Advertisement
Keputusan Lockdown di Tangan Jokowi, Fadli Zon: Kalau Banyak Korban, Harus Tanggung Jawab

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Sejumlah negara di dunia telah menetapkan lockdown atau penguncian wilayah terkait virus corona baru (COVID-19). Di Indonesia, lockdown menjadi kebijakan pemerintah pusat, sebagaimana dikatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Menurut anggota DPR RI fraksi Gerindra Fadli Zon, keputusan lockdown berada di tangan Presiden maka Jokowi lah yang harus bertanggung jawab jika timbul banyak korban.
Advertisement
Hal ini disampaikan Fadli dalam kicauan di Twitter, Sabtu (21/3/2020).
"Keputusan tidak ada lockdown adalah instruksi Presiden Jokowi," tulis Fadli Zon.
"Artinya kalau ternyata semakin banyak korban karena keputusan itu, maka Pak Jokowi lah yang paling harus bertanggung jawab. Begitu kan?" imbuhnya.
Keputusan tdk ada lockdown adalah instruksi Presiden @jokowi . Artinya kalau ternyata semakin byk korban krn keputusan itu, maka Pak Jokowi lah yg paling harus bertanggung jawab. Begitu kan ? https://t.co/s7SMws7dmO
— Fadli Zon (@fadlizon) March 21, 2020
Kicauan Fadli Zon ini mendapatkan banyak respon warganet. Bahkan Dedek Prayudi ikut memberikan komentar.
Dedek memberikan menulis beberapa cuitan yang menjelaskan bahwa kebijakan lockdown perlu mempertimbangkan sejumlah hal. Salah satunya kelompok masyarakat rentan dan miskin.
Menurut Dedek, "Social distancing aja sudah lumayan memukul mereka, tapi setidaknya itu tak merubuhkan mereka".
"Lockdown tanpa memenuhi prakondisi tertentu akan merubuhkan mereka & sangat berpotensi menyebabkan Social unrest (chaos)," imbuhnya, Minggu (22/3/2020).
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut bahwa keputusan lockdown suatu daerah menjadi kebijakan pemerintah pusat.
"Menghadapi situasi terkait pandemi virus korona ini, semua kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, akan dan harus ditelaah secara mendalam agar efektif menyelesaikan masalah dan tidak semakin memperburuk keadaan," tulis Jokowi dalam unggahan di akun media sosialnya, Senin (16/3/2020).
Jokowi mengatakan bahwa pemerintah pusat saat ini belum ada rencana mengeluarkan status lockdown.
"Kebijakan lockdown baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, misalnya, adalah kebijakan pemerintah pusat. Dan kita belum berpikiran ke arah itu," katanya.
Ia menambahkan, "Yang perlu dilakukan adalah social distancing, yaitu mengurangi mobilitas orang, menjaga jarak, dan mengurangi kerumuman".
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement

Jadwal KA Prameks Hari Ini, Minggu 6 Juli 2025, dari Stasiun Tugu Jogja hingga Kutoarjo Purworejo
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
- Hamas Sambut Baik Rencana Gencatan Senjata dengan Israel
Advertisement
Advertisement