Advertisement
Keputusan Lockdown di Tangan Jokowi, Fadli Zon: Kalau Banyak Korban, Harus Tanggung Jawab
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Sejumlah negara di dunia telah menetapkan lockdown atau penguncian wilayah terkait virus corona baru (COVID-19). Di Indonesia, lockdown menjadi kebijakan pemerintah pusat, sebagaimana dikatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Menurut anggota DPR RI fraksi Gerindra Fadli Zon, keputusan lockdown berada di tangan Presiden maka Jokowi lah yang harus bertanggung jawab jika timbul banyak korban.
Advertisement
Hal ini disampaikan Fadli dalam kicauan di Twitter, Sabtu (21/3/2020).
"Keputusan tidak ada lockdown adalah instruksi Presiden Jokowi," tulis Fadli Zon.
"Artinya kalau ternyata semakin banyak korban karena keputusan itu, maka Pak Jokowi lah yang paling harus bertanggung jawab. Begitu kan?" imbuhnya.
Keputusan tdk ada lockdown adalah instruksi Presiden @jokowi . Artinya kalau ternyata semakin byk korban krn keputusan itu, maka Pak Jokowi lah yg paling harus bertanggung jawab. Begitu kan ? https://t.co/s7SMws7dmO
— Fadli Zon (@fadlizon) March 21, 2020
Kicauan Fadli Zon ini mendapatkan banyak respon warganet. Bahkan Dedek Prayudi ikut memberikan komentar.
Dedek memberikan menulis beberapa cuitan yang menjelaskan bahwa kebijakan lockdown perlu mempertimbangkan sejumlah hal. Salah satunya kelompok masyarakat rentan dan miskin.
Menurut Dedek, "Social distancing aja sudah lumayan memukul mereka, tapi setidaknya itu tak merubuhkan mereka".
"Lockdown tanpa memenuhi prakondisi tertentu akan merubuhkan mereka & sangat berpotensi menyebabkan Social unrest (chaos)," imbuhnya, Minggu (22/3/2020).
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut bahwa keputusan lockdown suatu daerah menjadi kebijakan pemerintah pusat.
"Menghadapi situasi terkait pandemi virus korona ini, semua kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, akan dan harus ditelaah secara mendalam agar efektif menyelesaikan masalah dan tidak semakin memperburuk keadaan," tulis Jokowi dalam unggahan di akun media sosialnya, Senin (16/3/2020).
Jokowi mengatakan bahwa pemerintah pusat saat ini belum ada rencana mengeluarkan status lockdown.
"Kebijakan lockdown baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, misalnya, adalah kebijakan pemerintah pusat. Dan kita belum berpikiran ke arah itu," katanya.
Ia menambahkan, "Yang perlu dilakukan adalah social distancing, yaitu mengurangi mobilitas orang, menjaga jarak, dan mengurangi kerumuman".
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
- WhatsApp Bocor, Israel Dikabarkan Gunakan Data untuk Serang Rumah Warga Palestina
Advertisement
Lulusan Pertanahan Disebut AHY Harus Tahu Perkembangan Teknologi
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Mendes Nilai Perubahan Iklim Dapat Diatasi Melalui Kemitraan dengan Desa
- 4 Pelaku Penganiayaan Siswa SMPN 55 Barombong Masih di Bawah Umur
- DKPP Gelar Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Etik Ketua dan Anggota KPU RI
- Kemenkes Buka Pendaftaran Lowongan Nakes untuk 4 Rumah Sakit
- Gempa Magnitudo 5,3 Guncang Gorontalo
- Menhub Kunker ke Jepang: Indonesia Tingkatkan Kerja Sama Bidang Transportasi
- Pejabat Kementerian ESDM Diperiksa Terkait Korupsi Timah Triliunan Rupiah
Advertisement
Advertisement