Advertisement
Desa Fiktif, Sri Mulyani: Kita hanya Transfer Sesuai APBD dan Data Kemendagri
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kanan) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) sebelum memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (30/10/2019). Ratas tersebut membahas penyampaian program dan kegiatan di bidang kemaritiman dan investasi. - ANTARA FOTO/Wahyu Putro A.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA— Guna memastikan maanfaat agar dapat dirasakan oleh masyarakat, Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji untuk memperkuat pengawasan dan mekanisme dana transfer ke daerah.
Dia mencatat, anggaran dana desa misalnya, mengalami peningkatan dari Rp70 triliun pada tahun ini menjadi Rp72 triliun pada 2020. Anggaran tersebut diakuinya bukan merupakan jumlah yang sedikit sehingga pengawasan ketat dibutuhkan untuk mengawalnya hingga sampai ke masyarakat.
Advertisement
“Kita juga memiliki mekanisme agar transfer tidak otomatis langsung kepada account tanpa verifikasi, jadi kita akan memperkuat dari mekanismenya. Namun, kita berharap dengan anggaran yang lebih tinggi seperti dana desa, DAK [dana alokasi khusus] mereka bisa betul-betul dirasakan masyarakat,” ungkapnya, Kamis (14/11/2019).
Terkait dengan dugaan dana desa yang mengalir ke sejumlah desa fiktif, Sri menyebut Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tengah menelusuri dugaan tersebut.
BACA JUGA
“Kalau bocor ya nanti kan kita melihat BPK [Badan Pemeriksa Keuangan] yang melakukan audit yah. Kalau kita kan mekanismenya mentransfer sesuai dengan APBD dan data dari Kementerian Dalam Negeri, nanti kita lihat,” ujarnya.
Ia mengharapkan ada rasa kepemilikan dari pemerintah daerah terkait penyaluran dana transfer sehingga mereka bisa memanfaatkan anggaran yang cukup besar itu untuk memacu pertumbuhan ekonomi hingga mengentaskan desa-desa tertinggal.
Adapun, belanja negara untuk 2020 direncanakan senilai Rp2.540,4 triliun dengan alokasi Rp909,6 triliun untuk 87 kementerian/lembaga. Selain itu, dia menyebutkan anggaran transfer ke daerah dan dana desa pada 2020 direncanakan senilai Rp856,9 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Bus Wisata Asal Lampung Terbakar di Tol Cikampek
BGN Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Mulai 8 Januari
Sekretariat Kabinet Jelaskan Pasal Krusial KUHP dan KUHAP Baru
Kadispenad Jelaskan Bentrokan TNI AD-Brimob di Buton Selatan
Advertisement
Gelombang Protes Iran Tewaskan 20 Orang, 1.000 Ditangkap
Target 100 Ribu Peserta Magang Nasional 2025 Terpenuhi
Jaksa Tuduh Nadiem Tahu Chromebook Bermasalah Saat Pengadaan TIK
Sidang Korupsi Nadiem Digelar Pakai KUHAP Baru
AS Tangkap Maduro, Menhan Venezuela Klaim Banyak Pengawal Tewas
Advertisement
Usai Maduro Ditangkap, Trump Isyaratkan Kuba Jadi Target Berikut
Ketegangan Denmark-AS Meningkat akibat Klaim Greenland
Venezuela Bergejolak Usai Maduro Ditangkap Pasukan AS
Kasus Chromebook: Nadiem Makarim Didakwa Terima Rp809 M
Top Ten News Harianjogja.com pada Senin 5 Januari 2026
Advertisement
Polda NTT Pastikan Jasad Korban Kapal Tenggelam Pelatih Valencia
Berita Pilihan
Advertisement
Rawan Kecelakaan, Jembatan di Sendangrejo Akan Diperlebar
Advertisement
Korea Selatan Perpanjang Bebas Biaya Visa hingga Juni 2026
Advertisement
Berita Populer
- 80 Tahun Jogja Ibu Kota RI, Eko Suwanto Ajak Warga Cinta Tanah Air
- Prabowo Bahas Proyek Hilirisasi Rp100 Triliun di Hambalang
- Pemkab Kulonprogo Lantik 25 Kepsek Baru
- Parlinka Project Amikom Edukasi Pola Asuh Positif Orang Tua Remaja
- Kementan Bentuk 33 Balai Besar Modernisasi Pertanian
- Walking Tour Telusuri Jejak Sejarah Simpang Lima Boyolali
- ADD Gunungkidul 2026 Tetap Rp123 Miliar Meski TKD Dipangkas
Advertisement
Advertisement
