Advertisement
MPR: Pemerintah Harus Jawab Keraguan Negara Lain tentang Status Aman Indonesia dari Corona
Ilustrasi virus Corona. - REUTERS/Dado Ruvic
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Munculnya negara-negara yang mulai mempertanyakan kebenaran status Indonesia terhadap virus Corona Covid-19 membuat Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta pemerintah untuk meyakinkan dunia internasional tentang status Indonesia tersebut.
“Sejumlah negara mempertanyakan status Indonesia. Terakhir diberitakan Departemen Kesehatan Australia memasukkan Indonesia ke dalam daftar negara yang diwaspadai bersamaan dengan China, Iran, Italia, dan Korea Selatan [Korsel],” ungkap Lestari dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin (2/3/2020).
Advertisement
Menurut Lestari, hal tersebut menjadi pertanyaan karena sejauh ini Indonesia menyatakan tidak ada seorang pun yang positif terserang kasus virus Corona.
Apalagi, sebelumnya, kata dia, Arab Saudi juga menghentikan sementara penerimaan jemaah umrah dari 23 negara, termasuk Indonesia, sebagai antisipasi terkait maraknya penyebaran virus Corona atau Covid-19 di seluruh dunia. “Pemerintah harus mampu menjawab keraguan berbagai pihak,” ujar dia
Lebih lanjut Lestari juga meminta pemerintah agar mengambil langkah konkret dan segera dalam mengantisipsi dampak virus Corona. Bukan hanya pada aspek kesehatan, tetapi juga dampak pada bidang ekonomi dan sektor pariwisata. “Pusat Penelitian Ekonomi LIPI pekan lalu memperkirakan potential loss dari pariwisata bisa mencapai lebih dari dua miliar dolar AS ,” ujarnya.
Lestari melanjutkan, "Belum lagi dari sisi perdagangan. LIPI memperkirakan lebih dari 13 persen jenis barang ekspor ke Tiongkok berpotensi terimbas. Demikian pula sekitar 6,5 persen jenis barang impor asal Tiongkok berpotensi hilang dari pasar domestik Indonesia. Kontraksi pertumbuhan ekonomi Tiongkok akan mengoreksi pertumbuhan ekonomi Indonesia antara 0,19 persen hingga 0,29 persen."
Lestari juga mengingatkan pemerintah tentang perlu adanya antisipasi pengamanan stok dalam negeri serta pengendalian inflasi menjelang bulan Ramadhan yang jatuh pada April mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kasasi Harvey Moeis Ditolak Mahkamah Agung, Tetap Dihukum 20 Tahun Penjara
Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
Advertisement
Nikita Mirzani Diborgol Saat Hadiri Sidang di PN Jaksel
Hasil Seleksi PPPK Kemenag: 17.154 Dinyatakan Lolos, Ini Link Pemberkasan
Advertisement
Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
Daftar Perombakan Direksi Garuda Indonesia: Mawardi Yahya Jadi Komisaris
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Berita Pilihan
- Jateng Alami Inflasi 2,2 Persen Juni 2025, Tertinggi Sejak LIma Bulan Terakhir
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
Advertisement
BPJS Kesehatan PBI Milik 6.600 Warga Kulonprogo Non-Aktif, Ini Penyebabnya
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Sumbangan 10.000 Ton Beras dari Indonesia Tidak Bisa Masuk ke Gaza, Menlu Ungkap Penyebabnya
- Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
- Suap ke Mbak Ita Demi Mendapat Proyek, Ketua Gapensi Semarang Dituntut 5 Tahun Penjara
- Kementerian Hukum Tegaskan Pembayaran Royalti Jadi Tanggung Jawab Penyelenggara Acara, Bukan Penyanyi
- Kementrans Berjanji Tuntaskan Penerbitan SHM 129.553 Bidang Lahan Transmigran
- Presiden Prabowo Subianto Sebut Wisma Danantara Indonesia sebagai Rumah Besar Investasi
Advertisement
Advertisement
