Advertisement
Mendes Bantah Ada Desa Siluman
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait keberadaan desa fiktif atau desa siluman mendapat bantahan dari Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar.
Jika yang dimaksud fiktif adalah tidak ada desanya dan mendapatkan kucuran dana, dia mengatakan hal tersebut tidak benar. Menurutnya, desa-desa yang mendapatkan kucuran dana desa memiliki pemerintahan desa, penduduk, sehingga pengucuran dana desanya bisa dipertanggungjawabkan.
Advertisement
“Sudah sudah. Sudah kita telusuri semua sesuai dengan tupoksinya Kemendes [Kementerian Daerah Tertinggal dan Transmigrasi], sudah kita telaah, dan memang kita temukan laporannya ada tahapan satu, dua, tiga. Dana desa setahun itu dievaluasi dua kali. Pertama 20 persen setelah selesai laporan 40 persen, gak akan turun itu kalo laporan gak selesai,” jelasnya di Istana Kepresidenan, Jumat (8/11/2019).
Hingga saat ini, dia mengaku tiga desa yang disebut fiktif tersebut memang memiliki pemerintahan desa dan penduduk serta memiliki pertanggungjawaban dalam pengucuran dana desanya.
Adapun, ketiga desa fiktif yang dimaksud berada di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu Desa Ulu Meraka, Desa Uepai, dan Desa Morehe.
“Iya. Sejauh ini belum ada. [Termasuk Konawe] iya Konawe. Ada, ada pertanggungjawabannya.
Sudah kita laporkan [dengan Menkeu],” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi mengemukakan belum mengetahui pasti mengenai adanya tiga desa fiktif di wilayahnya.
“Saya belum tahu karena saya belum diberikan laporan karena ini ditangani pihak kepolisian. Belum pernah [dengar] saya karena waktu itu saya belum gubernur. Saya gubernur baru setahun,” tegasnya.
Temuan desa fiktif mencuat dalam pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut ada pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kucuran dana dengan membentuk desa-desa baru yang fiktif.
"Kami mendapat laporan, dana ini masuk ke desa-desa yang baru dibentuk dan bahkan tak ada penduduknya. Ini dilakukan hanya agar mendapatkan dana desa," jelasnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/11/2019).
Hingga September 2019, realisasi penyaluran dana desa mencapai Rp44 triliun atau 62,9% dari total anggaran Rp70 triliun. Angka realisasi ini lebih rendah bila dibandingkan dengan pada 2018 yaitu Rp37,9 triliun atau 63,2%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Jokowi Minta Prabowo-Gibran Persiapakan Diri Usai Ditetapkan KPU
- Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
- Tiga Hakim MK Ajukan Pendapat Berbeda dan Minta Pemungutan Ulang di Empat Daerah
- PBNU: Kami Ucapkan Selamat Kepada Pasangan Prabowo-Gibran Atas Kemenangannya
- Tudingan Jokowi Cawe-cawe Pilpres Lewat Penjabat Daerah Tak Terbukti, Berikut Dalil Putusan MK
Advertisement
Pembangunan TPS Sementara Gadingsari di Bantul Jalan Terus, Lahan Masih Dibersihkan
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Kemendagri Sebut Dana Desa Bisa Digunakan untuk Pemberantasan Narkoba
- Petani Jateng Terima 10 Ribu Alsintan, Pj Gubernur Jateng Optimis Produksi Pangan Meningkat
- Program Desa Bersih Narkoba Bisa Menggunakan Dana Desa
- 10 Orang Tewas Usai Dua Helikopter Militer Malaysia Tabrakan, Berikut Kronologinya
- KPK Periksa Empat Saksi Biaya Angkut APD Kemenkes pada 2020
- Yusril Serahkan Berkas Putusan Asli MK ke Prabowo Subianto
- KPK Bidik LHKPN 2 Pejabat Pemilik Kripto Miliaran Rupiah
Advertisement
Advertisement