Advertisement
Penyelesaian Kasus Jiwasraya, Jokowi: Perlu Proses Panjang
Karyawati melakukan swafoto di dekat logo PT Asuransi Jiwasraya di Jakarta, Jumat (14/9/2018). - JIBI/Dedi Gunawan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Kasus yang sedang membelenggu PT Asuransi Jiwasraya (Persero) membuat Presiden Joko Widodo angkat bicara.
Presiden menyatakan kasus gagal bayar yang membelit PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sedang ditangani oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN, sehingga prosesnya masih berjalan hingga saat ini.
Advertisement
"Semuanya sedang menangani ini. Tapi ini perlu proses yang tidak 1-2 hari. Perlu proses yang agak panjang," katanya seusai membuka perdagangan perdana Bursa Efek Indonesia 2020, Kamis (2/1/2020).
Tak hanya itu, Jokowi mengemukakan kasus Jiwasraya juga sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung dari sisi hukum. Dia mencatat lembaga terkait sudah melakukan pencekalan terhadap 10 orang supaya mereka bisa bersaksi dan membuka persoalan yang melilit perusahaan asuransi pelat merah ini.
Sebelumnya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkapkan negara berpotensi rugi sebesar Rp13,7 triliun akibat masalah Jiwasraya, yang telah berinvestasi pada 13 perusahaan bermasalah. Dia mengungkapkan Jiwasraya diduga melanggar prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi melalui investasi pada aset dengan risiko tinggi untuk mengejar high return.
Total investasi Jiwasraya dalam instrumen saham tercatat mencapai Rp5,7 triliun atau 22,4% dari aset finansial, di mana 5 persen dari angka itu ditempatkan di saham perusahaan berkinerja baik (LQ45) dan 95% lainnya di saham berkinerja buruk.
Kemudian, investasi di reksa dana menyentuh 59,1% dari aset finansial, setara dengan Rp14,9 triliun. Dari jumlah itu, hanya 2% yang dikelola manajer investasi berkinerja baik sedangkan 98 persen sisanya dikelola manajer investasi berkinerja buruk.
Seperti diketahui, pemerintah menyebutkan masalah keuangan di Jiwasraya sudah terjadi sejak 2006. Saat itu, Jiwasraya tercatat memiliki defisit keuangan hingga lebih dari Rp3 triliun.
Pada 2006-2007, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun telah memberikan opini disclaimer terhadap laporan keuangan perseroan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Jumlah Penerima MBG Sentuh Angka 40 Juta di Akhir Oktober 2025
Sejumlah Anggota Polda Metro Diduga Lakukan Pelecehan Seksual
Tanggapan GoTo Terkait Penyusunan Perpres Mengatur Ojek Online
Banjir Vietnam Tewaskan 10 Orang
Advertisement
Bahlil Minta Pertamina Buka Pengaduan Keluhan Pertalite
Polisi Selidiki Gedung Ambruk Ponpes Situbondo, 1 Santri Meninggal
Tambah Pesawat untuk Modifikasi Cuaca Cegah Hujan di Jateng
Purbaya Jelaskan Tujuan Penerbitan PP 38 Tahun 2025
Geledah Rumah Eks Sekjen Kemenaker, KPK Sita Mobil
Advertisement
Terima Suap Miliaran Rupiah, 3 Hakim Hanya Dituntut 12 Tahun Penjara
Prabowo Ingatkan Polisi Harus Sigap, Jangan Ego Sektoral
Eks Sekjen Kemenaker Tersangka Pemerasan TKA
Mensos Sebut Usulan Gelar Pahlawan Soeharto Berasal dari Bawah
Rumah Roboh di Pecinan Semarang, Anak Selamat Tertimbun Reruntuhan
Advertisement
MKD DPR RI Sidangkan Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio Cs
Berita Pilihan
- Rumah Tua di Kawasan Pecinan Semarang Kubur 5 Panghuninya, 1 Orang MD
- Wabah Flu Burung Jerman Berpotensi Menyebar ke Negara Tetangga Eropa
- Diguyur Hujan Deras, Semarang Kembali Banjir
- Tokoh hingga Sultan dari Berbagai Daerah Mendeklarasikan FKN
- Ketum Muhammadiyah Berharap Generasi Muda Mewarisi Nilai Sumpah Pemuda
Advertisement
Penentuan UMK 2026, Survei KHL Sleman Hanya Dilakukan Semester II
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- BGN Larang Penggunaan Bahan Pabrikan untuk Menu MBG
- Menko Muhaimin Sebut Ritel Raksasa Bisa Bunuh UMKM
- Jual Stadion Maracana! Rio de Janeiro Alami Krisis Keuangan
- Jadwal KRL Solo Jogja, Rabu 29 Oktober 2025
- Jadwal SIM Keliling Ditlantas Polda DIY, 29 Oktober 2025
- Tomas Trucha Resmi Jadi Pelatih Baru PSM Makassar
- Jadwal KA Prameks, Rabu 29 Oktober 2025
Advertisement
Advertisement
