Advertisement
BBM Bersubsidi Banyak Bocor, DPR Desak BPH Migas Berantas Mafia
Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa (tengah) meninjau ketersediaan BBM di SPBU coco 21.353.12 modular Km 87 Tol Lampung - Terbanggi Besar, Lampung, Sabtu (1/6/2019). - JIBI/Bisnis Indonesia/David Eka Issetiabudi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - DPR mendesak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas untuk memberantas mafia BBM bersubsidi.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto menyayangkan meningkatnya kebocoran penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di berbagai daerah. Angka kebocoran terus meningkat sehingga subsidi BBM membengkak setiap tahunnya.
Advertisement
Menurut Mulyanto, pada 2017 dilaporkan terdapat 187 kasus penyalagunaan BBM bersubsidi, berlanjut pada 2018 meningkat jadi 260 kasus, dan meningkat menjadi 404 kasus pada 2019.
Akibat penyalagunaan BBM subsidi tersebut, di tahun 2019 terjadi over kuota solar subsidi sebesar 1,7 juta kiloliter. "Harusnya BPH Migas meningkatkan fungsi pengawasan. Jika perlu bekerja sama dengan pihak keamanan untuk mengungkap mafia yang bermain di balik penyalagunaan BBM bersubsidi ini," kata Mulyanto dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Minggu (23/2/2019).
BPH Migas, kata Mulyanto, harus mengubah pola kerja selama ini agar fungsi pengawasan bisa berjalan lebih efektif.
Mulyanto mendesak BPH Migas mempercepat penggunaan nozzle digital di semua SPBU. BPH Migas harus mengejar target realisasi penggunaan nozzle digital di 5.518 SPBU pada Juni 2020.
"BPH Migas harus kerja maksimal merealisasikan target ini. Apalagi capaian target hingga saat ini masih di bawah 50%. Harusnya Juni 2020 ini sudah tuntas. Semua SPBU sudah menggunakan nozzle digital," jelas Mulyanto.
BPH Migas mencatat, pada 2019 realisasi penyaluran solar bersubsidi tercatat sebanyak 16,2 juta kilo liter (KL), jumlah tersebut melebihi dari kuota solar bersubsidi yang dianggarkan dalam APBN sebanyak 14,5 juta KL.
Sementara itu, realisasi kuota BBM khusus penugasan jenis premium tercatat sebanyak 11,5 juta kl, melebihi kuota yang ditetapkan APBN sebanyak 11 juta kl.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pemerintah Pastikan Tidak Impor Bawang Merah Meski Harga Naik
Jokowi Siapkan Program Unggulan untuk Prabowo-Gibran
Advertisement
Wanita 60 Tahun Lolos ke Kontes Miss Argentina karena Tampak Awet Muda
Jamaika Resmi Mengakui Kedaulatan Palestina
Advertisement
Pejabat Kementerian ESDM Diperiksa Terkait Korupsi Timah Triliunan Rupiah
Menhub Kunker ke Jepang: Indonesia Tingkatkan Kerja Sama Bidang Transportasi
Gempa Magnitudo 5,3 Guncang Gorontalo
Kemenkes Buka Pendaftaran Lowongan Nakes untuk 4 Rumah Sakit
Advertisement
DKPP Gelar Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Etik Ketua dan Anggota KPU RI
Berita Pilihan
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
- WhatsApp Bocor, Israel Dikabarkan Gunakan Data untuk Serang Rumah Warga Palestina
Advertisement
Pembangunan ITF Bawuran Capai 40 Persen, Pemkab Optimis Rampung Mei 2024
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
- Airlangga Hartato Sebut Jokowi Milik Bangsa dan Semua Partai
- Es Krim Magnum Ditarik karena Mengandung Plastik dan Logam, Ini Kata BPOM
- Mendes Nilai Perubahan Iklim Dapat Diatasi Melalui Kemitraan dengan Desa
- Setelah Lima Hari, 2 Wisatawan yang Berenang di Zona Hahaya Pangandaran Ditemukan Tewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Menteri AHY Diminta Presiden Rampungkan Ribuan Hektare Lahan Bermasalah di IKN
Advertisement
Advertisement
