Advertisement
Jalur Transportasi Ditutup, Sebagian Hong Kong Lumpuh
Pengunjuk rasa menguasai jembatan yang menjadi penghubung dengan kampus Chinese University di Hong Kong, China, Rabu (13/11/2019). - Reuters/Thomas Peter
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Sebagian wilayah Hong Kong lumpuh menyusul penutupan beberapa jalur transportasi publik, sekolah, dan bisnis seiring situasi yang makin berbahaya dalam serangkaian unjuk rasa yang berlangsung berpekan-pekan.
Sekitar 1.000 pengunjuk rasa memblokir jalanan di pusat kota, yang menjadi lokasi gerai brand ritel mewah dan apartemen kelas atas, saat jam makan siang, Rabu (13/11/2019). Mereka mengenakan masker dan memakai pakaian layaknya pekerja kantoran, berbaris sembari melemparkan batu bata ke jalan.
Sejumlah universitas juga dibarikade oleh para mahasiswanya. Pada malam sebelumnya, para pengunjuk rasa dan polisi bentrok di beberapa kampus.
Saat itu, terjadi beberapa ledakan, tembakan gas air mata, dan peluru karet yang kemudian memakan korban luka-luka. Polisi mengklaim membantu beberapa kelompok mahasiswa asal China daratan untuk mengamankan diri ke lokasi aman menggunakan kapal.
Biro Pendidikan Hong Kong menyampaikan sekolah-sekolah ditutup pada Kamis (14/11/2019). Sejumlah universitas akan menggunakan sistem online learning dan lainnya mengkaji ulang metode pembelajaran untuk sisa semester ini.
Seperti dilansir Reuters, para pengunjuk rasa meluapkan kemarahan mereka karena menilai polisi melakukan kekerasan dalam menghadapi aksi protes. Mereka juga menuding Beijing melakukan intervensi dalam kebebasan yang dijamin di Hong Kong lewat prinsip One Country, Two Systems yang berlaku sejak 1997.
China membantah melakukan intervensi dan balik menyalahkan negara-negara Barat, seperti Inggris dan AS, karena dinilai ikut memanas-manasi situasi.
Polisi menyebutkan 142 orang sudah ditahan sejak Selasa (12/11/2019). Dengan demikian, jumlah total orang yang ditahan mencapai lebih dari 4.000.
Otoritas Rumah Sakit Hong Kong menyatakan 81 orang terluka sejak Senin (11/11/2019), dua di antara mereka dalam kondisi serius. Korban termuda berusia 10 bulan, tapi tidak diketahui penyebab lukanya.
Advertisement
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
