Advertisement
Intoleransi di Bantul Disorot Organisasi Nasional, Presiden Jokowi Diminta Tegas
Ilustrasi toleransi antar umat beragama. - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Kasus intoleransi yang terus terjadi di Bantul mengundang perhatian banyak.
Presiden Joko Widodo diminta untuk semakin tegas menegakkan suasana yang penuh dengan toleransi dalam kehidupan antar-umat beragama di Indonesia.
Advertisement
Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Generasi Optimis (GO) Indonesia Tigor Mulo Horas Sinaga di Jakarta, Kamis (14/11/2019), mengatakan catatan penting bagi Presiden Jokowi dan Wapres Kiai Ma'ruf Amin sebagai pelaksana amanah konstitusi rakyat di antaranya untuk memastikan setiap warga negara terlindungi hak-hak konstitusinya, termasuk hak untuk menjalankan ibadah seperti yang termaktub dalam UUD 1945.
“Jangan sampai terjadi persekusi. Kita ingat komitmen Presiden Jokowi sejak 2014 yang berniat menghapus SKB 3 Menteri terkait perizinan rumah ibadah, maka itu selayaknya mendorong terciptanya suasana kondusif terkait hak beragama dari setiap warga,” katanya.
Ia mencontohkan insiden pembubaran upacara doa keagamaan Paguyuban Padma Buwana Manggir di Dusun Mangir Lor, Bantul, DIY Selasa (12/11/2019) yang dituding menyimpang dari ajaran agama itu cenderung disebutnya menyalahi norma toleransi.
Horas menambahkan, insiden serupa mestinya tak perlu terjadi dengan mengedepankan toleransi dan komunikasi secara kekeluargaan.
Pihaknya pun mendorong Presiden Jokowi menunaikan tekadnya untuk membangun sebuah tatanan masyarakat Indonesia yang damai dan toleran.
"Kami ingin insiden semacam di Bantul ini tak terulang lagi di masa mendatang. Masing-masing pihak yang bersitegang di lokasi kami harap bisa saling menghormati satu sama lain,” katanya.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling menghargai dan saling menyayangi dengan senantiasa mengembangkan sikap toleransi dalam beragam.
“Jangan lagi timbul masalah yang menyangkut agama seperti ini karena kita sama-sama insan ciptaan dan anak-anak ibu pertiwi," kata Horas yang juga pemerhati inteljen dan politik itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
