Prabowo Anugerahkan Bintang Adipurna kepada PM India Narendra Modi
Presiden Prabowo menganugerahkan Bintang Republik Indonesia Adipurna kepada PM India Narendra Modi atas kontribusinya memperkuat hubungan kedua negara.
Fadli Zon./JIBI
Harianjogja.com, JAKARTA - Sejumlah negara di dunia telah menetapkan lockdown atau penguncian wilayah terkait virus corona baru (COVID-19). Di Indonesia, lockdown menjadi kebijakan pemerintah pusat, sebagaimana dikatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Menurut anggota DPR RI fraksi Gerindra Fadli Zon, keputusan lockdown berada di tangan Presiden maka Jokowi lah yang harus bertanggung jawab jika timbul banyak korban.
Hal ini disampaikan Fadli dalam kicauan di Twitter, Sabtu (21/3/2020).
"Keputusan tidak ada lockdown adalah instruksi Presiden Jokowi," tulis Fadli Zon.
"Artinya kalau ternyata semakin banyak korban karena keputusan itu, maka Pak Jokowi lah yang paling harus bertanggung jawab. Begitu kan?" imbuhnya.
Keputusan tdk ada lockdown adalah instruksi Presiden @jokowi . Artinya kalau ternyata semakin byk korban krn keputusan itu, maka Pak Jokowi lah yg paling harus bertanggung jawab. Begitu kan ? https://t.co/s7SMws7dmO
— Fadli Zon (@fadlizon) March 21, 2020
Kicauan Fadli Zon ini mendapatkan banyak respon warganet. Bahkan Dedek Prayudi ikut memberikan komentar.
Dedek memberikan menulis beberapa cuitan yang menjelaskan bahwa kebijakan lockdown perlu mempertimbangkan sejumlah hal. Salah satunya kelompok masyarakat rentan dan miskin.
Menurut Dedek, "Social distancing aja sudah lumayan memukul mereka, tapi setidaknya itu tak merubuhkan mereka".
"Lockdown tanpa memenuhi prakondisi tertentu akan merubuhkan mereka & sangat berpotensi menyebabkan Social unrest (chaos)," imbuhnya, Minggu (22/3/2020).
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut bahwa keputusan lockdown suatu daerah menjadi kebijakan pemerintah pusat.
"Menghadapi situasi terkait pandemi virus korona ini, semua kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, akan dan harus ditelaah secara mendalam agar efektif menyelesaikan masalah dan tidak semakin memperburuk keadaan," tulis Jokowi dalam unggahan di akun media sosialnya, Senin (16/3/2020).
Jokowi mengatakan bahwa pemerintah pusat saat ini belum ada rencana mengeluarkan status lockdown.
"Kebijakan lockdown baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, misalnya, adalah kebijakan pemerintah pusat. Dan kita belum berpikiran ke arah itu," katanya.
Ia menambahkan, "Yang perlu dilakukan adalah social distancing, yaitu mengurangi mobilitas orang, menjaga jarak, dan mengurangi kerumuman".
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Presiden Prabowo menganugerahkan Bintang Republik Indonesia Adipurna kepada PM India Narendra Modi atas kontribusinya memperkuat hubungan kedua negara.
Ban tubeless motor sering bocor? Waspada penyebab dari paku hingga tambalan kurang sempurna. Simak tips perawatan agar ban lebih awet di sini.
Tarif masuk pantai barat Bantul turun menjadi Rp5.000. Dampaknya, jumlah wisatawan melonjak lebih dari 100 persen dalam sepekan.
Media Portugal minta Ronaldo pensiun usai tersingkir dari Piala Dunia 2026. Simak kritik pedas A Bola & komentar Chris Sutton tentang performa CR7.
Casting film terbaru Joko Anwar dibuka hingga 13 Juli 2026. Simak syarat, karakter yang dicari, dan cara mendaftarnya.
Danantara resmi menggabungkan empat perusahaan asset management BUMN menjadi satu entitas. Mandiri Manajemen Investasi ditunjuk sebagai surviving entity dalam.