Advertisement
Rektor Perguruan Tinggi di Jogja Pertanyakan Kebijakan Merdeka Belajar Nadiem

Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA - Anggota Komisi X DPR RI, yang tengah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bantul, menerima pertanyaan dari rektor perguruan tinggi di Yogyakarta tentang kebijakan Merdeka Belajar yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.
Dalam pertemuan dengan Komisi X DPR RI, Rektor Insitut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta Agus Burhan menyinggung soal kebijakan Merdeka Belajar, yang mengizinkan mahasiswa selama tiga semester dapat mengambil studi di jurusan lain, bahkan universitas yang berbeda.
Advertisement
Agus menjelaskan, dalam kebijakan tersebut dikatakan, mahasiswa dapat mengikuti kuliah di jurusan lain selama satu semester dan kuliah di universitas lain selama dua semester. "Dalam hal ini ISI Yogyakarta akan melakukan perbaikan pada kurikulum," terang Agus di Gedung Rektorat ISI Yogyakarta, Jumat (28/2/2020).
Agus menyadari bahwa kebijakan tersebut membantu mahasiswa untuk memahami lebih dari kompentensi pokok pada program studi masing-masing. Program ini juga dinilai mampu menyiapkan mahasiswa menjadi lebih adaptif terhadap permasalahan kompetensi kerja.
Selain memiliki beragam harapan, Agus menyampaikan, adanya kekhawatiran mengenai program Merdeka Belajar. Dengan sisa 60 persen body of knowledge, ia menanyakan, apakah itu sudah cukup untuk membekali mahasiswa. Agus juga mempertanyakan teknis pelaksanaan dan pembiayaan program tiga semester tersebut.
Selain itu, Wakil Rektor ll Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Edy Purwanto juga turut mempertanyakan pembiayaan program kampus merdeka. Ia mengatakan, perguruan tinggi yang menggunakan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) memiliki perbedaan yang jauh antar universitas. "Lha nanti kalau mahasiswa kami pengin belajar ke ITB terus disuruh bayar, malah enggak jadi belajar," terang Edy.
Ia mengatakan bahwa UNY sendiri sudah mempersiapkan diri untuk mendukung program Kampus Merdeka. Hanya saja, ia berharap, pemerintah akan mempertimbangkan lebih jauh terkait program yang akan dijalankan.
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan UPN Veteran Yogyakarta Susanta juga berharap, program Kampus Merdeka tidak hanya dilaksanakan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), melainkan menjadi gerakan nasional.
Menanggapi masukan dari berbagai pihak, Direktur Kelembagaan Ditjen Dikti Ridwan, yang turut bersama rombongan Komisi X DPR RI, menyampaikan bahwa saat ini petunjuk teknis pelaksanaan program Kampus Merdeka sedang digarap. "Saat ini juknis sedang dikerjakan, semoga nanti pada waktunya dapat diterapkan dengan baik," kata Ridwan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Israel Kembali Bangun Permukiman Ilegal di Tepi Barat, Sebanayk 2.339 Unit
- Polisi Tangkap Sejumlah Orang Mengaku Wartawan yang Memeras Warga
- Kemenag Imbau Masyarakat Cek Arah Kiblat Secara Mandiri pada 15-16 Juli 2025
- Selama 2024 LPSK Menerima 10.217 Pemohon Saksi dan Korban Pidana
- Hasil Pemeriksaan Kecelakaan Pesawat Udara Air India, Kedua Mesin Mati di Udara Setelah Lepas Landas
Advertisement

Wakil Bupati Bantul Apresiasi Turnamen Liga Nyeker Mandingan, Isi Liburan Sekolah
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Satgas Pangan Polri Tindaklanjuti Laporan Dugaan 212 Produsen Beras Nakal, Empat Orang Diperiksa
- Pentagon Akui Rudal Iran Menghantam Pangkalan Udara Al Udeid milik AS di Qatar
- Wacana Pemberangkatan Jemaah Haji Menggunakan Kapal Laut Ditolak BP Haji
- Penerima Bansos Bermain Judol, Cak Imin Tegaskan Akan Ada Sanksi Tegas
- Kecelakaan KMP Tunu Pratama, Nelayan Temukan Satu Jenazah Diduga Penumpang
- Selama 2024 LPSK Menerima 10.217 Pemohon Saksi dan Korban Pidana
- Tim SAR Temukan Bangkai Kapal Tunu dalam Posisi Terbalik di Dasar Laut Selat Bali
Advertisement
Advertisement