Advertisement
Nadiem Makarim Tegaskan Ujian Nasional Tidak Dihapus, Ini Penjelasannya

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim tentang Ujian Nasional (UN) menjadi polemik. Ia menegaskan bahwa Ujian Nasional (UN) tidak dihapus, namun diganti jadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.
"UN tidak dihapus, kata dihapus hanya headline di media online biar banyak yang klik," ujar Nadiem dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Kamis (12/12/2019).
Advertisement
Nadiem menegaskan bahwa yang dihapus adalah format mata pelajaran. Format Asesmen Kompetensi Minimum mirip dengan soal yang diujikan pada Programme for International Student Assessment (PISA), yang terdiri dari literasi dan numerasi. Kemudian, ditambah dengan survei karakter.
"Tapi memang ini penyederhanaan yang dramatis," kata dia lagi.
Mulai 2021, pelaksanaan UN yang bisa mengujikan mata pelajaran diganti formatnya dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.
Hal itu merupakan satu dari empat poin kebijakan pendidikan Merdeka Belajar. Tiga poin lainnya yakni pengembalian kewenangan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) ke sekolah, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan naiknya kuota jalur prestasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Untuk pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter tersebut berbeda dengan UN, yang diselenggarakan pada akhir jenjang. Untuk format penilaian baru tersebut, diselenggarakan pada pertengahan jenjang seperti kelas IV untuk SD, kelas VIII untuk SMP dan kelas XI untuk SMA.
Dengan dilakukan pada pertengahan jenjang, hasil asesmen bisa dimanfaatkan sekolah untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa. Penilaian itu dilakukan sejak jenjang SD, dengan harapan dapat mendeteksi sejak dini permasalahan mutu pendidikan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement

Perizinan Penambangan di DIY Dibatasi Sebulan, Penggunaan Alat Disesuaikan dengan Lokasi Tambang
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- Bayar PBB Kini Bisa Gunakan Aplikasi Lokal, Ini Caranya
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
Advertisement
Advertisement