Advertisement
Intoleransi di Bantul Disorot Organisasi Nasional, Presiden Jokowi Diminta Tegas
Ilustrasi toleransi antar umat beragama. - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Kasus intoleransi yang terus terjadi di Bantul mengundang perhatian banyak.
Presiden Joko Widodo diminta untuk semakin tegas menegakkan suasana yang penuh dengan toleransi dalam kehidupan antar-umat beragama di Indonesia.
Advertisement
Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Generasi Optimis (GO) Indonesia Tigor Mulo Horas Sinaga di Jakarta, Kamis (14/11/2019), mengatakan catatan penting bagi Presiden Jokowi dan Wapres Kiai Ma'ruf Amin sebagai pelaksana amanah konstitusi rakyat di antaranya untuk memastikan setiap warga negara terlindungi hak-hak konstitusinya, termasuk hak untuk menjalankan ibadah seperti yang termaktub dalam UUD 1945.
“Jangan sampai terjadi persekusi. Kita ingat komitmen Presiden Jokowi sejak 2014 yang berniat menghapus SKB 3 Menteri terkait perizinan rumah ibadah, maka itu selayaknya mendorong terciptanya suasana kondusif terkait hak beragama dari setiap warga,” katanya.
Ia mencontohkan insiden pembubaran upacara doa keagamaan Paguyuban Padma Buwana Manggir di Dusun Mangir Lor, Bantul, DIY Selasa (12/11/2019) yang dituding menyimpang dari ajaran agama itu cenderung disebutnya menyalahi norma toleransi.
Horas menambahkan, insiden serupa mestinya tak perlu terjadi dengan mengedepankan toleransi dan komunikasi secara kekeluargaan.
Pihaknya pun mendorong Presiden Jokowi menunaikan tekadnya untuk membangun sebuah tatanan masyarakat Indonesia yang damai dan toleran.
"Kami ingin insiden semacam di Bantul ini tak terulang lagi di masa mendatang. Masing-masing pihak yang bersitegang di lokasi kami harap bisa saling menghormati satu sama lain,” katanya.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling menghargai dan saling menyayangi dengan senantiasa mengembangkan sikap toleransi dalam beragam.
“Jangan lagi timbul masalah yang menyangkut agama seperti ini karena kita sama-sama insan ciptaan dan anak-anak ibu pertiwi," kata Horas yang juga pemerhati inteljen dan politik itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Ojol Gelar Demo 17 September 2025, Ini 7 Tuntutan yang Diangkat
Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC Indra Utoyo Dipanggil KPK
Mahfud MD Dikabarkan Masuk Kabinet Merah Putih, Begini Respons Bappisus
Polri Minta Interpol Terbitkan Red Notice Riza Chalid
Advertisement
Menkop Nyatakan Satu Kopdes Merah Putih Bisa Gerakkan 15 Orang
KPU Cabut Aturan Rahasiakan Dokumen Ijazah Capres-Cawapres
Ini Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan agar Dapat Diskon Iuran 50 Persen
Alasan Pasukan TNI Terus Jaga Gedung Parlemen
Besok! Ojol Geruduk Kemenhub dan DPR, Ini Tuntutan Mereka
Advertisement
Kabel di Jalur Kereta Cepat Whoosh Dicuri, Pelaku Telah Diamankan
Cak Imin Ingin Rp200 Triliun Bisa Dinikmati UMKM
Aturan dan Petunjuk Teknis Pelantikan PPPK Paruh Waktu
Ada Gerhana Matahari Sebagian 21 September 2025
Gen Z di Timor Leste Prakarsai Demonstrasi
Advertisement
Prabowo Akan Menghadiri Peluncuran 25 Ribu Rumah Subsidi di Bogor
Berita Pilihan
- Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC Indra Utoyo Dipanggil KPK
- Menkop Nyatakan Satu Kopdes Merah Putih Bisa Gerakkan 15 Orang
- Ini Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan agar Dapat Diskon Iuran 50 Persen
- Cak Imin Ingin Rp200 Triliun Bisa Dinikmati UMKM
- Aturan dan Petunjuk Teknis Pelantikan PPPK Paruh Waktu
Advertisement
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- 600 Ribu Rekening Bermasalah Bisa Dapat Bansos, Ini Syaratnya
- Menteri Koperasi Minta Tambahan Anggaran untuk Kopdes Merah Putih
- Kemenag dan Kemenkes Perkuat Program Pesantren Sehat
- Malaysia Serukan Negara Dunia Akhiri Hubungan dengan Israel
- 100 Ribu WNI di AS Belum Lapor ke Kedutaan
- Mahmoud Abbas Desak Internasional Bertanggungjawab Atas Kejahatan Israel
- Merespons Ancaman Tarif Trump, China: Ini Pemaksaan Ekonomi
Advertisement
Advertisement
