Advertisement
Demi Investasi, Jokowi Akan "Gigit" Mafia Hukum
Presiden Joko Widodo. - Antara/Puspa Perwitasari
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo mengingatkan aparat penegak hukum agar bebas dari pengaruh dan intervensi para mafia. Jokowi melontarkan peringatan itu karena menurutnya mafia hukum bisa menganggu upaya pemerintah dalam menata kegiatan dunia usaha dan menarik investasi.
Pernyataan Kepala Negara itu disampaikan saat memberikan pengantar dalam Rapat Terbatas Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2019) siang.
Advertisement
Presiden Jokowi mencermati bahwa program pembangunan yang dijalankan pada periode sebelumnya semestinya sudah bisa dilihat perkembangannya. Akan tetapi, langkah berani yang dilakukan oleh korporasi swasta maupun Badan Usaha Milik negara (BUMN) terhambat oleh urusan-urusan hukum.
“Saya ngomong apa adanya, jangan sampai justru aparat hukum kita dibajak oleh para mafia sehingga program-program yang harusnya bisa kita lihat progresnya, perkembangannya menjadi tidak jalan karena ada pembajakan tadi,” ujar Presiden.
Presiden menyatakan banyak pejabat pemerintah, BUMN, swasta yang berinovasi dalam menjalankan program-program strategis justru yang ‘digigit’ oleh penegak hukum.
“Ini hati-hati, ini akan saya balik yang saya gigit mereka [mafia], jangan sampai para mafia yang menggigit, menghadang program pembangunan, justru bebas berkeliaran, enggak ini harus kita balik,” tegas Presiden.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi memerintahkan kepada Menko Polhukam, Kapolri, Jaksa Agung dan juga ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar hukum kita harus menjamin keberanian investor, pelaku-pelaku industri, kepada birokrasi dalam menjaga program-program pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Atraksi Naik Gajah Dilarang, Warga Diminta Melapor
Kemensos Benahi PBI BPJS Kesehatan, 54 Juta Warga Belum Terdaftar
BGN Perketat MBG, SPPG Wajib Cek Bahan dan Alat
Jadi Tersangka Penipuan, Dirut Dana Syariah Indonesia Minta Maaf
Advertisement
KPK Verifikasi Aduan Dugaan Korupsi Gubernur Jambi
Ketua Pengadilan Negeri Depok Tersangka, MA Tolak Pendampingan
Bantuan Pangan Non Tunai Kini Dibatasi, Ini Keterangan Lengkapnya
Ketua MA Menilai OTT KPK Rusak Martabat Hakim
MA Proses Pemberhentian Hakim PN Depok Tersangka KPK
Advertisement
Bareskrim Asesmen 249 WNI Bermasalah Pulang dari Kamboja
KPK Tetapkan 14 Pegawai Kemenkeu Tersangka Korupsi Pajak dan Bea Cukai
Menkes Usul Reaktivasi Otomatis JKN Sementara untuk 11 Juta PBI JK
Kecelakaan Beruntun di Kano Nigeria, 30 Orang Tewas
Danantara Suntik Rp20 Triliun untuk Hilirisasi Ayam Dukung MBG
Advertisement
Jejak Jeffrey Epstein dan Dampaknya pada Strategi Politik Donald Trump
Berita Pilihan
- Atraksi Naik Gajah Dilarang, Warga Diminta Melapor
- Kemensos Benahi PBI BPJS Kesehatan, 54 Juta Warga Belum Terdaftar
- Survei Indikator: TNI Jadi Lembaga Paling Dipercaya Januari 2026
- Pandji Dijadwalkan Jalani Peradilan Adat Toraja 10 Februari 2026
- Datangi Rumah Duka YB, Gubernur NTT: Negara Lalai Lindungi Anak Miskin
Advertisement
2.666 PBI Nonaktif Jogja Ajukan Reaktivasi BPJS Kesehatan
Advertisement
India Deportasi 2 Turis Inggris yang Tempel Stiker Free Palestine
Advertisement
Berita Populer
- Padat Karya Sleman 2026 Anggarkan Rp19,1 Miliar, Serap 5.024 Pekerja
- Indonesia Kirim Tiga Wakil ke German Open 2026 Jelang Tur Eropa
- Indonesia Bidik Tuan Rumah Piala Dunia Futsal 2028
- Dinar Candy Tunda Tampil di Malang, Hormati Peringatan 1 Abad NU
- Indonesia Lolos ke Putaran Final Davis Cup 2026
- Mobil Listrik Perdana Karya Siswa SMKN 2 Wonosari Tampil di Smakadano
- Thailand Kembali Mencoblos di Tengah Krisis Politik Berkepanjangan
Advertisement
Advertisement
