Advertisement
Intoleransi di Bantul Disorot Organisasi Nasional, Presiden Jokowi Diminta Tegas
Ilustrasi toleransi antar umat beragama. - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Kasus intoleransi yang terus terjadi di Bantul mengundang perhatian banyak.
Presiden Joko Widodo diminta untuk semakin tegas menegakkan suasana yang penuh dengan toleransi dalam kehidupan antar-umat beragama di Indonesia.
Advertisement
Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Generasi Optimis (GO) Indonesia Tigor Mulo Horas Sinaga di Jakarta, Kamis (14/11/2019), mengatakan catatan penting bagi Presiden Jokowi dan Wapres Kiai Ma'ruf Amin sebagai pelaksana amanah konstitusi rakyat di antaranya untuk memastikan setiap warga negara terlindungi hak-hak konstitusinya, termasuk hak untuk menjalankan ibadah seperti yang termaktub dalam UUD 1945.
“Jangan sampai terjadi persekusi. Kita ingat komitmen Presiden Jokowi sejak 2014 yang berniat menghapus SKB 3 Menteri terkait perizinan rumah ibadah, maka itu selayaknya mendorong terciptanya suasana kondusif terkait hak beragama dari setiap warga,” katanya.
BACA JUGA
Ia mencontohkan insiden pembubaran upacara doa keagamaan Paguyuban Padma Buwana Manggir di Dusun Mangir Lor, Bantul, DIY Selasa (12/11/2019) yang dituding menyimpang dari ajaran agama itu cenderung disebutnya menyalahi norma toleransi.
Horas menambahkan, insiden serupa mestinya tak perlu terjadi dengan mengedepankan toleransi dan komunikasi secara kekeluargaan.
Pihaknya pun mendorong Presiden Jokowi menunaikan tekadnya untuk membangun sebuah tatanan masyarakat Indonesia yang damai dan toleran.
"Kami ingin insiden semacam di Bantul ini tak terulang lagi di masa mendatang. Masing-masing pihak yang bersitegang di lokasi kami harap bisa saling menghormati satu sama lain,” katanya.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling menghargai dan saling menyayangi dengan senantiasa mengembangkan sikap toleransi dalam beragam.
“Jangan lagi timbul masalah yang menyangkut agama seperti ini karena kita sama-sama insan ciptaan dan anak-anak ibu pertiwi," kata Horas yang juga pemerhati inteljen dan politik itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kemlu: Peran Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza Bersifat Multilateral
Kasus Dugaan Fraud PT DSI, Bareskrim Sita Dana Rp4 Miliar
Antisipasi Virus Nipah, Bandara Ngurah Rai Perketat Pintu Masuk Bali
Iran Tegaskan Kendali Selat Hormuz di Tengah Ancaman Serangan AS
Advertisement
KNKT: Pesawat Keluar Landasan Dominasi Investigasi Penerbangan 2025
Roda Lepas Saat Take Off, Pesawat British Airways Tetap Mendarat Aman
Prabowo Minta DEN Kurangi Impor BBM, Targetkan Swasembada Energi
Menkeu Purbaya Rombak 36 Pejabat Eselon II, Terbanyak di Bea Cukai
Kasus Jambret Sleman Disorot DPR, Kejaksaan Minta Arahan Pimpinan
Advertisement
Kenaikan Gaji Hakim Ad Hoc Tinggal Tunggu Tanda Tangan Prabowo
Istana Tegaskan Belum Ada Rencana Reshuffle Kabinet Merah Putih
Polemik Kasus Penjambretan di Sleman, Kapolres dan Kajari Minta Maaf
KemenPPPA Soroti Trauma Korban Penjambretan di Sleman
Profil Delapan Anggota Dewan Energi Nasional yang Dilantik Prabowo
Advertisement
DPR RI Desak Penghentian Kasus Kejar Jambret Hogi Minaya di Sleman
Berita Pilihan
- KemenPPPA Soroti Trauma Korban Penjambretan di Sleman
- Ketua KPK Ungkap Pola Baru OTT, Aliran Dana Kini Disamarkan
- Kalah di Pemilu Paruh Waktu 2026 Bisa Bikin Donald Trump Dimakzulkan
- Pesawat Smart Air Jatuh di Nabire, Diduga Gagal Lepas Landas
- Dugaan Tak Profesional, Tim SIRI Kejagung Periksa Sejumlah Kajari
Advertisement
Advertisement
Wisata Bunga Sakura Asia Jadi Tren, Ini 5 Destinasi Favorit 2026
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal KRL Solo-Jogja Rabu 28 Januari 2026, Mulai Pukul 05.00 WIB
- CIA Disebut Bangun Kehadiran Permanen AS di Venezuela
- Harga Cabai Rawit Merah Beringharjo Tembus Rp55.000, Pasar Lain Stabil
- Registrasi Nomor Seluler Baru Wajib Biometrik Mulai 2026
- Pemkot Jogja Genjot Emberisasi Sampah Organik hingga 27,5 Ton per Hari
- Nyeri Neuropatik Kian Mengintai, Guru Besar UKDW Ungkap Faktanya
- Satpol PP Bantul Tertibkan Reklame Ilegal di Titik Strategis
Advertisement
Advertisement
