Soal Haji, Kemenag Tunggu Kabar dari Saudi
Umat muslim memakai masker pelindung, menyusul penularan virus corona baru, saat mereka beribadah di Ka'bah di Mesjid Raya, kota suci Mekah, Arab Saudi, Selasa (3/3/2020). - Antara Harianjogja.com JAKARTA - Kendati belum ada keputusan dari Kerajaan Arab Saudi, Pemerintah Indonesia tetap melakukan persiapan ibadah haji 1441 H/2020M seperti biasa.
Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan meski saat ini Pemerintah Arab Saudi memberlakukan kebijakan penangguhan sementara akses masuk untuk mengantisipasi penyebaran Corona, Kemenag tetap melaksanakan persiapan pelaksanaan haji yang telah dimulai sejak awal tahun 2020 ini.
"Kita berharap awal bulan Syawal sudah ada kabar dari Pemerintah Arab Saudi, kalau oke, berarti persiapan pelaksanaan haji aman," kata Menag seperti dikutip dari situs resminya, Rabu (11/3/2020).
Tim perumahan haji, lanjutnya, sampai saat ini masih berada di Arab Saudi untuk melakukan persiapan. Dia berharap wabah virus Corona (Covid-19) segera selesai sehingga pelaksanaan haji dapat berjalan baik.
Menag meyakini kondisi Arab Saudi akan terus membaik. Keyakinannya ini didasarkan pada laporan dari Konjen RI di Arab Saudi yang mengatakan kondisi Masjidil Haram saat ini masih relatif ramai.
"Dari laporan Konjen RI di Arab Saudi yang kami terima, situasi Masjidil Haram masih relatif ramai. Semoga terus membaik," imbuh Menag.
Sementara, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Silaturahmi Umrah dan Haji Indonesia (SAHI) Abdul Khaliq menyampaikan organisasi yang dipimpinnya siap terlibat untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji. Pihaknya telah menyusun tiga program prioritas untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji.
"Pertama, ingin memberikan nilai tambah pada ibadah haji agar pelayanan menjadi lebih baik, kemudian persiapan pembinaan dan pembimbingan ibadah haji dan umrah menjadi lebih baik. Termasuk di dalamnya adalah meningkatkan kualitas ibadahnya sendiri," tutur Abdul Khaliq.
Program kedua SAHI ingin mengukuhkan diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sedangkan program ketiga adalah akan melakukan program pemberdayaan ekonomi umat. Sebut saja mengembangkan ekonomi syariah, lalu usaha mikro, kecil, dan menengah.
Dalam rangka mewujudkan program prioritas tersebut, DPP SAHI membentuk bidang bidang tugas yakni bidang pusat informasi haji, bidang kemabruran haji meliputi dakwah khusus manasik haji, membentuk lembaga sertifikasi pembimbing haji dan umrah, bidang ideologi dan bela negara sebagai dukungan kepada pemerintah untuk menangkal faham faham radikalisme, serta bidang pemberdayaan ekonomi yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji.
"Kami berharap antara SAHI dan Kemenag terjalin sinergi untuk penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tahun 2020," kata Abdul.
SAHI sendiri merupakan organisasi yang terbentuk sejak 2019 atas rekomendasi ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang saat itu Ma'ruf Amin atau Wakil Presiden sekarang. Saat ini SAHI sudah mempunyai dewan perwakilan wilayah (DPW) di 22 provinsi.
Sumber : Bisnis.com
