Jakarta Tetap Daerah Khusus Meski Ibu Kota Indonesia Pindah
Pengunjung beraktivitas di taman Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (13/12/2018). - ANTARA/Dhemas Reviyanto Harianjogja.com, JAKARTA - Status daerah khusus Jakarta tidak akan berubah. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menegaskan Jakarta akan tetap menjadi daerah khusus setelah ibu kota negara dipindah ke Kalimantan Timur.
"Mungkin Jakarta akan tetap seperti ini cuma bukan daerah khusus ibu kota tapi daerah khusus industri atau daerah khusus apa begitu, daerah khusus Jakarta," kata Suharso dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).
Saat ini, daerah khusus selain Jakarta yakni Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Suharso menambahkan tahun 2020 tahapan persiapan ibu kota negara (IKN) dimulai dengan penyiapan rencana induk (masterplan), kemudian penetapan rencana tata ruang kawasan dan pembahasan RUU IKN.
Kemudian, lanjut dia, penetapan peraturan presiden tentang badan otorita ibu kota, persiapan organisasi badan otorita ibu kota yang rencananya hanya untuk mempersiapkan sampai memindahkan ibu kota.
Apabila ibu kota negara sudah dibangun, secara bertahap lembaga negara termasuk aparatur sipil negara akan dipindahkan dari Jakarta ke ibu kota negara yang baru.
Rencananya akan dipindah secara bertahap yakni lembaga negara, alat negara dan sekretariat lembaga negara di antaranya presiden, wakil presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, TNI, Polri.
Kemudian Komisi Yudisial, BIN, Kejaksaan Agung, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan sekretariat lembaga-lembaga negara.
Selain itu, kementerian serta lembaga pemerintah nonkementerian dan lembaga nonstruktural.
Sumber : Antara
