari target Rp38,23 miliar hingga Agustus 2026.
China menegaskan kerja sama dengan Iran berada dalam kerangka hukum internasional setelah AS mengancam sanksi bagi mitra bisnis Teheran.