Advertisement
Ketum PA 212 Tanggapi soal Petisi Menolak Reuni 212 di Monas
Aksi 212. - Okezone
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Adanya petisi yang mengajak untuk menolak penyelenggaran acara Reuni 212 di Monumen Nasional (Monas) pada Senin (2/12/2019) dikomentari Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma'arif. Slamet menilai kalau petisi semacam itu justru mengandung nilai politis.
Slamet justru tidak asing dengan adanya penolakan-penolakan setiap acara reuni 212 akan digelar. Namun kali ini ada yang berbeda dari penolakan tersebut karena turut menyeret nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Advertisement
"Tahun ini saya melihat sebuah sebaran sebuah meme yang akan demo ke Balkot [Balai Kota] menolak izin [Reuni 212] dan kemudian terlihat politisnya, izin keluar, Anies lengser," kata Slamet saat ditemui di Gedung DDII, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2019).
Dengan adanya ajakan-ajakan penolakan seperti itu, Slamet menilai justru ada pihak yang berpolitis, bukan PA 212 yang sedang memanfaatkan untuk bermain politis. Pasalnya, Slamet membantah kalau acara Reuni 212 tahun ini akan menyinggung soal politik bahkan dia mengklaim tidak mengundang tokoh politik.
"Kami jamin tidak akan berbicara urusan politik apapun jadi betul-betul mengajak merekatkan persatuan kita ingin sekali lagi apa yang selama ini tersekat-sekat di reuni nanti bisa kita eratkan kembali," pungkasnya.
Untuk diketahui, reuni akbar 212 akan digelar pada Senin (2/12/2019) di lapangan silang Monas, Jakarta Pusat. Menjelang gelaran yang awalnya dibuat untuk menjatuhkan mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ini, muncul petisi penolakan.
Petisi ini terdapat di situs change.org yang dibuat oleh akun 7intaputih dengan judul petisi Tolak Izin Reuni dan Bubarkan PA 212. Petisi tersebut juga ditujukan langsung kepada Gubernur Jakarta Anies Baswedan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
Advertisement
Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
Advertisement
Menteri PANRB Tegaskan ASN Tak Boleh WFA, yang Diperbolehkan FWA
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini di Sleman dan Kulonprogo, Selasa 1 Juli 2025
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Pemerintah Klaim Megaproyek Baterai Kendaraan Listrik di Karawang Serap 8 Ribu Tenaga Kerja
- Palestina Minta Internasional Desak Penghentian Kekerasan oleh Pemukim Israel di Tepi Barat
- Hujan Ringan Selimuti Sejumlah Kota Besar Hari Ini Senin 30 Juni 2025
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
Advertisement
Advertisement
