Advertisement
3 Tahun, 7 Perusahaan Selundupkan Kendaraan Mewah Lewat Tanjung Priok
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri) bersama Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kanan) dan Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Heru Pambudi (kiri) melihat barang bukti motor Harley Davidson saat konferensi pers terkait penyelundupan motor Harlery Davidson dan sepeda Brompton menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12/2019). - ANTARA /Hafidz Mubarak A
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Sebanyak tujuh perusahaan melakukan aksi penyelundupan mobil dan motor mewah di Pelabuhan Tanjung Priok. Tindak melawan hukum itu dilakukan dalam waktu tiga tahun terakhir.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat ditemui di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta pada Selasa (17/12/2019) sore.
Advertisement
Sri Mulyani menuturkan bahwa dalam kurun waktu 2016 hungga 2019, tujuh perusahaan kedapatan mencoba menyelundupkan mobil dan/atau motor mewah melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Perusahaan-perusahaan tersebut berinisial PT SLK, PT TJI, PT NILD, PT MPMP, PT IRS, PT TNA, dan PT TSP.
Ketujuh korporasi tersebut terbagi dalam tujuh kasus yang berbeda. Dalam kurun waktu tersebut, sebanyak 19 unit mobil mewah dan 35 unit motor/rangka motor/mesin motor mewah berbagai merk telah diamankan oleh Bea Cukai Tanjung Priok.
BACA JUGA
"Perkiraan total nilai barang mencapai kurang lebih Rp21 miliar dan potensi kerugian negara mencapai kurang lebih Rp48 miliar," paparnya.
Sementara itu, Jaksa Agung S. T. Burhanuddin menuturkan, dari tujuh kasus tersebut, empat diantaranya masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut. Dua kasus lainnya sudah memiliki keputusan pidana sementara satu kasus tersisa sudah siap dilimpahkan ke pengadilan.
Selain itu, pihaknya juga telah menetapkan empat orang tersangka. Mereka berinisial DH, SS, AH, dan LHW. Para tersangka akan dikenakan Pasal 103 huruf H Undang-Undang No 17 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan juncto Pasal 55 ayat 1 juncto Pasal 56 Kitan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Usai Salat Id, Prabowo Bagi Sembako ke Warga Aceh Tamiang
Wapres Gibran Rakabuming Salat Id di Istiqlal Bersama Jan Enthes
Presiden Prabowo Salat Idulfitri Bersama Warga Aceh Tamiang
Presiden Prabowo Ajak Rakyat Perkuat Persatuan di Hari Raya Idulfitri
Advertisement
Bocah 9 Tahun Meninggal Dunia Akibat Ledakan Petasan di Semarang
Pemerintah Dorong Pemudik WFH untuk Hindari Puncak Arus Balik
Arus Mudik Lebaran 2026 Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah
Pemerintah Matangkan Rencana WFH 1 Hari dalam Sepekan
Prabowo Buka Opsi Tim Independen Usut Kasus Penyiraman Air Keras
Advertisement
Volume Kendaraan di Tol Jogja-Solo Melonjak hingga 54%
Prabowo Malam Takbiran di Sumut, Salat Id di Aceh
Komnas HAM Dorong Kasus Penyiraman Air Keras Masuk Peradilan Umum
Korlantas Hentikan One Way Nasional KM 70 hingga Kalikangkung
Bos Djarum Akan Dimakamkan di Rembang
Advertisement
Idulfitri Jadi Kesempatan Baik Saling Hargai Perbedaan
Berita Pilihan
Advertisement
Kali Talang hingga Deles Indah Kembali Dibuka 22 Maret 2026
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Prabowo Sentil Mobil Dinas Gubernur Rp8 Miliar
- Polri Evaluasi Pemberlakuan One Way Nasional
- Pemerintah Tak Naikkan BBM meski Harga Minyak Naik, Ini Alasannya
- Prabowo Anggap Penyiraman Air Keras sebagai Aksi Terorisme
- Diadukan Palestina, FIFA Jatuhkan Sanksi ke Israel
- Tips Nikmati Hidangan Saat Lebaran Tanpa Khawatir Kesehatan
- Timteng Memanas, Pemerintah Siapkan Skenario Pemberangkatan Haji
Advertisement
Advertisement
