Advertisement
Rektor Perguruan Tinggi di Jogja Pertanyakan Kebijakan Merdeka Belajar Nadiem
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA - Anggota Komisi X DPR RI, yang tengah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bantul, menerima pertanyaan dari rektor perguruan tinggi di Yogyakarta tentang kebijakan Merdeka Belajar yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.
Dalam pertemuan dengan Komisi X DPR RI, Rektor Insitut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta Agus Burhan menyinggung soal kebijakan Merdeka Belajar, yang mengizinkan mahasiswa selama tiga semester dapat mengambil studi di jurusan lain, bahkan universitas yang berbeda.
Advertisement
Agus menjelaskan, dalam kebijakan tersebut dikatakan, mahasiswa dapat mengikuti kuliah di jurusan lain selama satu semester dan kuliah di universitas lain selama dua semester. "Dalam hal ini ISI Yogyakarta akan melakukan perbaikan pada kurikulum," terang Agus di Gedung Rektorat ISI Yogyakarta, Jumat (28/2/2020).
Agus menyadari bahwa kebijakan tersebut membantu mahasiswa untuk memahami lebih dari kompentensi pokok pada program studi masing-masing. Program ini juga dinilai mampu menyiapkan mahasiswa menjadi lebih adaptif terhadap permasalahan kompetensi kerja.
Selain memiliki beragam harapan, Agus menyampaikan, adanya kekhawatiran mengenai program Merdeka Belajar. Dengan sisa 60 persen body of knowledge, ia menanyakan, apakah itu sudah cukup untuk membekali mahasiswa. Agus juga mempertanyakan teknis pelaksanaan dan pembiayaan program tiga semester tersebut.
Selain itu, Wakil Rektor ll Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Edy Purwanto juga turut mempertanyakan pembiayaan program kampus merdeka. Ia mengatakan, perguruan tinggi yang menggunakan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) memiliki perbedaan yang jauh antar universitas. "Lha nanti kalau mahasiswa kami pengin belajar ke ITB terus disuruh bayar, malah enggak jadi belajar," terang Edy.
Ia mengatakan bahwa UNY sendiri sudah mempersiapkan diri untuk mendukung program Kampus Merdeka. Hanya saja, ia berharap, pemerintah akan mempertimbangkan lebih jauh terkait program yang akan dijalankan.
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan UPN Veteran Yogyakarta Susanta juga berharap, program Kampus Merdeka tidak hanya dilaksanakan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), melainkan menjadi gerakan nasional.
Menanggapi masukan dari berbagai pihak, Direktur Kelembagaan Ditjen Dikti Ridwan, yang turut bersama rombongan Komisi X DPR RI, menyampaikan bahwa saat ini petunjuk teknis pelaksanaan program Kampus Merdeka sedang digarap. "Saat ini juknis sedang dikerjakan, semoga nanti pada waktunya dapat diterapkan dengan baik," kata Ridwan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Hari Buruh 2024, Bupati Bantul: Momentum Membangun Hubungan Industrial yang Harmonis
Advertisement
Peringati Hari Pendidikan Nasional dengan Mengunjungi Museum Dewantara Kirti Griya Tamansiswa di Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Polisi Kerahkan Ribuan Personel untuk Amankan Peringatan Hari Buruh
- TNI AL Gagalkan Penyelundupan 1 Kilogram Sabu dan Ratusan Butir Ekstasi di Wilayah Perbatasan
- Badan Geologi Ungkap Kegempaan Gunung Ibu Meningkat Signifikan
- 7 Bandara di Sulawesi Ditutup Usai Gunung Ruang Kembali Erupsi, Berikut Daftarnya
- Komisaris HAM PBB Prihatin dengan Sikap Polisi AS yang Membubarkan Aksi Mahasiswa Pro Palestina
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Aksi Buruh 1 Mei: Masyarakat Diminat Hindari Kawasan Monas Jakarta
Advertisement
Advertisement