Advertisement
Intoleransi di Bantul Disorot Organisasi Nasional, Presiden Jokowi Diminta Tegas
Ilustrasi toleransi antar umat beragama. - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Kasus intoleransi yang terus terjadi di Bantul mengundang perhatian banyak.
Presiden Joko Widodo diminta untuk semakin tegas menegakkan suasana yang penuh dengan toleransi dalam kehidupan antar-umat beragama di Indonesia.
Advertisement
Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Generasi Optimis (GO) Indonesia Tigor Mulo Horas Sinaga di Jakarta, Kamis (14/11/2019), mengatakan catatan penting bagi Presiden Jokowi dan Wapres Kiai Ma'ruf Amin sebagai pelaksana amanah konstitusi rakyat di antaranya untuk memastikan setiap warga negara terlindungi hak-hak konstitusinya, termasuk hak untuk menjalankan ibadah seperti yang termaktub dalam UUD 1945.
“Jangan sampai terjadi persekusi. Kita ingat komitmen Presiden Jokowi sejak 2014 yang berniat menghapus SKB 3 Menteri terkait perizinan rumah ibadah, maka itu selayaknya mendorong terciptanya suasana kondusif terkait hak beragama dari setiap warga,” katanya.
Ia mencontohkan insiden pembubaran upacara doa keagamaan Paguyuban Padma Buwana Manggir di Dusun Mangir Lor, Bantul, DIY Selasa (12/11/2019) yang dituding menyimpang dari ajaran agama itu cenderung disebutnya menyalahi norma toleransi.
Horas menambahkan, insiden serupa mestinya tak perlu terjadi dengan mengedepankan toleransi dan komunikasi secara kekeluargaan.
Pihaknya pun mendorong Presiden Jokowi menunaikan tekadnya untuk membangun sebuah tatanan masyarakat Indonesia yang damai dan toleran.
"Kami ingin insiden semacam di Bantul ini tak terulang lagi di masa mendatang. Masing-masing pihak yang bersitegang di lokasi kami harap bisa saling menghormati satu sama lain,” katanya.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling menghargai dan saling menyayangi dengan senantiasa mengembangkan sikap toleransi dalam beragam.
“Jangan lagi timbul masalah yang menyangkut agama seperti ini karena kita sama-sama insan ciptaan dan anak-anak ibu pertiwi," kata Horas yang juga pemerhati inteljen dan politik itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
DPR RI Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
29 Penumpang Belum Ditemukan, Manajemen KMP Tunu Pratama Jaya Minta Maaf
Sekolah Rakyat Dibangun Mulai September 2025, Dilengkapi Dapur dan Asrama
Advertisement
LaNyalla Bicara Soal 66 Tahun Dekrit Presiden
Pemerintah Diminta Memperhatikan Pemerataan Anggaran Pendidikan
Pemerintah Daerah Didorong Membangun Jalan dengan Aspal Plastik
Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Diperkirakan Menampung 1.075 Siswa
Advertisement
Objek Diduga Bangkai Kapal Tunu Pratama Jaya Ditemukan Tim SAR
Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
Menghadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo Hari Ini Tiba di Brasil
Advertisement
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement
Sanksi Yustisi Kawasan Tanpa Rokok di Malioboro Tak Perlu Terburu-buru
Advertisement
Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
- Hamas Sambut Baik Rencana Gencatan Senjata dengan Israel
- Sering Lakukan Kekerasan Terhadap Warga Sipil, KKB Papua Enos Tipagau Ditembak Mati
- Siswa Sekolah Rakyat Akan Jalani Masa Orientasi 14 Juli 2025
Advertisement
Advertisement
