Advertisement
Ketum PA 212 Tanggapi soal Petisi Menolak Reuni 212 di Monas
Aksi 212. - Okezone
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Adanya petisi yang mengajak untuk menolak penyelenggaran acara Reuni 212 di Monumen Nasional (Monas) pada Senin (2/12/2019) dikomentari Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma'arif. Slamet menilai kalau petisi semacam itu justru mengandung nilai politis.
Slamet justru tidak asing dengan adanya penolakan-penolakan setiap acara reuni 212 akan digelar. Namun kali ini ada yang berbeda dari penolakan tersebut karena turut menyeret nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Advertisement
"Tahun ini saya melihat sebuah sebaran sebuah meme yang akan demo ke Balkot [Balai Kota] menolak izin [Reuni 212] dan kemudian terlihat politisnya, izin keluar, Anies lengser," kata Slamet saat ditemui di Gedung DDII, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2019).
Dengan adanya ajakan-ajakan penolakan seperti itu, Slamet menilai justru ada pihak yang berpolitis, bukan PA 212 yang sedang memanfaatkan untuk bermain politis. Pasalnya, Slamet membantah kalau acara Reuni 212 tahun ini akan menyinggung soal politik bahkan dia mengklaim tidak mengundang tokoh politik.
"Kami jamin tidak akan berbicara urusan politik apapun jadi betul-betul mengajak merekatkan persatuan kita ingin sekali lagi apa yang selama ini tersekat-sekat di reuni nanti bisa kita eratkan kembali," pungkasnya.
Untuk diketahui, reuni akbar 212 akan digelar pada Senin (2/12/2019) di lapangan silang Monas, Jakarta Pusat. Menjelang gelaran yang awalnya dibuat untuk menjatuhkan mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ini, muncul petisi penolakan.
Petisi ini terdapat di situs change.org yang dibuat oleh akun 7intaputih dengan judul petisi Tolak Izin Reuni dan Bubarkan PA 212. Petisi tersebut juga ditujukan langsung kepada Gubernur Jakarta Anies Baswedan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Ditjen Imigrasi Gerebek 12 PSK WNA Bagian dari Jaringan Prostitusi Internasional
Dipecat Tidak Hormat, Polisi Penembak Siswa SMK Semarang Ajukan Banding
Advertisement
PKB Dukung Gagasan Prabowo Perbaiki Sistem Pemilu dan Pilkada
BRIN Teliti Vaksin Ikan untuk Tingkatkan Produktivitas Pangan Akuatik
Alasan RK-Suswono Tidak Jadi Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke MK
Mantan Menkumham Yasonna Laoly Tak Hadiri Panggilan KPK, Minta Dijadwalkan Ulang
Advertisement
RK-Suswono Terima Hasil Pilkada Jakarta 2024 dan Cabut Aduan di DKPP
Belgia Berikan Hak Kerja Bagi PSK
Mesin Pompa SPBU Meledak, Operator Wanita Alami Luka Bakar
Aktivis HAM Dokumentasikan Kejahatan Bashar al-Assad Terhadap 6.000 Petugas
Advertisement
Presiden Prabowo Hargai PDIP di Luar Pemerintahan
Berita Pilihan
- Ini Daftar Wilayah yang Nihil Permohonan Sengketa Pilkada di MK Termasuk DIY
- Pilkada Jakarta Bersih dari Gugatan Sengketa, Pramono-Rano Karno Sah Menangkan Pemilihan
- Sistem Zonasi dalam PPDB Diminta Berbasis Hak Anak
- Mantan Menkumham Yassona Laoly Dipanggil KPK sebagai Saksi
- Pemerintah Diminta Susun Peta Jalan untuk Mengatasi Masalah PPDB Zonasi
Advertisement
Cetak Generasi Pemuda yang Njogjani, Dinas Dikpora Jogja Gelar Yogyakarta Youth Camp 2024
Advertisement
Mingguan (Jalan-Jalan 14 Desember) - Jogja Selalu Merayakan Buku
Advertisement
Berita Populer
- Golkar Hargai Ketidakhadiran Jokowi di Undangan HUT Partai
- ASN Singapura Terbaik di Dunia, Begini Kondisi ASN Indonesia
- Presiden Prabowo Hargai PDIP di Luar Pemerintahan
- Aktivis HAM Dokumentasikan Kejahatan Bashar al-Assad Terhadap 6.000 Petugas
- Mesin Pompa SPBU Meledak, Operator Wanita Alami Luka Bakar
- Dugaan Korupsi Rp300 Triliun: Helena Lim Bantah Tuduhan Sebagai Pengumpul Keuntungan Smelter
- Belgia Berikan Hak Kerja Bagi PSK
Advertisement
Advertisement
