Advertisement
Pengamanan Laut Indonesia Tumpang Tindih

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia diminta menyatukan lembaga pengamanan laut dengan sistem satu badan untuk berbagai tugas (single agency multi-task). Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPR, Sukamta.
Dia menilai sistem keamanan laut selama ini berjalan dengan multi-agency single task (banyak badan dengan satu tugas). Kondisi itu ujarnya, sering membuat Indonesia kecolongna dalam hal pencurian ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia selain tidak efektif.
Advertisement
“Beberapa kementerian atau lembaga memiliki tugas penegakan hukum di laut. Hal ini tentunya menyebakan penegakan keamanan di laut tidak efektif dan tumpang tindih serta borosnya anggaran,” ujarnya.
Karena itu dia mengatakan bahwa masalah tersebut perlu di pikirkan agar berjalan dengan Single Agency Multi Task.
“Karena itu, saya mendorong dibahasnya RUU Keamanan Laut yang sudah masuk Prolegnas 2019-2024. Dengan RUU ini kita harapkan sistem keamanan laut serta fungsi Bakamla menjadi jelas dan lebih kuat,” ujarnya.
Dia menambahkan alutsista keamanan laut juga perlu diperkuat sehingga dapat memberi efek gentar kepada kapal-kapal asing agar tidak berani melanggar wilayah laut Indonesia.
Peryataan Sukamta tersebut terkait adanya kapal asing yang memasuki perairan Natuna.
Sebelumnya, beredar video yang menunjukkan kehadiran kapal-kapal ikan asing di perairan Natuna. Kapal coast guard China turut mengawal kapal-kapal ikan dari negaranya yang mencuri di perairan Indonesia.
“Jelas tidak imbang ya, kapal nelayan kita berhadapan dengan kapal cost guard China yang sedang mengawal nelayan mereka mencuri ikan di wilayah RI. Ini menunjukkan kita masih perlu meningkatkan sistem keamanan laut kita,” katanya.
Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Polhukam itu menyesalkan kapal asing memasuki wilayah perairan Indonesia dengan bersikap sampai mengusir nelayan Indonesia, seolah-seolah perairan itu masuk wilayahnya China.
"Hal ini tentu tak bisa dibiarkan. Ke depannya kita harus lebih memikirkan keamanan di daerah perbatasan seperti Natuna," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement

Pekerja di DIY Dukung SE Larangan Penahanan Ijazah, Ini Alasannya
Advertisement

Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- Bayar PBB Kini Bisa Gunakan Aplikasi Lokal, Ini Caranya
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
Advertisement
Advertisement