DPR Cekal Penjahat Jiwasraya

Pejalan kaki melintas di dekat logo PT Asuransi Jiwasraya, di Jakarta, Jumat (12/10/2018). - JIBI/Dedi Gunawan
17 Desember 2019 01:37 WIB Wibi Pangestu Pratama News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA -  Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR melakukan pencekalan terhadap pihak-pihak yang menyebabkan merosotnya kondisi keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Anggota Komisi VI DPR Mukhtarudin menjelaskan bahwa DPR membuat pernyataan politik untuk mencekal siapapun yang menyebabkan masalah di tubuh Jiwasraya.

Pihaknya menduga terdapat oknum yang mengambil keuntungan sehingga kondisi keuangan Jiwasraya terus merosot.

"Ini persoalan serius dan kami tidak main-main, penegakan hukum harus dilakukan, penyelamatan korporasi juga harus dilakukan, keduanya secara simultan. Mereka [para oknum] tidak bisa main-main dengan keadaan ini, harus tahu ada penderitaan rakyat ini," ujar Mukhtarudin pada Senin (16/12/2019).

Dia menjelaskan bahwa DPR akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak berwenang untuk mengusut tuntas masalah di tubuh Jiwasraya, khususnya terkait pemasaran produk JS Plan yang menekan risk based capital (RBC) perseroan hingga -805 persen saat ini.

Komisi VI sendiri mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk mengusut masalah tersebut, bukan sekadar panitia kerja (panja) karena Komisi VI menilai skala masalah tersebut sudah sangat besar.

"Masalah keuangannya, Otoritas Jasa Keuangan [OJK], dan lain-lain di Komisi XI, masalah korporasinya di Komisi VI. Kami mendorong dibentuk Pansus, sehingga ini betul-betul tuntas, tidak parsial," ujar dia.

Adapun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa pihaknya menengarai adanya tindak kriminal di tubuh Jiwasraya yang menyebabkan terperosoknya kondisi keuangan perusahaan. Pemerintah akan meminta aparat penegak hukum untuk melakukan penanganan yang sesuai undang-undang.

"Tentu dalam hal ini, seluruh data-data yang diperoleh dan dilakukan untuk penegakan hukum akan kami sampaikan kepada Kepolisian, Kejaksaan, bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK]," ujar Sri usai rapat bersama Komisi XI DPR, Senin (16/12/2019).

Dia menjelaskan bahwa langkah menempuh jalur hukum dapat memberikan sinyal yang tegas dan jelas bahwa pemerintah dan DPR akan bersama-sama untuk tidak melindungi pihak yang melakukan kejahatan korporasi.

Selain itu, langkah itu pun dapat memberikan kepastian kepada para investor dari Jiwasraya. 

Berdasarkan dokumen keuangan Jiwasraya yang diperoleh Bisnis, perseroan memiliki kebutuhan likuiditas Rp16,13 triliun untuk membayar klaim jatuh tempo. Kewajiban tersebut terdiri dari Rp12,4 triliun untuk pembayaran klaim dalam kurun Oktober–Desember 2019 dan Rp3,7 triliun pada 2020.

 

Sumber : bisnis.com