Advertisement
Tak Bisa Hapus Eselon dalam 1 Tahun, Tjahjo Kumolo Akan Mundur dari Kursi Menpan-RB
MenPAN RB Tjahjo Kumolo - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo berencana menghapus eselon III, IV hingga V di pemerintahan dalam satu tahun ke depan.
Dia siap mundur apabila gagal menjalankan amanah presiden tersebut dalam waktu satu tahun.
Advertisement
Program reformasi birokrasi itu sudah disampaikan Presiden Joko Widodo saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung DPR 20 Oktober 2019.
Tjahjo menyebut aturan itu akan dijalankan pertama kali di kementeriannya. Dia menargetkan dalam waktu setengah bulan ke depan atau pertengahan November, aturan itu akan dimulai di kementeriannya.
"Akan kami mulai bulan [hingga pertengahan November] ini di KemenPAN - RB. Kalau sampai setengah tahun saya gagal, saya mundur," katanya di Kemenpan RB, Rabu, (30/10/2019).
Pelaksanaan penghapusan eselon III dan IV tersebut butuh waktu persiapan sekitar enam bulan. Sementara itu enam bulan sisanya dimulai pelaksanaan secara menyeluruh.
Usai konferensi pers, Tjahjo kembali ditanya perihal kesiapan dirinya untuk mundur tersebut. Namun ucapanya sedikit berubah dibanding saat pernyataan pertama.
"Saya siap diberi sanksi oleh Presiden jika dalam waktu satu tahun tidak menyelesaikan target ini," terangnya.
Menurutnya, reformasi birokrasi yang dicangkan Presiden tersebut untuk mempermudah kinerja para pelayan publik. Dia menyebut langkah itu untuk memangkas birokrasi yang berlangsung cukup lama lantaran banyaknya pejabat eselon.
Di samping itu, langkah tersebut juga dinila untuk mempermudah masuknya investasi ke dalam negeri. Hal ini juga menjadi salah satu yang dikeluhkan Presiden Joko Widodo selama ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha
DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Advertisement
Heboh Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan RMI-NU
Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
Wamen Eddy Desak Pengesahan RUU KUHAP, Ini Alasannya
Advertisement
Ditunjuk Jadi Menpora, Erick Thohir: Kita Harus Lakukan Terobosan
PMI Ilegal Dijadikan Operator Judi Online di Kamboja
Bareskrim Gelar Mediasi Ridwan Kamil dan Lisa Mariana
PDIP Hormati Keputusan Prabowo Ganti Kepala LKPP
DPR RI Setujui Revisi RAPBN 2026, Belanja Negara Rp3.842,7 Trilun
Advertisement
DPR RI Klaim Kelangaan BBM Shell BP Hanya di Jabodetabek
Berita Pilihan
- DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
- Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
- Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
- Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
- Ribuan Orang Unjuk Rasa di London Tolak Kunjungan Donald Trump
Advertisement
Jadi Tersangka Kasus TKD, Mantan Lurah Srimulyo Mengajukan Praperadilan
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Pengamat Kritisi Kasus Pagar Laut Bekasi yang Hanya Berhenti di Tersangka
- Kuasa Hukum Ungkap Banyak Kejanggalan Terkait Kasus Pembunuhan Kacab Bank
- Putus Jaringan Komunikasi, Militer Israel Semakin Brutal Serang Gaza
- Tok! Bunga KPR Subsidi Tetap 5 Persen
- Trump Perpanjang Tenggat Larangan TikTok hingga 16 Desember 2025
- Sekjen GCC Kutuk Serangan Israel ke Gaza
- Tiba di Indonesia, Sapi Impor Australia untuk Dukung MBG
Advertisement
Advertisement
