Advertisement
Komitmen Pemerintah Memberantas Korupsi Dipertanyakan. Begini Kata Ma'ruf Amin ...
Wakil Presiden Maruf Amin. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Langkah pemerintah dalam mewujudkan komitmen antikorupsi semakin dipertanyakan. Alasannya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak kunjung menerbitkan Perppu KPK, namun memberi grasi untuk tersangka korupsi Annas Maamun. Selain itu kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan juga urung membuahkan hasil.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menuturkan sejumlah langkah pemerintah ini bukan berarti tidak memiliki komitmen kuat untuk memberantas korupsi. Ia menyebut pemerintah tetap akan menggelorakan semangat antikorupsi karena sudah menjadi keputusan pemerintah.
Advertisement
"Kalau soal masalah peninjauan kembali terhadap undang-undang [KPK], kita sudah sepakat supaya dilakukan melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi," kata Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (5/12/2019).
Menurutnya, apapun keputusan yang ditetapkan oleh MK, pemerintah akan menjalankan sesuai aturan hukum yang ada. Sementara itu, mengenai pemberian grasi kepada terpidana korupsi mantan Gubernur Riau Annas Maamun, ia menyebut proses hukum yang berjalan.
"Tidak ada kaitannya dengan bahwa kita [pemerintah] tidak memiliki komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi," katanya.
Ketua Majelis Ulama Indonesia nonaktif itu menambahkan saat ini kepolisian juga terus berupaya menuntaskan kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan.
"Kalau sudah selesai pasti diberitahu, ya kita tunggu saja [dari kepolisian]," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
