Advertisement
Nadiem Makarim Tegaskan Ujian Nasional Tidak Dihapus, Ini Penjelasannya
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (tengah) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019). Rapat kerja tersebut membahas sistem zonasi dan Ujian Nasional (UN) tahun 2020, serta persiapan pelaksanaan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim tentang Ujian Nasional (UN) menjadi polemik. Ia menegaskan bahwa Ujian Nasional (UN) tidak dihapus, namun diganti jadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.
"UN tidak dihapus, kata dihapus hanya headline di media online biar banyak yang klik," ujar Nadiem dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Kamis (12/12/2019).
Advertisement
Nadiem menegaskan bahwa yang dihapus adalah format mata pelajaran. Format Asesmen Kompetensi Minimum mirip dengan soal yang diujikan pada Programme for International Student Assessment (PISA), yang terdiri dari literasi dan numerasi. Kemudian, ditambah dengan survei karakter.
"Tapi memang ini penyederhanaan yang dramatis," kata dia lagi.
BACA JUGA
Mulai 2021, pelaksanaan UN yang bisa mengujikan mata pelajaran diganti formatnya dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.
Hal itu merupakan satu dari empat poin kebijakan pendidikan Merdeka Belajar. Tiga poin lainnya yakni pengembalian kewenangan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) ke sekolah, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan naiknya kuota jalur prestasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Untuk pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter tersebut berbeda dengan UN, yang diselenggarakan pada akhir jenjang. Untuk format penilaian baru tersebut, diselenggarakan pada pertengahan jenjang seperti kelas IV untuk SD, kelas VIII untuk SMP dan kelas XI untuk SMA.
Dengan dilakukan pada pertengahan jenjang, hasil asesmen bisa dimanfaatkan sekolah untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa. Penilaian itu dilakukan sejak jenjang SD, dengan harapan dapat mendeteksi sejak dini permasalahan mutu pendidikan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Prabowo Sebut Jumlah Kasus Keracunan Menu MBG Masih Batas Wajar
Abaikan Gencatan Senjata, Pasukan Israel Tetap Serang Warga Gaza
KSPI Soroti PHK dan Korupsi Selama Satu Tahun Pemerintahan Prabowo
Kejagung Sita Rumah Mewah Milik Riza Chalid
Advertisement
Pabrik Bahan Peledak di Rusia Meledak, Sedikitnya Tiga Orang Tewas
Prabowo Tegaskan Program MBG Berhasil Meski Ada Kasus Keracunan
Kasasi Kasus Pembunuhan Ditolak, Anggota TNI AL Wajib Bayar Rp576 Juta
Kemendagri Buka Opsi Evaluasi Sistem Pilkada, Ini Alasannya
Ribuan Alumni Pesantren di Situbondo Gelar Aksi Boikot Trans 7
Advertisement
Pakistan dan Afghanistan Sepakat Lanjutkan Dialog Perdamaian
Prabowo Puji Kepala BGN Kembalikan Rp70 Triliun ke Negara
BRIN Temukan Mikroplastik di Air Hujan Jakarta, Ini Dampaknya
Indeks Partisipasi Pemilu Bisa Jadi Acuan Revisi Sistem Pemilu
Prabowo Tegaskan MBG Telah Libatkan 12.000 Dapur
Advertisement
20.000 Pasukan Indonesia Siap Dikirim ke Gaza Palestina
Berita Pilihan
Advertisement
DPRD DIY Dorong Pemerataan Pembangunan di Wilayah Perbatasan
Advertisement
Thai AirAsia Sambung Kembali Penerbangan Internasional di GBIA
Advertisement
Berita Populer
- Persib Bandung Bekuk PSBS Biak 3-0 di Stadion Maguwoharjo
- BMW Pertahankan Kepemimpinan di Pasar Mobil Premium
- Ekonomi Malaysia Tumbuh 5,2 Persen di Kuartal III/2025
- Kevin Federline Sebut Britney Spears Konsumsi Kokain Saat Menyusui
- Jonatan Christie Lolos Semifinal Denmark Open 2025
- SMAN 1 Jogja Setop Pembagian Paket, Operasional SPPG Dihentikan
- ASN Bantul Wajib Jadi Anggota Koperasi Desa Merah Putih, Ini Alasannya
Advertisement
Advertisement
